TAG
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Berita
Foto (4)
-
Dituding Ikut Berpolitik, Sekjen DPD Dilaporkan ke KASN
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diminta untuk menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto.
-
Menko PMK: Aparatur Sipil Negara Harus Jadi Penggerak Utama Gerakan Revolusi Mental
Menko PMK mengajak seluruh hadirin untuk mengubah pola pikir penyelenggaraan pelayan publik.
-
Praktik Jual Beli Jabatan Masih Ada, Koalisi Reformasi Birokrasi Tolak Wacana Pembubaran KASN
Koalisi Reformasi Birokrasi menolak adanya rencana pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
-
Wacana Pembubaran KASN, Bentuk Pengkhianatan Nawacita
Dalam program Nawacita, Jokowi sangat semangat dalam melakukan reformasi birokrasi
-
Pemerintah Masih Mengkaji Usulan Pembubaran KASN
Untuk menjawab rekomendasi DPR itu, Asman Abnur menyebut MenPAN RB lah yang diberitanggungjawab untuk menjawab.
-
Berhenti Jadi Plt Gubernur DKI, Sumarsono Langsung Di-PTUN-kan
Ia menggugat karena dicopot dari jabatannya sebagai Kepala DPP (sekarang bernama Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah).
-
Ironis, Praktik Jual Beli Jabatan Nilainya Rp 36,7 Triliun
Temuan KASN tahun 2016, sejumlah jabatan mulai dari tingkat kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dihargai dengan nilai yang fantastis.
-
Terkuak, Ini Daftar Harga Jual Beli Jabatan di Indonesia
Tarif tersebut diduga dipatok untuk promosi jabatan eselon IV-II. Harganya pun cukup mencengangkan hingga ratusan juta rupiah.
-
KASN Ungkap Terjadinya Kabinet Bayangan Jelang Pilkada
Irham mengatakan, pembentukan kabinet bayangan tersebut dilarang di dalam sistem pemerintahan
Komisi Aparatur Sipil Negara Siap Mengawasi Kinerja Pemerintah
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah menuju pemerintahan yang lebih baik.
Era Pemerintahan SBY, Keberadaan KASN Tidak Diinginkan
Ketika ditanya siapa pihak-pihak yang menganggap keberadaan KASN tersebut mengganggu, Irham enggan mengungkapkannya di depan forum.
KASN Kesulitan Hapus 'Sistem Kekeluargaan' di Birokrasi Daerah
"Susah untuk kita, menghentikan sistem kekeluargaan di pemerintahan khususnya di daerah," ujar Irham.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved