Pendidikan GOTAG
Ipi Maryati Kuding
Berita
-
14.072 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN ke KPK, Legislatif Paling Bandel
Tercatat dari total 406.844 PN/WL periodik tahun 2023 secara nasional, KPK telah menerima 392.772 laporan LHKPN atau sebesar 96.54%.
-
KPK Ungkap 700 Pejabat Polri Belum Lapor Harta Kekayaan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sebanyak 700 pejabat Polri tak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
-
KPK Batal Periksa LHKPN AKBP Achiruddin Setelah Polisi Temukan Bukti Sang Perwira Terima Gratifikasi
KPK batal memeriksa LHKPN milik AKBP Achiruddin Hasibuan setelah Polri temukan bukti penerimaan gratifikasi tindak pidana korupsi sang perwira.
-
Tak Cuma Reihana, KPK Juga Klarifikasi Harta Bupati Bolaang Mongondow Utara Depri Pontoh
Selain Reihana, KPK juga mengklarifikasi LHKPN milik Bupati Bolaang Mongondow Utara, Depri Pontoh.
-
Brigjen Endar Priantoro Punya Utang Rp 1,5 Miliar, Diduga Istrinya Disorot karena Pamer Kemewahan
Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro, menjadi sorotan setelah video diduga istrinya pamer kemewahan, viral di media sosial.
-
Hari ini KPK Panggil Rafael Alun Trisambodo Klarifikasi Harta Kekayaan Rp 56 Miliar
KPK mengatakan ada sejumlah hal yang akan dikonfirmasi terkait harta dan sumber kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 56 miliar.
-
Ada Pejabat yang Tak Laporkan Seluruh Harta Kekayaannya ke KPK
Ada pejabat nakal yang tidak melaporkan seluruh harta kekayaannya ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
-
VIDEO KPK Ultimatum 13 Ribu Pegawai Kemenkeu Lapor LHKPN: Batas Akhir 31 Maret
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan batas akhir pelaporan hingga 31 Maret.
-
43 Persen Pejabat Kemenkeu Belum Lapor Harta Kekayaan, KPK Sebut LHKPN Alat Pencegahan Korupsi
Sebanyak 18.306 atau 56,87 persen wajib pajak pada jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah melaporkan harta kekayaan di tahun 2022 ke KPK.
-
KPK Undang Menteri Agama dan Kepala BPKH Bahas Kajian Haji
KPK hari ini mengundang Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2022M/1443H
-
Periksa 22 Saksi, KPK Telusuri Aliran Uang ke Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang ke Bupati nonaktif Pemalang Mukti Agung Wibowo (MAW).
-
KPK Lelang Aset Tanah Suami Istri Koruptor Kasus Proyek Jalan Bengkalis
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang aset tanah milik pasangan suami istri, Handoko Setiono dan Melia Boentaran.
-
KPK Periksa Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak untuk Tersangka Ricky Ham Pagawak
hari ini Yonas Kenelak dipanggil untuk bersaksi melengkapi berkas perkara tersangka Ricky Ham Pagawak, Bupati nonaktif Mamberamo Tengah.
-
KPK Sebut Pimpinan Tak Pernah Temui Kamaruddin Simanjuntak, Bantah Tolak Aduan Kasus Korupsi
KPK angkat bicara menanggapi video beredar, Kamaruddin Simanjuntak mengaku melaporkan banyak kasus dugaan korupsi tapi tidak ditindaklanjuti.
-
KPK Selesaikan Penyidikan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida
KPK telah menyelesaikan penyidikan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Yogyakarta.
-
KPK Periksa Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang terkait Kasus Korupsi Gereja Kingmi Mile Papua
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang, Selasa.
-
KPK Akan Kirim Tim Dokter Independen IDI ke Papua untuk Cek Kesehatan Lukas Enembe
KPK akan mengirim tim dokter independen Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke Jayapura untuk mengecek kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe.
-
KPK Limpahkan Surat Dakwaan Tri Atmoko, Kuasa JO CRBC Penyuap Kasus Proyek Jalan Tol
KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Tri Atmoko, tersangka kasus dugaan suap pembayaran restitusi pajak proyek pembangunan jalan tol.
-
Penjelasan KPK Soal Harta Rektor UI Ari Kuncoro Melejit Rp 34 Miliar: LHKPN Digabung dengan Keluarga
KPK memberikan penjelasan soal harta kekayaan Rektor UI Ari Kuncoro mengalami peningkatan lebih dari Rp 34 miliar dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.
-
KPK Temukan Kelemahan Penerimaan Mahasiswa Jalur Mandiri karena Tak Ada Aturan dari Kemendikbud
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan rekomendasi perbaikan dalam tata kelola penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved