Tamsil Linrung Tak Kunjung Dilantik, Pakar HTN Merasa Kasihan dengan MPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Margarito Kamis merasa kasihan dengan MPR RI.

Sebagai lembaga yang harusnya memerankan diri untuk memastikan perwujudan konstitusi secara akuntabel, justru MPR tidak menjalankannya.

“Padahal kita sedang berpikir (memberi masukan) ke DPR bagaimana MPR agar bisa memberikan interpretasi terhadap konstitusi, termasuk menginterpretasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kaidah konstitusi,” papar Margarito, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: Pakar: Tamsil Tidak Dilantik, Semua Keputusan MPR Jadi Cacat Hukum

Hal ini disampaikan Margarito terkait dengan sikap Pimpinan MPR yang tidak kunjung melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI.

“Ini bukan masalah mekanisme, tapi ini jelas masalah politik,” kata Margaito.

Ia menyarankan Pimpinan MPR agar berhenti bermain politik di masalah ini.

“Sudahlah berhenti bermain politik. MPR ini mau tunduk pada konstitusi atau pada seseorang?” ungkap Margarito.

Pimpinan MPR diminta segera melantik Tamsil Linrung. Secara hukum dan legal fomal, tidak ada alasan Pimpinan MPR untuk tidak melantik Tamsil Linrung.

“Putusan DPD itu bukan objek Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara). Ini hanya cara untuk melambat-lambatin pelantikan Tamsil saja, lalu hukum digunakan sebagai alat, dengan alasan masih banding dan segala macamnya,” papar pakar tata negara ini.

Diungkapnya, mau proses banding sampai dimanapun, Fadel Muhammad pasti kalah.

Karena putusan paripurna DPD bukanlah kompetensi pengadilan.

Baca juga: Memperkuat Aspek Ketatanegaraan dan Urgensi Utusan Golongan di MPR

Pergantian Fadel dengan Tamsil Linrung sudah diputuskan dalam sidang Paripurna DPD. Pengadilan tidak punya kompetensi untuk menguji putusan Paripurna DPD. Keputusan DPD hanya bisa dicabut dengan keputusan DPD melalui Paripurna DPD.

Manuver Pimpinan MPR menunda pelantikan Tamsil merupakan preseden yang busuk.

“Letak kebusukannya adalah ada kekeliruan Pimpinan MPR menginterpretasi masalah ini.

Secara hukum keputusan DPD hanya bisa dikoreksi lewat keputusan DPD, yang diambil lewat paripurna. Tidak kurang tidak lebih,” paparnya.