Pendidikan GOTAG
Koalisi Masyarakat Sipil
Berita
Foto (58)
-
Pengamat: Koalisi Masyarakat Sipil Harus ikut Awasi Proses Pemilu 2024 untuk Pastikan Jujur dan Adil
Adanya kontrol dan pengawasan dari masyarakat sipil, menurut Ari akan membuktikan netral atau tidaknya aparat atau instrumen negara
-
Coba Lewati Beton Berduri, Demonstran Tolak Politik Dinasti Masih Bertahan di Kawasan Patung Kuda
Jelang malam demonstran dari Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi (KOMPAS REFORMASI) masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Kamis (26/10/2023).
-
Demo di Patung Kuda, Massa Aksi Tolak Dinasti Politik Bakar Ban Hingga Coba Terobos Beton Penghalang
B massa aksi mencoba melewati beton penghalang yang telah disiapkan oleh petugas keamanan, di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023).
-
Tolak Politik Dinasti, Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi Demonstrasi di Patung Kuda
Koalisi Masyarakat Sipil Penjaga Reformasi (KOMPAS REFORMASI) gelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Kamis (26/10/2023).
-
DPR Didesak Gunakan Hak Angket Usut Dugaan Bisnis Senjata dengan Junta Militer Myanmar
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (SSR) desak DPR gunakan hak angket usut dugaan bisnis senjata dengan Junta Militer Myanmar.
-
KPK Diminta Tak Gentar Tuntaskan Dugaan Korupsi yang Libatkan Syahrul Yasin Limpo
Dukungan terhadap KPK ini disampaikan lantaran pihaknya gelisah melihat adanya pengalihan isu terhadap proses penegakan hukum yang melibatkan SYL
-
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Isu Suplai Senjata ke Junta Militer Myanmar: Ini Persoalan Serius
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyoroti soal dugaan adanya suplai 400 juta peluru dari Indonesia ke junta militer Myanmar.
-
Soal Data Intelijen Jokowi: Parpol Sebut Wajar, Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Penyalahgunaan
Sejumlah partai politik menilai wajar Jokowi tahu jeroan parpol dari data intelijen. Sementara Koalisi Masyarakat Sipil menilai sebaliknya.
-
Koalisi Masyarat Sipil Tuding Jokowi Salah Gunakan Intelijen soal Pernyataan 'Tahu Dalamnya Partai'
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai Jokowi menyalahgunakan komunitas intelijen.
-
Oknum Paspampres Culik dan Aniaya Imam Masykur, Koalisi Masyarakat Sipil: Proses di Peradilan Umum!
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan mendesak kasus penculikan dan penganiayaan oknum TNI dan Paspampres diproses di peradilan umum.
-
Koalisi Masyarakat Sipil: Kasus Paspampres Aniaya Warga hingga Tewas Harus Diadili di Peradilan Umum
Koalisi menilai, selama ini Peradilan militer cenderung menjadi sarana impunitas bagi anggota militer yang terlibat kejahatan.
-
Eks Anggota Bawaslu Minta DKPP Segera Proses Aduan Masyarakat Sipil
Usai menyerahkan berkas laporan, kepada awak media Widyaningsih mengatakan pihaknya berharap DKPP dapat mempercepat proses aduan
-
Mayor Dedi Bebas dari Pidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Bukti Penegakan Hukum TNI Harus Direformasi
Menurutnya, pengistimewaan bagi aparat TNI yang melanggar hukum dengan diproses oleh sesama aparat TNI lainnya terbukti melanggar Pasal 27 ayat 1.
-
Koalisi Masyarakat Sipil: Kejadian di Mapolrestabes Medan Tidak Dibenarkan dalam Negara Hukum
Tindakan Dedi meminta penangguhan penahanan tersangka pada kasus pemalsuan tanda tangan terkait penjualan lahan PTPN itu menuai banyak kritik.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Anggota TNI Geruduk Polrestabes Medan, Sebut Bentuk Intimidasi
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan penggerudukan oleh puluhan anggota TNI ke Polrestabes Medan yang diduga bentuk intimidasi.
-
KPK Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Basarnas dan Tak Perlu Minta Maaf ke TNI
KPK didesak untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi di Badan SAR Nasional (Basarnas) melalui peradilan umum alias pengadilan tindak pindana korupsi.
-
Koalisi Masyarakat Dorong Penyelenggara Pemilu Susun Aturan Kampanye di Medsos Lebih Komprehensif
penataan kampanye di media sosial harus dibuat dengan serius agar dapat menjawab persoalan kekinian, khususnya terkait maraknya disinformasi, hoaks
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tegaskan Menolak Kelanjutan Pembahasan RUU Omnibus Law Kesehatan
Ketua Yayasan Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai naskah akademik RUU Omnibus Law Kesehatan disusun secara ceroboh.
-
Koalisi Masyarakat: KPU Belum Serius Terapkan Kebijakan Afirmasi, Keterwakilan Perempuan Jadi Dampak
Hasil pemantauan proses seleksi di 20 Provinsi dan 118 Kabupaten/Kota pada setiap tahapan menunjukkan kondisi keterwakilan perempuan mengkhawatirkan.
-
Kecewa Hasil Putusan, Koalisi Masyarakat Sipil: DKPP Tidak Mendalam
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih kecewa dengan hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dijatuhkan kepada KPU.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved