Pendidikan GOTAG
judicial review
Berita
Foto (42)
-
Iuran Naik, Setengah Peserta BPJS Kesehatan Berpotensi Non Aktif
Peserta mandiri BPJS Kesehatan yang non aktif per 30 Juni 2019 sebanyak 49,04 persen dan akan semakin bertambah ketika iuran naik.
-
Akademisi Nilai Langkah Paling Tepat Revisi UU KPK Melalui Judicial Review
Perihal mengajukan gugatan melalui JR merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan dijamin oleh konstitusi.
-
Masih Ada Cara Menguatkan KPK yakni Melalui Judicial Review
Koordinator pusat BEM SI 2018, M Faudzul Adzim memberikan semangat kepada para mahasiswa agar tidak berputus asa menguatkan KPK
-
BEM Unnes Sebut Ada Beberapa Cara Batalkan UU KPK, Salah Satunya Judicial Review
Begitu pula yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan juga BEM Semarang Raya
-
Guru Besar FH Unsoed: Perppu Bukan Satu-satunya Solusi untuk KPK
Prof Hibnu Nugroho mengatakan bahwa solusi KPK saat ini bukan hanya Perppu tetapi juga bisa melalui judicial review atau legislative review.
-
Mahasiswa Lintas Universitas Bentuk Tim Gabungan, Gugat UU KPK Lewat Judicial Review
Mereka meminta aparat kepolisian tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap massa aksi yang menyampaikan aspirasinya di muka umum
-
Perppu KPK Tak Diterbitkan Jokowi, Judicial Review Jadi Alternatif Terbaik
Sebagai kelompok intelektual, mahasiswa menurut Fajar harus mengawal KPK dari sisi kekuatan intelektual
-
Pakar Hukum: Judicial Review Lebih Baik Dibandingkan Keluarnya Perppu KPK
Ketimbang Perrpu KPK diterbitkan pengajuan uji materi alias judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai jalan yang terbaik
-
Terkait Polemik UU KPK, DPM Unpatti Sebut Solusinya Judicial Review ke MK
Karena Judicial Review adalah jalan konstitusional dalam kepentingan menjawab adanya kegaduhan terhadap dugaan pelemahan KPK melalui revisi UU KPK.
-
Terkait Polemik UU KPK, BEM Hukum Uncen Usul Opsi Judicial Review
Judicial review juga merupakan langkah konstitusional yang dapat ditempuh untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah ditetapkan oleh DPR.
-
Tak Setuju Perppu KPK, Sejumlah Presiden BEM Universitas di Jakarta Pilih Judicial Review ke MK
Pilihan tempuh jalur judicial review ke Mahkamah Konstitusi soal UU KPK, merupakan hasil diskusi 17 BEM Universitas di Jakarta.
-
Legislatif Review & Judicial Review, Alternatif Penyelesaian Polemik UU KPK Selain Perpu
Opsi legislative review dapat dilakukan sebagai langkah konstitusional untuk merubah ketentuan – ketentuan bermasalah dalam revisi UU KPK.
-
JK : Perppu UU KPK Itu Jalan Terakhir Masih Ada Judicial Review di MK
Ia menilai, jika ada masyarakat keberatan tentu dapat mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Perppu Batalkan UU KPK Belum Penuhi Syarat Diterbitkan, Simak Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Ini
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menyarankan Presiden Jokowi menunggu putusan Mahkamah Konstituso atas uji materi UU KPK.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Perppu Belum Penuhi Syarat untuk Diterbitkan
Fahmi Bahcmid berpendapat, langkah paling tepat menyikapi terbitnya UU KPK adalah mengajukanuji materi atau judicial review ke MK
-
Revisi UU KPK, Simalakama Buat Jokowi, Fraksi PDIP: Presiden Tak Hormati DPR Jika Terbitkan Perppu
Bambang mengatakan, pembatalan RUU yang sudah disahkan DPR harus melalui judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
-
Mahfud MD Sarankan Judicial Review Jika Tak Puas Atas Isi RUU KPK Hasil Revisi
Mahfud mengatakan ada juga jalan yang lebih halus yakni begitu disahkan bisa dilakukan legislative review.
-
MK Terima Permohonan Uji Materi Revisi UU KPK
Pada berkas permohonan itu tercatat ada 18 pemohon yang berasal dari berbagai latar belakang mulai dari mahasiswa, politisi dan wiraswasta.
-
ICW Sebut MK Bakal Kebanjiran Judicial Review UU KPK
Padahal, lanjut Kurnia, RUU KPK tidak masuk dalam Prolegnas tahun 2019 sehingga telah terjadi pelanggaran formil.
-
Miliki Kewenangan Terbatas, LPSK Usulkan Revisi Undang-Undang
Maneger Nasution, mengaku tidak mempunyai kewenangan melindungi saksi dan ahli yang akan dihadirkan ke persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved