Pendidikan GOTAG
BPKP
Berita
-
Link Jadwal dan Lokasi SKD CPNS BPKP 2024, Berikut Dokumen yang Wajib Dibawa
Berikut ini link jadwal dan lokasi SKD CPNS BPKP 2024, lengkap dengan dokumen yang wajib dibawa.
-
Perkuat Tata Kelola, Garuda Indonesia Dapat Penilaian Akuntabilitas 80,72 Persen dari BPKP
BPKP menilai capaian ini menandakan keseriusan jajaran manajemen dalam mengelola kualitas akuntabilitas perusahaan.
-
KPK Tunggu BPKP Hitung Kerugian Negara Usut Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR
KPK menyampaikan perkembangan terbaru terkait perkara dugaan korupsi pengadaan furnitur Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR tahun anggaran 2020.
-
Lewat Penilaian BPKP, Waskita Karya Dorong Keberlanjutan Bisnis
Waskita Karya (Persero) Tbk menjadi sampel dalam penilaian Indeks Akuntabilitas BUMN atau ICORPAX
-
Kawal Akuntabilitas Tata Kelola PON XXI, BPKP Terjunkan 77 Auditor
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerjunkan 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan PON.
-
Gaji CPNS BPKP 2024, Terendah Rp 8 Juta, Tertinggi Rp 11,5 Juta
Berikut rentang penghasilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024.
-
BPKP Buka 831 Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan D3 dan S1, Gaji hingga Rp 11,5 Juta
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) buka 831 formasi CPNS 2024 untuk lulusan D3 dan D4/S1, rentang gaji Rp 8 juta hingga Rp 11,5 juta.
-
Jasa Raharja dan Anggota Holding IFG Tandatangani Komitmen Anti Fraud, Disaksikan BPKP
Jasa Raharja dan seluruh anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG), menandatangani Komitmen Anti-Fraud yang disaksikan Badan Pengawasan Keuangan
-
KPK dan BPKP Cek Fisik Shelter Tsunami di NTB yang Digarap Waskita Karya
Langkah itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada penurunan kualitas pada shelter tsunami dengan nilai proyek sebesar Rp20 miliar tersebut.
-
Ukur Risk Maturity Index, BUMN Ini Libatkan BPKP
Proses pengukuran Indeks Kematangan Risiko ini menjadi langkah awal yang strategis bagi PTPN III untuk memperkuat sistem manajemen risiko.
-
Korupsi Jalur Kereta Api Besitang-Langsa Rugikan Negara Rp 1,1 Triliun, Aset 7 Tersangka Disita
Kejagung mengumumkan kerugian atas kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa mencapai Rp 1,1 triliun.
-
Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas
Presiden Jokowi minta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit tata kelola Pusat Data Nasional (PDN) setelah diretas 20 Juni lalu.
-
PDN Belum Pernah Diaudit sampai Diretas Hacker, Jokowi Perintahkan BPKP Turun Tangan
Presiden Jokowi perintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit tata kelola PDN setelah diretas hacker.
-
Soetikno Soedarjo Dituntut 6 Tahun Penjara Dalam Kasus Pengadaan Pesawat Di PT Garuda Indonesia
Pengusaha Soetikno Soedarjo dituntut 6 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan pesawat di lingkungan PT Garuda Indonesia.
-
Rincian Kerugian Negara Korupsi Timah Rp300 T, Kemahalan Sewa Smelter Hingga Kerusakan Lingkungan
Kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah PT Timah meningkat dari Rp271 triliun menjadi Rp300 triliun.
-
Jokowi Minta BPKP Manfaatkan Teknologi untuk Lakukan Pengawasan, Utamakan Pencegahan
Hal itu disampikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, di Istana Negara, Jakarta.
-
Jokowi Ingatkan BPKP dan Inspektorat: Tuntutan Masyarakat Kini Tinggi, Penyimpangan Cepat Jadi Viral
Presiden mengingatkan bahwa pekerjaan BPKP dan inspektorat bukan untuk mencari kesalahan melainkan untuk mencegah penyimpangan.
-
Jokowi Ingin BPKP Tidak hanya Perbanyak Lampu Merah
Jokowi Ingin BPKP tidak hanya memperbanyak rambu larangan ke kementerian dan lembaga dalam menjalankan program pembangunan.
-
Ada Pemeriksaan Dugaan Korupsi Pemberian Kredit BTN, Ini Kata Dirut Nixon
Terdapat dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemberian fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL).
-
Erick Thohir Sebut Program Bersih-bersih BUMN Belum Usai, Operasional dan Kinerjanya Diawasi BPKP
BUMN sebagai sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia tak sekadar korporasi, melainkan juga pelayanan publik yang erat dengan ekonomi kerakyatan.
