Pendidikan GOTAG
Baleg DPR RI
Berita
Foto (8)
-
Pimpinan Baleg Cek Surat Permohonan RUU LLAJ, Kakorlantas Serahkan ke DPR soal Peralihan SIM
Baleg DPR pada Juli mendatang akan mengadakan evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2022.
-
Anggota Baleg DPR Berharap UU TPKS Bisa Melindungi Perempuan dan Anak dari Predator Seksual
Dia berharap implementasi UU TPKS ini benar-benar bisa melindungi perempuan dan anak dari predator kekerasan seksual.
-
Baleg Usul Standardisasi dan Ketegorisasi Peredaran Minol
Baleg DPR Yan Permenas Mandenas mengusulkan dalam RUU Minol perlu dimasukan aturan mengenai standardisasi dan kategorisasi umur serta kadar alkohol.
-
Ditolak Fraksi PKS, Baleg Tetap Setujui RUU TPKS Jadi Inisiatif DPR
Baleg DPR RI menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi RUU inisiatif DPR.
-
Menteri PPPA Minta Dukungan Semua Pihak Agar RUU TPKS Secepatnya Disahkan
Bintang Puspayoga meminta dukungan agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dapat segera disahkan.
-
Baleg DPR Apresiasi Aspirasi Mahasiswa Terkait RUU PPRT
Taufik mengungkapkan, hal ini merupakan bentuk aspirasi yang sudah seharusnya dilakukan mahasiswa sebagai kaum intelektual.
-
DPR Masukkan Pencegahan Kekerasan Seksual pada Panti Yatim & Penyandang Disabilitas di Draf RUU TPKS
Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) telah memutakhirkan draf naskah RUU tersebut dari rapat Panja sebelumnya.
-
DPR Minta Pemerintah Percepat Pembangunan Pengadilan Tinggi Negeri
Wakil Ketua Baleg DPR Ibnu Multazam menyampaikan DPR akan melakukan pengawasan pembangunan pengadilan tinggi dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
-
Ada Cara Virtual Ketimbang Kunker Baleg ke Brasil-Ekuador, Ini Kata Wakil Ketua DPR yang Baru
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus buka suara soal rencana kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Brasil dan Ekuador terkait pembahasan RUU Penghapusan Kek
-
Formappi Minta Rencana Kunker Baleg DPR RI ke Brasil-Ekuador Dibatalkan
Di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini melakukan kunjungan ke luar negeri dinilai sama sekali tak penting dan juga tak ada manfaatnya.
-
Menkumham Sebut Prinsip Restorative Justice Masuk dalam RUU Pemasyarakatan
Yasonna memastikan akan memasukkan poin keadilan restoratif atau restorative justice di kedua RUU tersebut.
-
Pimpinan MPR: Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Harus Jadi Perjuangan Bersama
Kehadiran UU Penghapusan Kekerasan Seksual (UU PKS) merupakan salah satu cara negara ini memberi tempat yang layak terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
-
Baleg Bersama Pemerintah Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021
Rapat Kerja ini diagendakan sebagai amanat dari keputusan Rapat Bamus yang masih menunda penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2021
-
Baleg DPR Bicara Kemungkinan Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Raker ulang tersebut bisa mengubah prolegnas prioritas yakni bisa menambah, mengurangi ataupun mengganti daftar RUU.
-
Politisi PDIP Sebut Draf RUU Pemilu Tidak Akan Ubah Jadwal Pemilu 2024
Drafnya sendiri sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR 2021.
-
Fraksi PPP Inginkan Pilkada Serentak Nasional Digelar 2024
Fraksi PPP DPR RI tetap menginginkan pilkada serentak nasional digelar pada 2024, hal itu sesuai aturan (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
-
Pimpinan Baleg DPR Sebut Revisi UU Pemilu Akan Dituntaskan 2021
Willy Aditya mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) akan dituntaskan pada tahun 2021 ini.
-
37 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Ada HIP Hingga Larangan Minuman Beralkohol
37 usulan rancangan undang-undang (RUU) agar dimasukan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
-
Masih Ada Kesalahan Ketik di UU Cipta Kerja, PKS : Barang Cacat Kok untuk Rakyat ?
Anggota Baleg DPR Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menegaskan temuan tersebut semakin menguatkan fakta proses penyusunan UU Cipta Kerja sangat bermasalah.
-
Politikus PKS sebut Pembahasan UU Cipta Kerja seperti Kerja Rodi
Anggota Baleg DPR RI fraksi PKS Ledia Hanifa menegaskan proses pembahasan RUU Cipta Kerja sangat cepat, terburu-buru seperti kerja paksa zaman Belanda
