Pendidikan GOTAG
LKPP
Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Berita
Foto (22)
-
Respons LKPP Soal 2 Eks Pimpinannya Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Chromebook: Jelaskan Prosedur
LKPP angkat bicara setelah dua mantan kepala lembaganya diperiksa Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi laptop chromebook
-
LKPP Buka Program Magang 2025 untuk Mahasiswa dan Fresh Graduate, Cek Formasi dan Syaratnya
LKPP buka program magang periode 1 Oktober-18 Desember 2025 untuk mahasiswa dan fresh graduate, simak formasi dan dibuka dan syarat daftarnya.
-
Profil Hendrar Prihadi, Politisi PDIP Dicopot Prabowo dari Jabatan Kepala LKPP, Partai Tak Masalah
PDIP tak mempermasalahkan pencopotan Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP oleh Prabowo Subianto.
-
Hendrar Prihadi Dicopot Sebagai Kepala LKPP, PDIP Dukung Prabowo
PDIP menyatakan sikapnya menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengganti Hendrar Prihadi dari jabatan Kepala LKPP
-
IPFE 2025 Akselerasi Penyerapan Produk Dalam Negeri Lewat Belanja APBN
ICEF-IPFE 2025 merupakan forum penting untuk memperluas kontribusi UMKM dalam sistem belanja negara berbasis digital.
-
Koperasi Merah Putih akan Terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Koperasi Merah Putih akan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pelibatan LKPP
-
KPK Panggil Pegawai Bulog, Kemensos dan LKPP Terkait Kasus Korupsi Bansos Presiden
KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan Covid-19 di Wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial
-
Perkuat Transparansi, Pemerintah Dorong Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah telah meluncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada awal tahun 2025 untuk mempertegas langkah transformasi digital dalam pengadaan barang.
-
Kemendagri Dorong Pemda Laksanakan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa
Upaya ini merupakan langkah strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Mikro UMKM
-
LKPP: Program Pemerintah Wajib Pakai E-Katalog V6, Termasuk Makan Bergizi Gratis
Semua belanja APBN dan APBD atau dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah mulai 1 Januari ini wajib memakai E-katalog versi 6.
-
E-Katalog V6 Dinilai sebagai Langkah Besar Transformasi Digital Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
sebagai langkah besar transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyuguhkan beragam fitur baru guna mendukung efisiensi
-
LKPP Diberi Tugas Presiden Prabowo Terkait Program Makan Bergizi Gratis, Apa Saja?
Fokus LKPP untuk melatih Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
-
Presiden Prabowo Berikan Tugas Ini ke LKPP untuk Jalankan Program Makan Bergizi Gratis.
LKPP diminta memberikan pendampingan penyusunan petunjuk teknis tata kelola pengadaan pada Program Makan Bergizi Gratis.
-
60 Mercedes-Benz S450 Disiapkan untuk Tamu Negara Pelantikan Prabowo-Gibran, Berapa Harga Sewanya?
Sebanyak 60 unit Mercedes-Benz S450 disiapkan untuk tamu-tamu negara saat pelantikan Prabowo-Gibran, Minggu (20/10/2024).
-
Pengadaan Barang dan Jasa Via Digital di Lingkup Pemprov Jatim Tembus Rp1.081 Triliun
Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mencatatkan pengadaan digital barang jasa sebanyak Rp1.081 Triliun sebagai bukti komitmen
-
LKPP RI Siapkan Metode E-Purchasing untuk Kebutuhan Pilkada 2024
LKPP tetap memberikan pendampingan penuh kepada KPU agar proses pengadaannya berjalan sesuai dengan prinsip pengadaan.
-
78 Formasi CPNS LKPP 2024 untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Syaratnya
LKPP buka 78 formasi CPNS 2024 untuk lulusan D3, S1, dan S2, cek persyaratannya.
-
LKPP Tantang IWAPI Jateng dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Hendi meyakinkan, pelaku usaha mikro, kecil, koperasi bisa terlibat dalam aktivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah dengan mudah.
-
Lowongan Kerja LKPP untuk Lulusan D4/S1, Batas Pendaftaran 26 Agustus 2024
LKPP buka lowongan kerja untuk lulusan pendidikan minimal D4/S1, batas pendaftaran 26 Agustus 2024.
-
BPK Berikan Opini WTP pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023
BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.
