Pendidikan GOTAG
Mahkamah Kontitusi
Mahkamah Kontitusi
Berita
Foto (1)
-
MK Diminta Ubah Aturan Soal Perbedaan Perolehan Suara Hasil Pilkada
Pengamat Politik Said Salahuddin menyarankan MK mengubah Peraturannya mengenai ketentuan perbedaan perolehan suara hasil Pilkada.
-
Kapolda Sulsel Apresiasi Gugatan Pasangan Calon Bupati ke MK
mengapresiasi hal tersebut karena untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat
-
-
Ketua MK Tak Peduli Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat tak mau ambil pusing soal gerakan mahasiswa yang melaporkan dirinya
-
Kepala PPATK Kecewa Pasal Pemberantas Pencucian Uang Digugat ke MK
Kepala PPATK kecewa dengan langkah masyarakat yang menggugat UU No 8/2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ke MK.
-
Dugaan Aniaya PRT, Pemanggilan Anggota DPR Harus Seizin Presiden
Dimana proses hukum anggota dewan yang diduga melakukan pidana harus seizin presiden.
-
Pascaputusan MK, KPU Akan Gelar Pleno Sore Ini
Kami belum terima draftnya. Kemungkinan sore ini akan dikirim, maka langsung kami plenokan
-
MK Tolak Permohonan Wakil Walikota Surabaya
(MK) menolak permohonan Wakil Wali Kota Wishnu Sakti Buana. Dia adalah pasangan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.
-
Penegak Hukum Harus Dapat Izin Presiden untuk Periksa Anggota DPR
Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk penegak hukum ingin memeriksa anggota DPR harus mendapat izin Presiden.
-
Dikabulkan MK, DPD Segera Koordinasi dengan Presiden dan DPR
Tentu dengan ada putusan ini, kami segera mengadakan rapat koordinasi dengan Presiden dan DPR
-
Irman Gusman Bersyukur MK Kabulkan Permohonan DPD
Irman Gusman mengaku bersyukur MK telah menegaskan fungsi dan wewenang DPD dalam pembahasan RUU
-
MK: Pembahasan RUU Terkait Daerah Harus Mengikutsertakan DPD
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Pemerintah dan DPR harus mengikutsertakan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU)
-
Pembuatan SIM, Polri Klaim Tak Diskriminasi dengan Penyandang Disabilitas
Mabes Polri mengklaim pihaknya tak diskriminasi dalam masalah pembuatan SIM
-
Mahkamah Konstitusi Bisa Kabulkan Gugatan Pembatalan Dana Kampanye
MK nantinya hanya memutuskan apakah anggaran dana kampanye yang dikeluarkan negara sesuai konstitusi dan untuk kepentingan rakyat banyak atau tidak.
-
Atasi Calon Tunggal, Kubu Calon Wakil Walkot Surabaya Tawarkan 2 Solusi ke MK
Edward mengatakan, mekanisme pertama, yakni majelis MK membuat aturan pelantikan tanpa kontestasi.
-
Mendagri: Tak Semua Petahana dan Keluarganya Menyimpang
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
-
Bupati Morotai Bantah Pernah Transfer Uang Rp 3 Miliar untuk Akil Mochtar
Bupati Morotai, Rusli Sibua, bersikeras tak pernah mentransfer uang atau memerintahkan orang lain mentransfer Rp 2,989 miliar kepada Akil Mochtar.
-
Politikus Demokrat Ini Tak Sepakat Istilah Politik Dinasti
"Saya kurang sepakat dengan istilah politik dinasti. Sudah banyak contoh yang sukses, contoh Bill Clinton dan Hillary," ujar Didi Irawadi.
-
MK Minta Waktu Tambahan untuk Selesaikan Sengketa Pilkada
MK mengeluhkan waktu 45 hari kerja yang diwajibkan UU untuk menyelesaikan sengketa pilkada.
-
Hakim Sebut Bukti Rekaman KPK Dikriminalisasi Antara ada dan Tiada
Menurut hakim I Dewa Gede Palguna, kehadiran pihak KPK hari ini sejatinya untuk memperdengarkan bukti rekaman
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved