TAG
Mahkamah Konstitusi RI
Berita
Foto (40)
-
Lebih dari 50 Persen Caleg Tidak Berdomisili di Dapilnya, Mahasiswa Gugat ke MK
Sebanyak 1.294 caleg pada Pemilu 2024 tidak memiliki keterkaitan dengan dapilnya, baik dari segi domisili, tempat lahir, maupun riwayat pendidikan
-
UU Kementerian Digugat ke MK, Persoalkan 5 Wamen Prabowo Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
Gugatan ILDES meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.
-
Pertebal Pengamanan Sidang Pleno PHPU Pilkada 2024 di MK, Polrestro Jakpus Kerahkan 1.172 Personel
Personel Polri disiagakan di sejumlah titik strategis di sekitar MK dan yang terlibat pengamanan di MK tidak ada yang membawa senjata api
-
Pengamat Nilai Peluang Capres Tunggal di Pilpres 2029 Masih Ada Meski Presidential Threshold Dihapus
Usulan itu disampaikannya berkaca dari Pilkada Serentak 2024, di mana masih ada kepala daerah melawan kotak kosong
-
Masa Tugas Majelis Kehormatan MK Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2025
Masa tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang harusnya berakhir pada akhir tahun 2024 .
-
MK Terima 296 Permohonan Sengketa Pilkada Hingga Rabu Pagi
Mayoritas gugatan didaftarkan secara daring, dengan jumlah 153 perkara, sementara sisanya diajukan secara langsung di Gedung MK.
-
Boyamin Saiman Minta MK Langsung Putuskan Gugatannya Tanpa Mendengar Keterangan Pemerintah dan DPR
Boyamin berharap proses sengketa ini bisa dipercepat tanpa harus menunggu keterangan dari pihak lain, seperti DPR dan pemerintah.
-
MK: Surat Suara Pilkada Calon Tunggal Akan Gunakan Opsi 'Setuju' atau 'Tidak Setuju’
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mengenai desain surat suara untuk pilkada dengan calon tunggal.
-
HNW: Judicial Review ke MK agar Tak Beragama Bertentangan dengan Konstitusi, Segera Ditolak
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik adanya permohonan judicial review ke MK agar dimungkinkan warga tidak beragama.
-
Guru Swasta Keberatan Jika MK Kabulkan Permohonan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tak Dipungut Biaya
BMPS keberatan jika sekolah swasta dilarang memungut biaya sekolah pendidikan dasar.
-
Suasana Terkini di Depan Gedung DPR Jelang Aksi Demo Kawal Putusan MK Tentang Pilkada
Aksi demonstrasi terkait kawa; putusan Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar Kamis(22/8/2024). Bagaimana suasana di sana?
-
MK Tolak Gugatan Kader PPP soal Aturan Ambang Batas Parlemen di Pemilu
MK menolak gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu yang diajukan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait ambang batas parlemen.
-
Menang di MK, Irman Gusman Berharap Mahkamah Berani Tegakkan Hukum dan Demokrasi
Irman Gusman berhasil memenangkan gugatan Pemilu di Mahkamah Konstitusi dan berharap keadilan ditegakkan.
-
VIDEO Surya Paloh soal Hasil Sengketa Pilpres: Tutup Buku Lama
Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2024 sudah final dan mengikat.
-
Pengamat Ragu MK Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran dalam Pilpres: Seperti Jeruk Makan Jeruk
Begini prediksi pengamat soal putusan sidang Sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan besok, Senin (22/4/2024).
-
4 Menteri Dipanggil ke Sidang Sengketa Pilpres, Ma'ruf Amin: MK Perlu Penjelasan, Tentu Harus Hadir
Wakil Presiden Ma'ruf Amin merespons soal empat menterinya yang dipanggil dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).
-
Ini Pendaftar Pertama Sengketa Pilpres dan Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi
Proses pendaftaran untuk sengketa pemilu terus dibuka oleh Mahkamah Konsitusi (MK) hingga Sabtu (23/3/2024) besok.
-
Sidang Para Pelapor Tertutup, MKMK Juga Bakal Periksa Hakim Terlapor Jumat Ini
MKMK menggelar sidang pendahuluan terhadap lima pelapor dugaan pelanggaran etik hakim, pada Jumat (15/3/2024).
-
Politikus PDIP: MK Sudah Seperti DPR Pembuat UU, Lewati Kewenangan
Junimart menilai putusan MK itu harus dikaji secara akademis sebelum diputuskan berapa ambang batas parlemen yang akan diputuskan nanti.
-
Diduga Penyebab Meningkatnya Pengangguran, Warga Bekasi Gugat Syarat Usia Lowongan Kerja ke MK
Warga Bekasi menggugat Pasal Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.