Pendidikan GOTAG
Feri Amsari
Berita
Foto (11)
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Usulan Purnawirawan TNI Melengserkan Gibran Butuh Proses Berat di DPR
Sejumlah purnwiraan TNI mengusulkan kepada MPR supaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannnya.
-
Feri Amsari Sebut Prabowo Bisa Tunjuk 2 Nama Pengganti Jika Gibran Lengser tapi Akui Itu Sulit
Presiden Prabowo Subianto bisa menunjuk dua nama sebagai pendampingnya jika posisi Wakil Presiden Gibran Rakbuming Raka dicopot.
-
Pakar Dorong Batas Usia Ketua Umum Parpol Dimuat di Revisi UU Pemilu: Partai Tak Cuma Punya Keluarga
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari menyoroti ihwal pentingnya memuat batas usia ketua umum (ketum) partai politik dalam revisi Undang-Undang Pemilu.
-
Feri Amsari Soroti PN Jakarta Pusat Terkait Putusan Tia Rahmania, Klaim Belum Final
Feri pun menilai objek perkara yang diajukan oleh Tia Rahmania tidak tepat jika diputus di tingkat PN Jakpus.
-
Respons Rocky Gerung soal Keinginan Prabowo Undang Dirinya Berdiskusi: Titik Historis Evaluasi Rezim
Rocky Gerung mengatakan jika pertemuannya dengan Prabowo terealisasi, maka menjadi titik sejarah evaluasi rezim terkait kebijakan yang dilakukan.
-
Feri Amsari Siap Terima Ajakan Prabowo Berdialog soal Indonesia Gelap, Asalkan Live dan Tak Dipotong
Pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari siap menerima ajakan Presiden Prabowo Subianto untuk bergialog soal Indonesia Gelap.
-
Profil Feri Amsari, Pelapor Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah di Magelang
Feri Amsari, seorang perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil, melaporkan pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Timur.
-
Feri Amsari Sorot Perusahaan yang Ditunjuk Jadi Penyelenggara Retret Kepala Daerah di Magelang
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, masih meyakini ada sejumlah kejanggalan pelaksanaan retret kepala daerah yang digelar di Magelang.
-
Revisi UU Pemilu Harus Cepat Rampung agar Aturan Tidak Dipengaruhi Kepentingan Politik
Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mendorong Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera rampung sebelum tahun kontestasi politik lima tahunan.
-
Tutup Kamera HP Wartawan, Wamendagri Ribka Bungkam saat Ditanya Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah
Wamendagri Ribka Haluk memilih diam saat ditanya mengenai dugaan korupsi dalam retret kepala daerah yang dilaporkan ke KPK, Selasa (4/3/2025).
-
Di Tengah Isu Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah, Retret Gelombang II Disebut Digelar usai Lebaran
Wamendagri Bima Arya mengumumkan jadwal pelaksanaan retret gelombang II di tengah ramainya isu dugaan korupsi di gelaran retret kepala daerah.
-
VIDEO Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Istana: Semua Bisa Kita Buka
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menegaskan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan retret tersebut.
-
Habiskan Anggaran Rp 13 Miliar, Ini Dugaan Korupsi Retret Kepala Daerah yang Dilaporkan ke KPK
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan retret kepala daerah ke KPK.
-
Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah di Magelang Dilaporkan ke KPK, Diduga Ada Konflik Kepentingan
Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke KPK.
-
Pengamat Curiga DPR Berupaya Kendalikan Mahkamah Konstitusi Melalui Revisi Tata Tertib
Pasalnya, mengoreksi lembaga negara lain terutama memberhentikan pejabatnya bukan tugas dan wewenang DPR.
-
Soal Usulan Pemilu 2029 Gunakan E-Voting, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Akan Penuh Manipulasi
Pakar hukum tata negara Feri Amsari, merespons mengenai usulan Pemilu 2029 menerapkan sistem pemungutan suara secara digital atau elektronik voting.
-
Apa Dampak Positif & Negatif Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold? Ini Penjelasan Pakar
Dari sisi positif, Feri menilai kebijakan penghapusan presidential threshold akan membuka ruang persaingan sehat dalam pemilihan presiden.
-
Calon Kepala Daerah Masih Berkegiatan pada Masa Tenang, Pakar Hukum Singgung Soal Aturan
Padahal pada aturannya, dalam masa tenang kampanye, para kontestan atau pasangan calon tidak boleh melakukan kegiatan apapun
-
Pakar Hukum Minta Publik Bantu Presiden Prabowo Lepas dari Cengkeraman Jokowi, Begini Caranya
Pilkada serentak 27 November 2024, menjadi tolak ukur sejauh mana dominasi dan cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
-
Pakar Hukum Sorot Surat Dukungan Prabowo Untuk RIDO di Pilgub Jakarta: Presiden Tak Bisa Turun Kasta
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari merespons soal surat yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto jelang Pilkada 2024.
