Pendidikan GOTAG
Irman Mantan Dirjen Dukcapil
Berita
Foto (5)
-
KPK Diminta Seret 38 Nama yang Disebut Dalam Dakwaan Kasus e-KTP ke Meja Hijau
"Soal 38 nama, itu prestasi besar KPK untuk bisa mengungkap kasus korupsi besar yang melibatkan banyak nama,"
-
Sugiharto Menyangkal Sebagian Dakwaan Korupsi Pengadaan KTP Elektronik
Sementara terdakwa Irman mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan tanggapan.
-
Jaksa Pastikan Panggil Setya Novanto Pada Sidang e-KTP
Namun Irene, menegaskan bahwa sidang ini pembuktian terdakwa Irman dan Sugiharto dan bukan Setya Novanto.
-
Penasihat Hukum Yakin ada Pelaku Lain
Menurut Soesilo, ada tiga hal yang perlu dicermati dalam surat dakwaan tersebut.
-
Irman dan Sugiharto Didakwa Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain dan Korporasi
Irman adalah bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri
-
Dalam Dakwaan, Setya Novanto Bersama Andi Narogong Terima 574,2 Miliar
Irene mengakui pihaknya belum menulis secara rinci berapa uang yang diterima oleh Setya Novanto.
-
Hari Ini Sidang Perdana e-KTP, Tak Ada yang Kebal Hukum
Hari ini Kamis (9/3/2017) sidang perdana perkara yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta.
-
Dua Terdakwa e-KTP Termasuk yang Kembalikan Uang ke KPK
Selain mengembalikan uang, kedua terdakwa juga sudah mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC).
-
KPK Periksa Bekas Dirjen Administrasi Kependudukan Kemendagri
Rasyid Saleh akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Irman.
-
KPK Ungkap Ada Penyelidikan Baru Kasus Dugaan Korupsi KTP Elektronik
Lebih dari 2,5 tahun kasus tersebut bergulir, KPK baru menetapkan dua tersangka yakni Irman dan Sugiharto.
-
Permainan Jumlah Penduduk Bisa Jadi Alat Tentukan APBN
jumlah penduduk yang sengaja dinaikkan pun bisa dijadikan sebuah alat untuk mendapatkan DAK lebih besar dari APBN
-
Kemendagri: Dari 10,4 Juta Pemilih Bermasalah, 3,1 Juta Sudah Ada NIK
antara data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kemendagri saat ini sudah tidak ada perbedaan mencolok
-
Kemendagri Butuh Sebulan Beri NIK Pemilih
dapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) membutuhkan waktu paling lama selama satu bulan
-
Kemendagri Tak Bisa Kebut 10,4 Juta Pemilih Sampai 4 November
berdasarkan pengecekan tim teknis Kemendagri menemukan ada pemilih yang tercantum nama panggilannya sehingga tidak memiliki NIK
-
Kemendagri Sedih KPU Lamban Serahkan Data Pemilih
186 juta data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved