TAG
keterwakilan perempuan
Berita
Foto (4)
-
Eks Anggota KPU: Keterwakilan Perempuan Harus Diakomodir Meski Tahapan Pemilu Kian Mepet
Hadar mengatakan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota (dct) harus diakomodir meskipun tahapan pemilu kian mepet.
-
Tak Komitmen Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu, KPU Disebut Sudah Jadi Petugas Partai
Wahidah merupakan pihak yang turut melaporkan KPU ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilu ihwal keterwakilan kuota perempuan 30 persen.
-
Sidang Dugaan Pelanggaran Soal Kuota Perempuan Ditunda karena KPU Belum Siapkan Jawaban
Penundaan ini disebabkan tidak adanya kesiapan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sekalu terlapor.
-
Diduga Tak Penuhi Ketentuan Keterwakilan Perempuan 30 Persen, KPU Dilaporkan ke Bawaslu
Padahal, jelasnya, Pasal 245 UU 7/2017 mengatur bahwa daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
-
Pengamat Temukan Kuota Perempuan Per Dapil Belum Capai 30 Persen, Ini Tanggapan KPU
Sebagai informasi Pasal 245 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur daftar bakal calon memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
-
KPU Klaim Sudah Penuhi Kuota, Pengamat Dapati Ada Parpol Tak Capai Keterwakilan Perempuan 30 Persen
Titi Anggraini menemukan masih ada partai politik (parpol) peserta pemilu yang tidak memenuhi kuota perempuan 30 persen.
-
Semua Parpol Tak Penuhi Keterwakilan 30 Persen Perempuan di Pemilu, PKB Tertinggi
Dalam temuannya, JPPR mencatat 18 parpol peserta pemilu masih belum memenuhi keterwakilan perempuan 30 persen.
-
Hari Ini KPU Bahas Hasil Putusan MA Bersama Para Pakar
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan poin yang akan dibahas ialah ihwal sejauh mana putusan MA itu berlaku.
-
KPU Diduga Lakukan Pembohongan Publik Terkait Hasil Pemenuhan Keterwakilan Perempuan 30 Persen
(KPU) diduga telah melakukan pembohongan publik terkait hasil pemenuhan jumlah keterwakilan perempuan lebih dari 30 persen.
-
Tidak Perhatian Keterwakilan Perempuan di Sumut, Ketua dan Anggota Bawaslu RI Diminta Dipecat
Kelima orang itu dinilai tidak mematuhi hak konstitusi terkait keterwakilan perempuan 30 persen dalam seleksi Anggota Bawaslu Sumatera Utara
-
KPU Revisi PKPU 10/2023 Soal Keterwakilan Perempuan, Parpol Bakal Rombak Caleg di Tahapan Pemilu?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana akan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10/2023 menyusul putusan Mahkamah Agung (MA).
-
Menteri PPPA Minta KPU Tindaklanjuti Putusan MA Soal Keterwakilan Perempuan di Parlemen
Menteri PPPA Bintang Puspayoga minta KPU segera tindaklanjuti putusan MA soal keterwakilan perempuan di parlemen.
-
MA Kabulkan Uji Materi soal Keterwakilan Perempuan, KPU Siap Menyesuaikan
PKPU Nomor 10/2023 terkait pasal keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif di setiap dapil dikabulkan MA, KPU menyesuaikan.
-
MA Kabulkan Uji Materi Keterwakilan Perempuan, Parpol Kemungkinan Rombak Daftar Caleg
Dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dinilai bisa membuat keterwakilan perempuan di legislatif menjadi kurang dari 30 persen.
-
Mahkamah Agung Kabulkan Judicial Review Perludem Terkait Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2024
(MA) mengabulkan permohonan judicial review Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait keterwakilan perempuan di Pemilihan Umum
-
Masyarakat Sipil Adukan Seluruh Anggota KPU ke DKPP Terkait Keterwakilan Perempuan
Fokus aduan dari PKPU 10/2023 itu terkait norma pembulatan desimal ke bawa penghitungan keterwakilan perempuan.
-
Minim Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara, Eks Anggota Bawaslu: Kualitas Pemilu Menurun
Wahidah melihat, ketiga lembaga itu selain KPU dan Bawaslu, berhasil menerapkan kebijakan afirmasi perempuan dalam keanggotaan.
-
MPI Sebut Partai Politik Setengah Hati Perjuangkan Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu
MPI menyebut partai politik (parpol) berjuang setengah hati untuk keterwakilan perempuan 30 persen dalam pemilu.
-
Guru Besar UI: Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu Harusnya Sudah Tak Jadi Soal
Valina Singka Subekti menjelaskan isu keterwakilan perempuan adalah perkara lama.
-
Soroti Urgensi Keterwakilan Legislator pada 2024, Diaspora Muda Nias Jakarta Serukan Hal Ini
Demokrasi yang berlandaskan pada asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).