Pendidikan GOTAG
Danang Girindrawardana
Berita
-
Kritik Permendag 8 Tahun 2024, API: RI akan Kebanjiran Produk Tekstil yang Sudah Jadi
Produk Menteri Perdagangan no 8 tahun 2024 ini seolah menempatkan Kemendag lebih superior daripada Kemenperin
-
Pelaku Usaha Keluhkan Tumpang Tindih Aturan Industri Sawit, Ganjar-Mahfud Bakal Reformasi BPDPKS
Reformasi BPDPKS ditujukan agar memiliki kewenangan lebih besar daripada hanya sebagai juru bayar dan juru tagih.
-
Hindari Kerugian Ekonomi, APINDO Minta Jangan Ada Lagi Pembatasan Truk Angkutan di Masa Liburan
Pengusaha menilai perlakuan pembatasan truk angkutan tersebut jelas sangat merugikan industri yang selama ini menjadi penopang bagi perekonomian
-
Genjot Daya Beli, Pengusaha: Insentif Pemerintah Harus Fokus ke Konsumen
Danang mengatakan, dibutuhkan kajian mendalam mengenai kategori barang dan jasa apa yang bisa diberikan insentif PPN.
-
BUMN Mengimpor Bahan Pangan Pokok, Begini Tanggapan Pengusaha
“Kalau impor komoditas kebutuhan pokok, Kan regulasinya memang seperti itu. Untuk komoditas tertentu kan swasta boleh."
-
Beberapa Menteri Tidak Jalankan Program Revolusi Mental
Masih ada menteri dari Kabinet Kerja yang tidak melaksanakan program revolusi mental
-
Cara Instan Reformasi Birokrasi, Pecat Pejabat Bandel
Tidak perlu rumit melakukan reformasi birokrasi, dalam rangka revolusi mental
-
Jokowi Berpotensi Lakukan Mal Administrasi Bila Kartu Sakti Dibiarkan
Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana menjelaskan kartu sakti Jokowi masih banyak reduplikasi di daerah
-
Ombudsman Temukan Dana Kartu Sakti Jokowi dari APBN
Pendanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bukan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN.
-
Ombudsman Anggap Jokowi Teburu-buru Keluarkan Kartu Sakti
Ombudsman RI menganggap presiden Joko Widodo terlalu terburu-buru mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat
-
PNS Dinilai Kerap 'Memalak' Saat Pengajuan Izin Usaha
Danang mengatakan, dalam investigasi itu pihak Ombudsman berpegangan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
-
Pungli Izin Usaha untuk Penggiat UKM di DKI Jakarta Capai Rp 1,2 Miliar
Dari data yang dikumpulkan Ombudsman menyatakan angka pungutan liar mulai Rp 500.000 hingga Rp 2.000.000
-
Ombudsman-Polri Kerjasama Pemanggilan Paksa Pejabat Publik
pihaknya siap memberikan bantuan teknis bila ada saksi atau terlapor yang mangkir
-
Ombudsman: Pengaduan Keluhan di Jakarta Paling Tinggi
Dari 4800 pengaduan di 2013, 1.100-nya pengaduan mengeluhkan pelayanan di Jakarta.
-
50 Persen Dinas Provinsi DKI Belum Patuhi Standar Pelayanan Publik
unit pelayanan publik di DKI Jakarta belum mematuhi standar pelayanan sebagaimana termaktub dalam UU Pelayanan Publik
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved