Pendidikan GOTAG
Komisi V DPR
Berita
Foto (15)
-
Anggota Komisi V DPR Sebut Program Gebuk Mafia Tanah Perlu Didukung Semua Pihak
Hasil program Gebuk Mafia Tanah telah terlihat, di mana terjadi kenaikan target operasi (TO) pada tahun ini menjadi 86 dengan realisasi 46 TO.
-
Anggota DPR Sebut Temuan BPK Soal IKN Perlihatkan Masih Sepinya Peminat dari Swasta
Hamid menilai pengusaha belum tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi IKN adalah investasi infrastruktur publik.
-
Anggota Komisi V DPR Bongkar Realisasi Investasi di IKN Jauh dari Target Pemerintah
Mundurnya dua pimpinan otorita IKN memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan.
-
Kritik Pedas Legislator PDIP soal Iuran Tapera: Subsidi Itu Kewajiban Negara, Bukan Sesama Warga
Kritik itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) Komisi V DPR dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6/2024).
-
Rapat Bareng Menteri PUPR, Legislator PDIP Pesimisis IKN Bisa Dimanfaatkan pada Agustus 2024
Pemerintah menargetkan beberapa fasilitas di IKN sudah bisa dipakai lantaran upacara 17 Agustus direncanakan akan digelar di IKN.
-
Plt Kepala OIKN Rapat dengan Komisi V, Lasarus: Selamat Bertugas Pak, Semua Anggarannya di Sini
Lantas, Lasarus bercerita pernah menyurati pimpinan DPR mempertanyakan mitra kerja dari Otorita IKN
-
Kepala Otorita IKN Mundur, Anggota DPR Ungkap Belum Ada Satupun Investor Kucurkan Pembiayaannya
Sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp 47,5 triliun, yaitu dari sektor swasta Rp 35,9 triliun.
-
Komisi V DPR Berharap Pengunduran Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe Tidak Ganggu Pembangunan IKN
Pimpinan Komisi V DPR tidak mengetahui soal alasan pengunduran diri kepala dan wakil kepala IKN.
-
Soroti Sejumlah Masalah Jalan Tol Sistem MLFF, Anggota Komisi V DPR: Timbulkan Kebingungan
Pemerintah diminta menunda penerapan kewajiban pendaftaran nomor kendaraan di aplikasi Cantas hingga aplikasi tersebut benar-benar tersedia.
-
Anggota Komisi V DPR Nilai Publik Gaduh Soal Tapera karena Belum Dapat Informasi Utuh
Anggota Komisi V DPR Hamka B. Kady menilai publik gaduh merespons kebijakan Tapera karena belum dapat informasi yang utuh.
-
Jadi Proyek Strategis Nasional, Sistem Bayar Tol MLFF Diharapkan Bisa Segera Jalan
Sebab, dengan diimplementasikannya MLFF yang memungkinkan pengguna tol tidak harus berhenti saat membayar di gardu tol, maka akan memberikan dampak
-
Taruna STIP Tewas di Tangan Seniornya, DPR: Jelas Ada Kelalaian Sistematis!
DPR menilai ada kelalaian sistematis dalam kasus tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) oleh senior angkatannya pada 3 Mei 2024 lalu.
-
Tiga Catatan DPR Soal Rencana Kenaikan Tarif KRL Commuterline di Jabodetabek
Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama memberikan tiga catatan atas usulan kenaikan tarif KRL Commuterline yang diajukan PT KCI kepada Pemerintah.
-
Evaluasi Musim Mudik 2024, Komisi V: Perlu Tambah Dermaga di Lintasan Penyeberangan Merak-Bakauheni
ASDP diminta segera menambah jumlah dermaga yang masih kurang, di mana saat ini hanya tersedia tujuh dermaga.
-
Tol Bocimi Amblas, DPR Curiga Ada Perencanaan yang Tidak Dikerjakan dengan Baik
Arus lalu lintas di Tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi), Sukabumi, Jawa Barat, sempat terganggu pada Rabu (3/4/2024) malam.
-
Anggota Komisi V DPR Minta Operator Tol Bocimi Ganti Rugi Korban Amblas
Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi II Cibadak, Jawa Barat amblas atau longsor, Rabu (3/4/2024).
-
Komisi V DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Pengawasan Harga Tiket Mudik, Berharap Tak Ada Kenaikan
Aspirasi dari masyarakat agar biaya akomodasi, khususnya tiket pesawat, tidak mengalami kenaikan dan terjangkau.
-
Cegah Antrean Panjang di SPBU saat Mudik Lebaran, DPR Ingatkan Pertamina Siapkan Rencana Mitigasi
Pertamina bisa mengerahkan petugas SPBU untuk menjemput bola dengan mendatangi kendaraan-kendaraan yang mengantre.
-
Legislator PDIP Kritisi Permendag dan Permenperin Soal Pembatasan Impor Barang Elektronik
Darmadi Durianto mengkritisi penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 dan Pengaturan Impor.
-
Komisi V DPR Sebut Peralatan BMKG Banyak yang Sudah Uzur
Saat ini perahu-perahu Basarnas kecepatannya masih minim dan ini akan sulit jika menjangkau kejadian yang jarak lokasinya jauh.
