Pendidikan GOTAG
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Berita
Foto (4)
-
Tanggapan Ketua KASN Soal Keluhan Bupati Solok Tak Bisa Jatuhkan Sanksi ke ASN Nakal
Bupati Solok Epyardi Asda yang melakukan inspeksi mendadak menemukan Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas itu sudah tutup saat jam 17.00 WIB.
-
Bupati Solok Protes Tak Bisa Ganti ASN Nakal karena Terganjal Aturan, PKS: Mestinya Ada Pengecualian
Kasus yang terjadi di Puskesmas Tanjung Bingkung itu bisa dilaporkan dan diajukan ke KASN serta Kemendagri.
-
Viral Bupati Solok Marah Puskesmas Tutup Pukul 17.00 WIB, Buntutnya Kepala Puskesmas Dinonaktifkan
Epyardi marah lantaran saat melakukan inspeksi mendadak ke Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Tanjung Bingkung, UGD itu sudah tutup saat pukul 17.00.
-
Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, 24 Orang di Antaranya akan Dilakukan Pembinaan
Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta ungkap nasib dari 75 pegawainya tak lolos TWK: 24 Orang di Antaranya Akan Dilakukan Pembinaan.
-
Satgas Covid-19 Ingatkan ASN Patuhi Surat Edaran Menpan-RB
Hal itu disampaikan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam Konferensi pers virtual, Kamis (1/4/2021).
-
Ketua KASN akan Limpahkan Aduan Soal Din Syamsudin Ke Satgas Radikalisme
Ketua KASN Agus Pramusinto akan teruskan laporan tuduhan Din Syamsuddin radikal ke Satgas Radikalisme dan Kemenag.
-
Legislator PAN Dorong Pelaporan dan Labelisasi Radikal kepada Din Syamsuddin Segera Dicabut
Fraksi PAN menyayangkan tuduhan terhadap Din Syamsuddin yang disebut sebagai seorang yang radikal, tuduhan itu sangat meyakitkan.
-
Din Syamsuddin Dilaporkan ke KASN, Sukamta: Tuduhan Radikal Asal Banget, Sangat Mungkin Ada Pesanan
Apabila sejumlah pihak yang melaporkan Din Syamsuddin dilatarbelakangi tujuan membungkam kelompok kritis, maka ini salah besar dan akan jadi blunder.
-
Mahfud MD: Pemerintah Tidak Pernah Anggap Din Syamsuddin Radikal
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak pernah menganggap Presidium KAMI Din Syamsuddin radikal.
-
Dahnil Anzar Simanjuntak Bela Din Syamsuddin yang Dituding Radikal
Bela Din Syamsuddin, Dahnil Anzar sebut tuduhan tidak berdasar, berangkat dari keterbatasan pengetahuan kiprah Din sebagai tokoh lintas agama.
-
Wapres: ASN Harus Tingkatkan Kolaborasi Instansi Pusat dan Daerah
Maruf Amin meminta sistem merit dalam manajemen ASN, dilaksanakan secara lebih adaptif dan inovatif.
-
Terbitkan SE Bersama No 2 Jadi Bukti Pemerintah Tegas Terhadap ASN Terlibat Organisasi Terlarang
Keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah dicabut status badan hukumnya dapat memunculkan sikap..
-
Prof Eko Prasojo: KASN Adalah Jiwa dari UU ASN
Prof Eko pun tak setuju terkait wacana tersebut. Menurutnya, KASN merupakan jiwa dari Undang-undang ASN.
-
DPR Wacanakan Bubarkan Lembaga Pengawasan ASN, Ketua KASN: Ironi
Ketua KASN Agus Pramusinto sebut ironi, UU ASN dibentuk oleh inisiatif DPR dan sekarang akan dibubarkan oleh DPR sendiri.
-
Menpan RB Tjahjo Kumolo Tanggapi Usulan Hapus Lembaga KASN
Tjahjo Kumolo mengatakan usulan tersebut dapat dibahas secara mendalam dalam pansus maupun panja.
-
Komisi II DPR Usul ke MenpanRB untuk Hapus Lembaga KASN
Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus lembaga Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
-
KPK Serahkan 4 Aset Senilai Rp56 Miliar ke Kejagung, KASN, dan BIG
KPK) menyerahterimakan empat aset senilai Rp56,48 miliar untuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Informasi Ge
-
6 ASN di Maluku Dilaporkan karena Politik Praktis jelang Pilkada 2020, Ini Peringatan Bawaslu
Menjelang Pilkada 9 Desember 2020, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri
-
Camat Ujung Bulu Diduga Melanggar Netralitas ASN, Bawaslu Bulukumba Rekomendasikan ke KASN
Andi Gatot diduga melanggar netralitas ASN, sesuai PP 42 tahun 2004 dan PP 53 tahun 2010.
-
Menteri Tjahjo Kumolo Tidak Setuju Hak Pilih ASN pada Pilkada Dicabut
Namun, bukan berarti ASN tidak punya hak politik sama sekali. Hanya saja, hak politik mereka terbatas di bilik suara.
