Pendidikan GOTAG
Partai Prima
Berita
Foto (7)
-
Bawaslu Hormati Putusan PN Jakarta Pusat Tunda Pemilu 2024, Dorong KPU Lakukan Banding
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya menghormati putusan PN Jakpus yang memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024.
-
Kaget PN Jakpus Perintahkan Tunda Pemilu, PAN: Apakah Ini Logis?
Guspardi Gaus kaget dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima yang salah satu putusannya menunda Pemilu 2024.
-
Pengamat Menilai Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus Tidak Relevan dan Tak Punya Dasar yang Kuat
Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkiat penundaan pemilu tidak relevan
-
Putusan PN Jakpus Perintahkan Tunda Pemilu 2024, NasDem: Kebablasan!
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menilai putusan majelis hakim pada PN Jakpus yang memutuskan menunda Pemilu 2024 kebablasan.
-
PN Jakarta Pusat Kabulkan Gugatan Soal Penundaan Pemilu, Siti Zuhro: Sulit Dipahami Secara Logika
Kata Zuhro, keputusan yang diketok pada Kamis (2/3/2023) itu tidak tepat dan sulit dipahami secara logika.
-
Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu, Pakar Hukum: Berpotensi Ciptakan Kekacauan Ketatanegaraan
Fahri Bachmid, menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait penundaan Pemilu tidak dapat dieksekusi.
-
Profil 3 Hakim PN Jakarta Pusat yang Kabulkan Gugatan Partai Prima, Putuskan Pemilu 2024 Ditunda
PN Jakarta Pusat telah mengabulkan gugatan Partai Prima, memutuskan Pemilu 2024 ditunda.
-
Putusan Penundaan Pemilu oleh PN Jakarta Pusat Tuai Kritik dan Dinilai Langgar Konstitusi
Praktisi hukum Hendra Setiawan Boen, mengatakan bahwa putusan PN Jakpus yang menunda pemilu tersebut melanggar konstitusi.
-
PROFIL Partai Prima dan Ketua Umumnya yang Membuat PN Jakarta Pusat Putuskan Pemilu Ditunda
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda Pemilu 2024.
-
Pakar Nilai Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Ciptakan Kekacauan Ketatanegaraan
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia nilai putusan PN Jakpus soal Pemilu 2024 ditunda potensial menciptakan kekacauan.
-
Pengamat Sebut Banding KPU Sudah Tepat Sikapi Putusan PN Jakpus Soal Gugatan Partai Prima
Denny Indrayana mengatakan putusan banding yang diajukkan KPU RI sudah tepat sebab, dijelaskan Denny, PN tidak berwenang untuk menunda Pemilu.
-
Mahfud MD Sebut PN Jakpus Tak Punya Wewenang Vonis KPU Tunda Pemilu, Begini Alasan Hukumnya
Mahfud MD bereaksi keras atas vonis PN Jakpus untuk menunda pemilu, menurutnya PN Jakpus telah membuat sensasi yang berlebihan.
-
Gugatan Partai Prima yang Dikabulkan PN Jakarta Pusat soal Penundaan Pemilu Rugikan Parpol Lain
Menurut Herry gugatan dikabulkan PN Jakarta Pusat soal penundaan Pemilu 2024 memiliki dampak yang merugikan partai politik (Parpol) lain.
-
Pengamat Ingatkan KPU Laksanakan Perintah PN Jakpus terkait Partai Prima tanpa harus Tunda Pemilu
Ray menilai, keputusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu ini tidak memiliki dasar yang kuat sehingga proses pemilu wajib terus dijalankan
-
Jimly Asshiddiqie Sebut Hakim PN Jakarta Pusat yang Jatuhkan Putusan Tunda Pemilu 2024 Layak Dipecat
Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie mengatakan hakim yang memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menunda pemilu layak dipecat.
-
Sebut Putusan PN Jakarta Pusat Sensasi Berlebihan, Mahfud MD Ajak KPU RI Habis-habisan Banding
Menkopolhukam Mahfud MD, angkat bicara terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait amar putusan yang memerintahkan KPU.
-
Respons KPU Sikapi Putusan PN Jakarta Pusat: Akan Tetap Jalankan Tahapan Pemilu
KPU RI sudah melakukan rapat internal membahas substansi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang baru saja menghukum KPU untuk menunda Pemilu.
-
PDIP Dukung KPU Banding Putusan PN Jakarta Pusat Soal Gugatan Partai Prima
Megawati mengingatkan bahwa berpolitik harus menjunjung tinggi tata negara dan tata pemerintahan yang baik berdasarkan konstitusi dan peraturan UU
-
Mantan Ketua MK Pertanyakan Kompetensi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putuskan Pemilu Ditunda
Eks Ketua MK Hamdan Zoelva mempertanyakan kompetensi majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan Pemilu 2024 ditunda.
-
Pakar Hukum: Tak Boleh Pengadilan Negeri Putuskan Tunda Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved