Pendidikan GOTAG
Nasir Djamil
Berita
Foto (10)
-
Jokowi Perlu Ratas, PKS Heran: Pulangkan Saja, 50 WNI Eks ISIS Sudah Pernah Dipulangkan Tahun 2016
Politisi PKS dan DPR Nasir Djamil heran Jokowi tak langsung tentukan sikap, sebut Indonesia pernah pulangkan WNI eks ISIS di tahun 2016.
-
Didebat Teddy Gusnaidi, Nasir Djamil Sebut Menteri Jokowi Tak Greget: Masyarakat Tidak Aman
Perdebatan terjadi antara Anggota DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil dengan Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi terkait 100 hari Kabinet Jokowi.
-
Kasus Curi Sisa Getah Karet, Nasir Djamil Sindir Hakim Harus Memilih Keadilan, DPR Godok Aturan
Kasus Kakek Sarimin dipidana karena mencuri sisa getah karet membuat Anggota DPR Nasir Djamil geram dan menyindir penegak hukum harus pilih keadilan
-
Anggota Komisi III DPR RI Nilai Penahanan Terhadap Jurnalis Mongabay Berlebihan
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai penangkapan sekaligus penahanan terhadap jurnalis asing Mongabay, Phillip Jacobson berlebihan
-
Lutfi Si Pembawa Bendera Ngaku Dipukul dan Disetrum Polisi, Nasir Djamil Beri Kecaman: Sangat Biadab
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil angkat bicara soal pengakuan pemuda pembawa bendera saat aksi demo di depan Gedung DPR RI, Lutfi Alfiandi.
-
Lutfi Mengaku Dianiaya hingga Disetrum, Nasir Djamil: Tak Pantas Diperlakukan Seperti Itu
Mendengar kesaksian Lutfi Alfiandi yang mengaku dianiaya oknum polisi hingga disetrum, Nasir Djamil menganggap perlakuan itu tidak manusiawi
-
PKS: Pak Jokowi Itu Keliru, Hukuman Mati Tak Bisa Berdasar Kehendak Rakyat, Tapi UU Tipikor
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan, hukuman mati bisa diterapkan bagi pencuri uang negara atau koruptor.
-
PKS Setuju dengan KPK, Badan Anti-Korupsi Masuk Konstitusi
PKS seperti yang dipaparkan Presiden PKS Sohibul Iman setuju bahwa amandemn UUD 1945 harus memasukan Badan Anti Korupsi.
-
Nasir Djamil: Disamping Ngotot, Juga Harus Ngotak
Ia mengatakan cara untuk menyerap aspirasi rakyat adalah dengan melakukan referendum kepada rakyat.
-
PKS Tegas Tolak Wacana Presiden Dipilih MPR
Dua usulan yang ditolak PKS yakni perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode serta pemilihan pemilihan presiden oleh MPR.
-
Tak Ada Pansel dalam Pemilihan Anggota Dewan Pengawas KPK oleh Jokowi, Nasir Djamil: Mayarakat Cemas
Presiden Jokowi memastikan tidak akan menerbitkan Perpu untuk mencabut UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.
-
PKS akan Tagih Komitmen Idham Aziz soal Temuan Komnas HAM
PKS menurut Nasir nantinya akan menanyakan temuan Komnas HAM tersebut kepada Calon tunggal Kapolri Idham Azis.
-
Bahas Kabinet, Kader PKS Sebut Bait Lagu 'Kegagalan Cinta' dan 'Panggung Sandiwara', Sindir Siapa?
Nasir Djamil menyebutkan penggalan bait dari dua lagu berbeda saat menjadi bintang tamu dalam acara 'Indonesia Lawyers Club'.
-
Nasir Djamil Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Nasir mengatakan Jokowi-Maruf Amin seharusnya tak gentar dalam menuntaskan pelanggaran HAM berat,
-
Politikus PKS Sarankan Polemik UU KPK Lebih Baik Diselesaikan di MK
Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Nasir Djamil menilai hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
-
Politikus PKS Menilai SOP Pengamanan Terhadap Wiranto Tidak Dijalankan Semestinya
Menurut Nasir Djamil, penusukan terhadap pejabat negara menunjukkan standar operasional prosedur pengamanan tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
-
Politisi PKS: Presiden Jokowi Tidak Boleh Dilema Soal Perppu UU KPK
Menurut Nasir, sebagai kepala negara, Presiden Jokowi tidak boleh berada dalam kondisi dilema mengenai suatu persoalan.
-
Nasir Djamil Berharap Tetap Ditempatkan di Komisi yang Menaungi Bidang Polhukam
Nasir Djamil mengaku dirinya ingin tetap bertugas di Komisi yang menaungi permasalahan politik, hukum, dan hak asasi manusia (polhukam).
-
Golkar Dukung Jokowi Tunda Pengesahan Revisi KUHP
"Tentu kami menyetujui untuk ditunda, ini akan dibahas dalam Bamus (Badan Musyawarah) dan ini ditunda ke masa sidang berikutnya," kata Airlangga
Kata Pengamat soal Keputusan Jokowi Minta Tunda RKUHP Disahkan
"Keputusan yang baik sekali diambil Presiden Jokowi agar mengkaji lagi RKUHP ini," katanya
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved