Pendidikan GOTAG
BPKP
Berita
-
BPKP: Kontribusi Pengawasan Keuangan Negara Capai Rp35,89 Triliun di Triwulan I 2023
Total kontribusi BPKP terhadap keuangan negara pada 2020 mencapai Rp61,74 triliun, pada 2021 Rp54,32 triliun, dan pada 2022 Rp117,83 triliun.
-
Komisi XI DPR Gelar Rapat Kerja dengan BPKP Bahas Rencana Kerja dan Anggaran 2024
Rapat terbuka untuk umum dengan agenda membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemeintah (RKP).
-
Hitung Kerugiaan Korupsi Tol Japek, Kejaksaan Agung Gandeng BPKP
Dugaan rasuah pembangunan Jalan Tol Jakarta - Cikampek (Japek) II Elevated sedang dalam tahap penghitungan kerugian negara, Kejagung gandeng BPKP.
-
Mendag Zulhas Tegaskan Utang Rafaksi Minyak Goreng Dibayar Setelah Diaudit Oleh BPKP
Kemendag telah meminta BPKP untuk menyelaraskan jumlah utang rafaksi minyak goreng yang harus dibayar pemerintah.
-
Jokowi Bongkar Anggaran Program di Daerah Banyak Digunakan Untuk Hal-hal Absurd
43 persen program pembangunan sebagaimana laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, berpotensi tidak optimal.
-
Capaian Nilai Tinggi dalam Skor Assesment GCG Jadi Modal PHE Lakukan IPO
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) meraih skor 85,05 atau kategori sangat baik, dalam Assessment Good Corporate Governance
-
Mahfud MD Cerita Buah Kejujuran Pegawai BPKP yang Hitung Kerugian Negara Pada Korupsi BTS Kominfo
Mahfud MD berbicara soal hukuman otonom yang akan dihadapi oleh para koruptor atau penjahat.
-
Hasil Audit BPKP, Pertamina Hulu Energi Mendapat Nilai 85,05 Assesment GCG
Assessment GCG adalah tanggung jawab bersama seluruh stakeholder untuk pengelolaan perusahaan dan bisnis yang baik.
-
Komisi III DPR Buka Kemungkinan Panggil BPKP Klarifikasi Kerugian Negara Rp 8 Triliun di Korupsi BTS
Komisi III DPR buka kemungkinan memanggil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (BPKP) terkait korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS).
-
Mahfud MD Undang BPKP Periksa Kominfo: Kami Buka Pintu Selebar-lebarnya
Mahfud MD mengundang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memeriksa atau mengaudit keuangan Kominfo RI.
-
Mahfud MD Persilakan BPKP dan Penegak Hukum Kuliti Kemenkominfo demi Tuntaskan Kasus BTS 4G
Hal ini dilakukan Mahfud demi BPKP dapat mengungkap perkara dugaan korupsi proyek menara base transceiver station (BTS) 4G di lingkungan Kemenkominfo.
-
VIDEO Perintah Mahfud MD ke Irjen Kemenkominfo yang Baru: Kejar Uang Menguap di Kasus Proyek BTS 4G
Mahfud minta Irjen Kemenkominfo untuk kejar uang menguap dari proyek BTS 4G, dimulai dari nama-nama yang sudah tercantum dalam hasil pemeriksaan BPKP
-
Mahfud MD Sebut BPKP Tidak Boleh Masuk Kominfo Jadi Penyebab Kasus Korupsi Proyek BTS 4G Terjadi
Menko Polhukam sekaligus Plt Menkominfo Mahfud MD mengungkapkan salah satu hal yang menyebabkan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G terjadi
-
Johnny G Plate Diklarifikasi soal Kerugian Negara Rp8,32 T Terkait Kasus Korupsi BTS Bakti Kominfo
Kejagung menyebut Johnny G Plate akan diklarifikasi terkait hasil hitung kerugian negara BPKP yang mencapai Rp8,32 triliun.
-
Nilainya Jumbo, BPKP Bilang Kerugian Negara di Kasus BTS Bakti Kominfo Tembus Rp 8,32 Triliun
Berdasar hitung-hitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan kerugian negara dalam kasus korupsi BTS Bakti Kominfo mencapai Rp 8,32 triliun.
-
Impor KRL Bekas Sempat Ditolak, BPKP dan Sejumlah Kementerian Akan Gelar Rapat Lagi
Setelah ditolak Kemenko Marves, sejumlah kementerian dan BPKP diketahui akan menggelar rapat membahas kemungkinan impor KRL bekas dari Jepang.
-
Rencana Impor KRL Bekas dari Jepang Tak Direstui, Kementerian BUMN Akan Cari Solusi Terbaik
Kemenkomarves tolak impor KRL bekas dari Jepang. Kementerian BUMN bilang bakal cari solusi terbaik
-
Kemenko Marves Tawarkan Opsi Retrofit Setelah Tolak Impor KRL Bekas dari Jepang
Hasil audit BPKP mendapati ketidakakuratan dalam perhitungan biaya pengadaan KRL bekas yang akan diimpor dari Jepang.
-
Tuai Polemik Sejak Awal Direncanakan Hingga PT KCI Tak Diizinkan Impor KRL Bekas dari Jepang
PT KCI diminta untuk melakukan review terhadap operasi yang saat ini ada dan mengoptimalkan sarana yang ada.
-
BPKP Temukan Ketidaksesuaian Biaya pada Harga Pengadaan Impor KRL Bekas dari Jepang
BPKP menemukan ada ketidakwajaran biaya terkait pengadaan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.
