Pendidikan GOTAG
Margarito Kamis
Berita
Foto (13)
-
Putusan PTUN yang Mengadili Hasil Paripurna DPD RI Dinilai Bahayakan Sistem Ketatanegaraan
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Fadel Muhammad berbahaya bagai sistem ketatanegaraan
-
Tamsil Linrung Tak Kunjung Dilantik, Pakar HTN Merasa Kasihan dengan MPR
Sebagai lembaga yang harusnya memerankan diri untuk memastikan perwujudan konstitusi secara akuntabel, justru MPR tidak menjalankannya.
-
Pakar Hukum Soroti Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat
Margarito Kamis menilai ada hal janggal dan tidak masuk diakal secara hukum karena Plt Bupati Mimika Johannes Rettob yang sudah berstatus terdakwa
-
Pakar Hukum: Tak Ada Alasan Pimpinan MPR Menunda Pelantikan Tamsil Linrung
Pimpinan MPR RI dinilai tak ada alasan lagi untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR
-
Pakar Nilai Safari Politik Kandidat Capres Jelang Pilpres 2024 Tak Masalah
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan tidak ada yang dilanggar dari kegiatan berkeliling daerah oleh kandidat-kandidat Capres 2024.
-
Pejabat Publik Dinilai Berpotensi Gunakan Fasilitas Negara saat Safari Politik
pejabat publik berpotensi menggunakan fasilitas negara saat melakukan safari politik menjelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
-
Komisi III DPR dan Ahli Hukum Tata Negara Soroti Penurunan IPK 2022
Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai bahwa pemberantasan hukum memang politisasi.
-
Wacana Tarif Ojol Dialihkan ke Pemda, Apa Dampaknya? Berikut Analisis Pakar
Margarito Kamis menilai langkah Kementerian Perhubungan yang akan melakukan revisi pada aturan soal ojek online jangan sampai membuat rumit.
-
Kemendagri Diminta Segera Mengisi Kekosongan Pj Bupati Halteng
Kemendagri diminta mengisi kekosongan kursi Penjabat (Pj) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Maluku Utara.
-
Pakar Hukum Soroti Penyelenggaraan Munas Pelti 2022, Pakai Kata Sportif
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis memberikan catatan dari perspektif hukum mengenai penyelenggaraan Munas Pelti.
-
Margarito Kamis: Erick Thohir Tak Usah Jadi Calon Presiden Kalau Belum Mampu Urus BUMN
Margarito Kamis, menyebutkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir lebih baik untuk tidak maju menjadi calon presiden
-
Pakar Minta Kemendagri Pastikan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Harus Objektif
Menurut Margarito, untuk mengisi posisi sebagai bupati atau penjabat wali kota maka gubernur mengusulkan calon penjabat kepala daerah kepada Kemendagr
-
Pakar Hukum Nilai Permohonan Uji Materi Presidential Threshold Nol Persen Mudah Dipatahkan MK
Margarito Kamis menyampaikan komentarnya tentang polemik ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT)
-
Hakim MK Bakal Mudah Patahkan Permohonan JR Presidential Threshold Nol Persen
“Langkah itu harus dihormati karena berkenaan dengan hak orang,” kata Margarito di Jakarta, Jumat (31/12/2021).
-
Pakar Hukum Sebut Pernyataan Hillary Tidak Ada yang Aneh Dalam Pandangan Konstitusi
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan kedudukan DPR dan Presiden dalam pandangan konstitusi memang sama atau setara.
-
Pemerintah Diminta Perbaiki Aturan Multitafsir Terkait Subjektivitas Hukum
Menurut Lauw banyak aturan yang multitafsir, sehingga terkadang timbul masalah terkait subjektivitas.
-
Pakar Hukum Sarankan KPK Hentikan Pengusutan Penyelenggaraan Formula E, Ini Alasannya
Margarito menegaskan, lantaran di luar kendali manusia, maka Pemprov DKI juga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban.
-
Kubu Moeldoko Sebut Saksi Ahli yang Dihadirkan Kubu AHY di PTUN Seperti Politisi, Bukan Akademisi
Rusdiansyah mengatakan bahwa dua saksi ahli yang dihadirkan kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam persidangan di PTUN tak memahami objek gugatan.
-
Komisi XI DPR Didesak Coret Calon Anggota BPK yang Tidak Memenuhi Syarat
Margarito Kamis mendesak Komisi XI DPR RI untuk mencoret dua nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tidak memenuhi syarat.
-
Pakar Nilai 700 Pegawai KPK yang Minta Pelantikan ASN Ditunda Perlu Dibiarkan: Mereka Abaikan Haknya
Pengamat menilai aksi ratusan pegawai yang lolos TWK kompak tidak menghadiri pelantikan sebagai bentuk solidaritas perlu dibiarkan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved