TAG
M Rifqinizamy Karsayuda
Berita
-
BREAKING NEWS: DPR Sepakat Pelantikan Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK Digelar 6 Februari 2025
Komisi II DPR bersama Mendagri dan penyelenggara Pemilu menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa MK digelar 6 Februari 2025.
-
Kini Giliran Komisi II DPR Buka Peluang Penyelenggara Pemilu jadi Badan Ad Hoc
Meskipun ada kemungkinan tersebut, Rifqi menegaskan untuk penyelenggara pemilu di tingkat nasional, dalam hal ini KPU RI kemungkinan besar akan tetap
-
Rifqinizamy Karsayuda Mundur sebagai Anggota DPR dan Kader PDIP Demi Bertarung di Pilgub Kalsel
Rifqinizamy mengungkapkan sedang berjuang untuk bisa maju di kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) Kalsel 2024.
-
Komisi II DPR Sampai Saat Ini Masih Tunggu Putusan MK soal Sistem Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan pihaknya sampai saat ini masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
-
Komisi II DPR Dukung KPU Gunakan Maung Pindad untuk Suplai Logistik Pemilu 2024 ke Wilayah Terpencil
Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendukung KPU RI yang disebut-sebut bakal menggunakan Maung buatan PT Pindad.
-
Anggota Komisi II DPR Minta SBY Buktikan Jika Pemilu 2024 Bakal Berjalan Tak Jurdil
Politisi PDIP ini menegaskan SBY harus menjelaskan maksud pernyataan tersebut dengan menyajikan fakta dan data.
-
3 Provinsi Baru di Papua, Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Keluarkan Perppu Soal Pemilu 2024
Komisi II DPR belum membicarakan terkait revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu soal pentingnya memasukan daerah pemilihan baru.
-
Partai Ummat Usul Pemilu Gunakan Sistem E-Voting, Anggota DPR: Infrastruktur Digital Belum Merata
Rifqinizamy Karsayuda menyatakan, Indonesia saat ini belum siap untuk mengadakan proses pemilihan umum (Pemilu) 2024.
-
Komisi II DPR Tegaskan Belum Ada Keputusan Soal Durasi Kampanye Pemilu 2024
Komisi II DPR RI menegaskan belum ada kesepakatan mengenai durasi masa kampanye Pemilu 2024.
-
Rapat Sempat Ditunda, Komisi II DPR Pastikan Jadwal Tahapan Pemilu 2024 Tak Akan Terganggu
DPR RI, pemerintah, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal menggelar rapat penetapan sejumlah proses tahapan Pemilu 2024.
-
DPR Sepakat Anggaran Pemilu 2024 Sebesar Rp 76 Triliun
DPR RI melalui Komisi II menyetujui besaran anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp 76 Triliun.
-
Besok, Komisi II DPR-Pemerintah dan KPU-Bawaslu Baru Bahas Tahapan hingga Anggaran Pemilu 2024
Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu yang baru yakni KPU dan Bawaslu akan melakukan pelatihan dan penelitian.
-
Anggota Komisi II DPR Apresiasi Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024
KPU RI menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 dengan menggunakan surat suara yang disederhanakan.
-
Politisi PDIP: Usulan Gus Muhaimin Soal Pemilu Diundur Cederai Kesepakatan DPR dan Pemerintah
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda menilai, usulan itu mencederai kesepakatan soal penetapan pelaksanaan Pemilu.
-
Soal Jadwal Pemilu 2024, Gerindra Setuju Usulan Pemerintah, Partai Lain Ajukan Penawaran
Respons dan penawaran sejumlah partai politik menyikapi jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari Partai Gerindra hingga PDIP.
-
PDIP Ingin Jadwal Pileg dan Pilpres Digelar 21 Februari 2024, Ini Pertimbangannya
Politikus PDIP Rifqinizamy Karsayuda menyebut fraksinya ingin agar jadwal Pileg dan Pilpres 2024 tetap berlangsung 21 Februari 2024.
-
BUMN Karya Diminta Lebih Selektif Pilih Rekanan Swasta Lokal
Saat ini BUMN karya sangat baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penyedia jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia
-
Eksekutif Saling Lempar Tanggung Jawab, Politisi PDIP Usulkan Pembentukan Pansus Banjir
Dalam merespon banjir yang terjadi di Jabodetabek, para pejabat eksekutif di pemerintahan dinilai saling lempar tanggung jawab.
-
Komisi V DPR Lakukan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di AirNav
Anggota Komisi V DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, AirNav merupakan salah satu fokus pengawasan Komisi V DPR
-
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda Diduga Palsukan Ijazah, Ini Penjelasan Delegasi Fakultas Hukum ULM
Dokumen itu merupakan hasil penelusuran di Fakulti Undang-undang (FUU) Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM).