Pendidikan GOTAG
Hadar Nafis Gumay
Berita
Foto (20)
-
Soal Data Capres-Cawapres Rahasia, Hadar Nafis Gumay: KPU Blunder, Ketua dan Jajaran Harus Mundur
Menurut Hadar, langkah KPU di bawah kepemimpinan Mochamad Afifuddin atau Afif ini blunder.
-
Beda Zaman, Eks Komisioner KPU Ungkap Data Capres-Cawapres di Eranya Tidak Dirahasiakan
Hadar Nafis Gumay mengatakan pada eranya semua informasi calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) dapat diakses publik.
-
Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah Tak Jamin Integritas, Banyak Faktor Perlu Dibenahi
Hadar mengingatkan bahwa integritas tidak semata ditentukan oleh kelonggaran waktu.
-
KPU Disebut Harus Bertanggung Jawab atas Pemungutan Suara Ulang Pilkada 2024
KPU harus bertanggung jawab atas dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.
-
MK Hapus Presidential Threshold, Eks Anggota KPU: Ini Kado Awal Tahun Buat Kita Semua
Hadar meyakini publik secara keseluruhan bergembira dengan langkah berani MK yang punya semangat memperbaiki demokrasi di Indonesia.
-
Kepala Daerah Dipilih DPRD, Eks Komisioner KPU: Potensi Ladang Politik Transaksional dan Sapi Perah
Menurutnya, hal tersebut berpotensi membuka peluang praktik politik transaksional yang berulang setiap tahun hingga si kepala daerah terpilih menjadi
-
Rekapitulasi Jagasuara Menangkan Pramono-Rano di DKI, Ini Kata Romahurmuziy & Eks Komisioner KPU
JagaSuara 2024 adalah gerakan partisipasi publik untuk bergotong royong memantau proses penghitungan suara pada Pemilu 2024.
-
Jangan Cuma Manut ke Pemerintah, KPU Punya Kuasa Agar Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Serentak
Hadar mencontohkan intervensi tersebut yakni putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 tentang aturan ihwal tafsir syarat minimal usia calon
-
Eks Anggota KPU Khawatir Calon Terpilih Pilkada Manfaatkan Sengketa MK Agar Bisa Dilantik
Hadar khawatir, ada pihak yang memanfaatkan celah sengketa di MK untuk menunda pelantikan agar usia calon kepala daerah yang terpilih dapat memenuhi
-
Pegiat Pemilu Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden, MK Pertanyakan Legal Standing
Pada normanya, lanjut Guntur, yang punya legal standing untuk mengajukan ihwal ambang batas pencalonan presiden adalah partai politik atau gabungan
-
Ambang Batas Pencalonan Presiden Digugat ke MK, Titi: Partai Non Parlemen Bisa Usung Capres Sendiri
Mereka meminta aturan ambang batas pencalonan presiden tidak menjadi batasan bagi partai politik non parlemen untuk mengusung calon presiden.
-
UU Pemilu Diuji ke MK, Eks Komisioner KPU dan Pakar Hukum Minta Partai Non-Parlemen Bisa Usul Capres
Eks Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, dan pakar hukum Universitas Indonesia, Titi Anggarini menguji konstitusionalitas norma ambang batas pencalonan
-
Eks Anggota KPU: Penyelenggara Pemilu 2024 Mengecewakan, Banyak Masalah Terkait Kredibilitas
KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dinilai punya banyak masalah sehingga menimbulkan keraguan atas kredibilitas lembaga ini.
-
Dilaporkan Lagi Terkait Aturan Kuota Caleg Perempuan, Koalisi Masyarakat Minta Ketua KPU RI Dipecat
Ketua Komisi Pemimpin Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari dan seluruh anggota kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
-
Mantan Anggota KPU: Putusan MA Soal Batas Usia Minimal Kepala Daerah Patut Dicurigai
Putusan MA begitu membingungkan mengingat apa yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilik (PKPU) sudah sesuai UU dan tidak ada pertentangan
-
Hadar Nafis Gumay Dukung Hak Angket DPR Selidiki KPU
Menurut dia KPU adalah salah satu penyebab Pemilu 2024 rusak yang dimulai dari kebijakan KPU sejak Pemilu 2024 belum dimulai.
-
Soroti Sirekap, Hadar Gumay: KPU Tidak Siap Hadapi Pemilu, Semua Berantakan
Hadar Nafis Gumay mengatakan Ketua dan Anggota jajaran KPU RI saat ini tidak siap dalam menghadapi pemilu.
-
Hadar Gumay: KPU Tidak Siap Hadapi Pemilu, Semua Berantakan
Jika dibandingkan dengan beberapa pemilu sebelumnya, Hadar mengatakan pemilu di bawah KPU saat ini ia sebut jauh lebih kacau balau.
-
Banyak Kesalahan, Hadar Gumay Khawatir Sirekap Hanya Alat Rekayasa
Hadar Nafis Gumay menduga sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) bukan merupakan alat bantu melainkan alat rekayasa.
-
Eks Komisioner Ingatkan KPU Soal Afirmasi Keterwakilan Perempuan dalam Putusan Bawaslu
Ketentuan khususnya yakni perihal putusan Bawaslu yang meminta KPU memenuhi keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.
