Pendidikan GOTAG
pakar hukum
Berita
-
Pakar Hukum Sebut Kehadiran Beras Khusus Berpotensi Langgar UU Pidana
Praktik produsen beras yang semakin memprioritaskan penjualan beras khusus fortifikasi di pasar retail modern dinilai menyusahkan masyarakat.
-
Pakar Hukum Sebut Vonis Tom Lembong Keliru, Bisa Batal di Pengadilan Tinggi
Majelis hakim menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara kepada Tom Lembong dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan.
-
Gugat Reza Gladys atas Wanprestasi, Langkah Nikita Dinilai Pakar Hukum Sah: Asal Ada Perjanjian
Langkah Nikita Mirzani gugat Reza Gladys atas wanprestasi dinilai sah berdasarkan hukum perdata.
-
Pakar Hukum Soroti Vonis Hakim PN Surabaya Heru Hanindyo Beda dari Erintuah dan Mangapul
Vonis Hakim PN Surabaya Heru Hanindyo beda dari Erintuah dan Mangapul, Pakar Hukum soroti adanya pengakuan bersalah
-
Analisis Pakar Hukum soal Lisa Mariana Klarifikasi Dugaan Perselingkuhan dengan Ridwan Kamil
Pakar hukum ikut komentari soal klarifikasi Lisa Mariana terkait dugaan perselingkuhan dengan Ridwan Kamil.
-
Nikita Mirzani Diduga Dapat Perlakuan Istimewa Pasca-ditahan, Pakar Hukum Beri Tanggapan
Praktisi hukum menanggapi soal artis Nikita Mirzani yang diduga mendapat perlakuan istimewa pasca-ditahan di Polda Metro Jaya.
-
Nikita Mirzani Terjerat Kasus, Pakar Hukum Jelaskan Pasal yang Buat sang Artis Ditahan
Pakar hukum soroti soal penahanan artis Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys.
-
Korupsi Makin Menggurita, Hardjuno: Pengesahan RUU Perampasan Aset Harga Mati
Kasus korupsi yang terus meluas di Indonesia menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum dalam menangani praktik rasuah.
-
Para Pakar Hukum Ungkap Perbuatan Melawan Hukum KPK Tetapkan Status Tersangka Sekjen PDIP Hasto
Sejumlah pakar hukum menyimpulkan banyak langkah KPK yang berpotensi melawan hukum dalam memproses dan menetapkan Hasto sebagai tersangka.
-
Kejaksaan atau Kepolisian yang Usut Kasus Pagar Laut Tangerang? Hardjuno: Publik Perlu Tahu
Status kasus pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten, sampai saat ini dinilai belum cukup jelas arahnya akan dibawa ke mana.
-
Pakar Hukum Sebut Sengketa Pilkada Muara Enim di Mahkamah Konstitusi Tak Hanya Selisih Suara
Oce menegaskan sengketa pilkada Muara Enim justru menunjukkan adanya dugaan pelanggaran dan kecurangan yang berlangsung TSM.
-
Punya Pengaruh di Publik, Pakar Hukum: Perlu Ada Penyesuaian UU Pemilu Atur Netralitas Presiden
Menurut Gugum, posisi dari Prabowo saat menyampaikan itu perlu ditegaskan terlebih dahulu
-
Pakar Hukum Nilai Farhat Abbas Berpeluang Masuk Bui atas Laporan Denny Sumargo, Singgung Ada Pidana
Pakar hukum nilai Farhat Abbas bisa berpeluang masuk bui, singgung soal adanya pidana.
-
Pakar Hukum Unila Berikan Pesan Penting untuk Ketua Mahkamah Agung Sunarto
Hieronymus dari Unila sampaikan pesan penting untuk Ketua MA Sunarto pasca pelantikan.
-
Pakar Hukum Pidana UBK Beri Penjelasan Soal Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan
Eksaminasi putusan adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan Hakim apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai prinsip hukum.
-
DPR RI Sahkan Revisi UU Wantimpres Jadi Undang-undang, Ini Tanggapan Pakar Hukum
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres.
-
Ojol Disarankan Pertimbangkan Ulang Soal Tuntutan Legalitas Status, Pakar Ungkap Deretan Dampaknya
Ia mengatakan tuntutan kalangan ojek daring (ojol) yang menuntut adanya legalitas status atas pekerjaannya perlu ditimbang ulang.
-
Pakar Hukum: Pancasila Harus Diintegrasikan ke Pemerintahan
akar hukum Irmanjaya Thaher, mengatakan bahwa rekonstruksi negara diperlukan untuk menghadapi situasi yang terus berubah.
-
Pasca-Menang di Praperadilan, Pegi Setiawan Masih Bisa Jadi Tersangka Lagi? Ini Pandangan Paskode
Status tersangkanya dibatalkan, apakah Pegi Setiawan tidak bisa ditetapkan lagi menjadi tersangka?
-
Pakar Hukum Soroti Pemeriksaan Saksi Kasus DJKA di KPK
KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved