Pendidikan GOTAG
Margarito Kamis
Berita
Foto (13)
-
KPK Kebut Limpahkan Perkara, Praperadilan Novanto Terancam Gugur
Lembaga antirasuah itu juga tengah mempersiapkan berkas untuk menghadapi praperadilan
-
Pakar Hukum Tata Negara Apresiasi Sikap Presiden Kedepankan Supremasi Hukum Soal SPDP Pimpinan KPK
“Saya setuju, pernyataan Presiden, profesional, dalam arti kalau ada bukti ya proses, kalau tidak ada bukti jangan proses,”
-
MK Diingatkan Agar Tidak Ingkari Putusannya Soal Pemilu Serentak
Ia juga mengaku bingung dengan masih adanya perdebatan soal open legal policy , sebab masanya sudah berbeda
-
Margarito Minta Hakim PN Selatan Tak Terpengaruh Kehadiran Pimpinan KPK
Ada kalangan yang menilai kehadiran KPK terkesan melakukan intervensi terhadap sidang.....
-
Margarito: MK Bukanlah Dewa yang Luput dari Kesalahan
Pakar hukum tata Negara Margarito Kamis menilai, Mahkamah Konstitusi bukanlah dewa yang luput dari kesalahan dalam pengambilan keputusan
-
Margarito Kamis: Ketika Praperadilan, KPK Percepat Periksa Novanto, Ada Apa?
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai wajar jika DPR mengirim surat ke KPK, pasalnya...
-
Pakar Hukum Tata Negara Kritisi Penyebutan Kembali Sejumlah Nama Anggota DPR oleh Jaksa KPK
"Ini kembali pada bukti penguat. Bukti lain itu bisa jadi surat yang bisa menguatkan keterangan saksi-saksi yang saling..."
-
Margarito Kamis: Tuduhan Jaksa kepada Novanto Terkait Kasus E-KTP Tidak Berdasar
Jika tudingan jaksa KPK tidak berdasar, maka nama Novanto yang disebut-sebut dalam perkara itu dapat disebut sebagai upaya pembunuhan karakter.
-
Kalau Pemilu Gunakan e-Voting, Penyelenggaranya Bisa Dibui KPK
"Lebih baik DPR tidak pakai e-voting. Negara lain saja gunakan e-voting bermasalah sampai sekarang."
-
Margarito Kamis Sebut Pemerintah Belum Punya Alasan Kuat Bubarkan HTI
"Tampaknya begitu, karena itu mereka (Pemerintah) masih muter-muter," ujar Margarito dalam sebuah acara diskusi di Warung Daun."
-
Pemilu Gunakan e-Voting Bisa Berakhir di KPK
Margarito Kamis mengungkapkan pemungutan suara secara elektronik atau e-Voting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu bisa berakhir di KPK.
-
Front Laskar Nusantara Nilai Wapres JK Tidak Jadi Negarawan Baik
sebagai penyelenggara negara tidak sepantasnya Jusuf Kalla mendukung kepada salah satu calon.
-
Menkumham Dinilai Tepat Berikan SK kepada Ketua Umum PKPI Hendropriyono
Margarito mengatakan Kementerian Hukum dan HAM memang harus memiliki keberanian memberikan keputusan pengesahan terhadap sebuah partai politik.
-
'Hak Angket KPK Bukan soal e-KTP, Tapi sebagai Bentuk Kontrol'
Ahmad Sahroni menegaskan bahwa keputusan paripurna terkait hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan bentuk kontrol dan pengawasan.
-
Pakar Hukum: Tidak Perlu Ambang Batas Pada Pemilu 2019
Margarito Kamis menilai tidak perlu adanya ambang batas, baik parlemen maupun presiden pada Pemilu 2019.
-
'Masyarakat Harus Menghormati Peradilan yang Ada di Indonesia'
Margarito Kamis menilai masyarakat perlu menghormati proses hukum kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama
-
Pakar: Setya Novanto Punya Hak Jabat Kembali Ketua DPR RI
Pendapat Dewan Pembina Partai Golkar diperlukan untuk memberikan saran dan pertimbangan.
-
Partai Golkar Konsisten Dukung Petahana Ahok
Apapun status hukum, baik tersangka maupun terdakwa, posisi Ahok sebagai calon gubernur tidak akan gugur.
-
Ahli Tata Negara Sebut UU Keistimewaan Yogyakarta Inkonstitusional
Margarito kamis dengan tegas menyebut ada poin yang menyalahi konstitusi dalam aturan tersebut.
-
Pakar Hukum: Sulit Impeachment Presiden Jokowi
Margarito Kamis menjelaskan, sistem tata negara terkait impeachment yang ada saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved