TAG
Komisi V DPR
Berita
Foto (15)
-
Dicopot Dari Pimpinan Komisi V DPR, Tamliha: Duit Tidak akan Pernah Mempersatukan Orang
Tamliha mengutip pesan mendiang tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU), yang menyebut demokrasi dibunuh oleh orang-orang yang mengaku demokratis.
-
Tamliha Kritik Ketua Umum PPP Mardiono: Katanya Ingin Islah, Kok Malah Mencopot Saya
Syaifullah Tamliha dicopot dari pimpinan Komisi V DPR RI fraksi PPP dan digantikan oleh Muhammad Iqbal.
-
Profil Syaifullah Tamliha, Loyalis Suharso Monoarfa yang Dicopot dari Pimpinan Komisi V DPR
Tamliha merupakan kader PPP yang membela Suharso setelah diberhentikan Mukernas di Serang, Banten pada Minggu (4/9/2022).
-
PPP Bantah Syaifullah Tamliha Dicopot dari Pimpinan Komisi V DPR Karena Menentang Hasil Mukernas
Tamliha merupakan kader PPP yang membela Suharso Monoarfa setelah diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP melalui Mukernas di Serang, Banten.
-
Ini Pengganti Syaifullah Tamliha, Loyalis Suharso yang Dicopot dari Pimpinan Komisi V DPR
PPP melakukan pergantian pimpinan Komisi V DPR RI, dari Syaifullah Tamliha digantikan oleh Muhammad Iqbal.
-
DPR: Penerapan Zero ODOL Tak Cukup ke Pengusaha Angkutan, Tapi Juga Karoseri
DPR bersama pemerintah berupaya mewujudkan zero ODOL pada tahun depan dengan berbagai upaya.
-
Driver Ojol Geruduk DPR Minta Legalitas Profesi, Begini Respon Komisi V DPR
Perwakilan Komisi V DPR RI menemui massa driver ojek online (ojol) Koalisi Ojol Nasional yang mendemo Gedung DPR/MPR hari ini.
-
Temui Massa Ojol, Komisi V DPR Janji Perjuangkan Tuntutan Massa Aksi
Perwakilan Komisi V DPR RI menemui massa aksi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan
-
Menteri PUPR: Realisasi Anggaran PUPR Hingga 23 Agustus Capai Rp 47,79 Triliun
Hingga pertengahan Agustus 2022, realisasi belanja penggunaan PDN senilai Rp44,61 triliun atau 42,99 persen dari target Rp 103,78 triliun.
-
DPR Bahas Anggaran PUPR Rp 125,22 Triliun Termasuk Alokasi IKN Rp 5,10 Triliun
Di RAPBN 2023 Kementerian PUPR memperoleh anggaran sebesar Rp 125,22 triliun.
-
Anggota Komisi VI DPR Ajak UMKM Miliki Label SNI
Untuk para pelaku UMKM, pemerintah menyediakan SNI khusus untuk mendukung pengembangan usahanya.
-
Anggota Komisi V DPR: Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan Bakal Rugikan Banyak Pihak
Penerapan aturan vaksin booster untuk syarat untuk perjalanan dan kegiatan masyarakat diminta ditinjau ulang karena akan merugikan banyak pihak.
-
Fraksi Partai Demokrat Telusuri Hambatan Pembahasan RUU LLAJ
Proses legislasi terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ) harus ditelusuri hambatannya.
-
Tiket Pesawat Masih Mahal, DPR Sentil Kemenhub: Jangan Dibiarkan Berlarut-Larut
Banyak penumpang mengeluhkan kondisi tarif tiket pesawat yang saat ini masih mahal.
-
Anggota Komisi V DPR Cecar Kementerian Perhubungan Soal Harga Tiket Pesawat Mahal
Anggota Komisi V DPR Irwan berujar, harga tiket pesawat rute domestik dan rute internasional sama mahalnya dan menyulitkan masyarakat
-
Tertahan di Baleg, Komisi V DPR Sebut Belum Bisa Bahas RUU LLAJ
"Kami masih menunggu surat dari Baleg DPR, supaya ini (RUU LLAJ) bisa dimulai," kata Anggota Komisi V DPR RI, Muh Aras, kepada wartawan.
-
Ini Lima Catatan Komisi V DPR ke Pemerintah Usai Tinjau Lahan Calon IKN di Kaltim
Anggota Komisi V DPR Irwan yang memimpin kunker reses tersebut menyoroti beberapa hal yang harus dibereskan pemerintah di calon lahan IKN.
-
Ketua Komisi V DPR Minta Kemenhub Optimalkan Pelayanan di Simpul Transportasi Saat Mudik
Lasarus meminta Kemenhub memastikan laik operasi sarana angkutan di semua moda dan keberlangsungan atau sustainabilitas pelayanan angkutan
-
Menteri Perhubungan Prediksi Puncak Arus Mudik Idul Fitri Terjadi Pada 29 Sampai 30 April 2022
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memprediksi puncak arus mudik pada momen Idul Fitri
-
Kemenhub Targetkan PNBP Sektor Transportasi di Tahun 2022 Sebesar Rp 8,5 Triliun
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 2022 ini dapat mencapai Rp 8,5 triliun.