Pendidikan GOTAG
Baleg DPR RI
Berita
Foto (8)
-
Besok Baleg DPR Gelar Rapat Bahas Revisi Prolegnas Prioritas, Bagaimana Nasib RUU Perampasan Aset?
Dia juga menyinggung RUU Perampasan Aset yang kini diusulkan masuk ke Prolegnas Prioritas 2025.
-
JK Akui Tak Pernah Tidur saat Rumuskan Aceh Bisa Punya Partai Lokal hingga DPRA
JK menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
-
Baleg DPR Sebut Pemerintah Sudah Setuju terkait Usulan Perguruan Tinggi Bisa Kelola Tambang
Baleg DPR RI memastikan pemerintah sudah setuju dengan usulan dalam pasal Revisi UU Minerba, khususnya soal perguruan tinggi mengelola tambang.
-
Baleg Setujui Revisi UU Pertambangan dan Minerba Jadi Usul Inisiatif di Rapat Paripurna DPR
Baleg DPR RI sepakat menyusun RUU tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara. Hasilnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
-
Baleg DPR RI Setujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025 Dibawa ke Paripurna
Seluruh Fraksi Baleg DPR RI menyetujui sebanyak 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
-
DPR Tunda Revisi UU TNI-Polri, Baleg: Pembatalan Resmi Harus Lewat Paripurna
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi, menyebut agenda revisi UU TNI-Polri belum dibatalkan secara resmi karena belum melalui rapat paripurna.
-
VIDEO Puan Absen Karena ke Hongaria, Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Ditunda
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan kalau Puan Maharani tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri yakni Hongaria
-
Gelombang Demo di DPR, KPU dan MK, 22-23 Agustus, Partai Buruh: Sampai Kiamat Pun Kami Akan Perang
Partai Buruh mengklaim akan menghadirkan 5.000 buruh dalam aksi demonstrasi ke Gedung DPR RI, Kamis (22/8/2024) besok.
-
Rapat Baleg DPR RI Membahas Revisi UU Pilkada Dijaga Brimob Bersenjata
Aparat kepolisian dari satuan Brimob terlihat berjaga-jaga saat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat kerja
-
VIDEO Revisi UU Kementerian Negara Bergulir di DPR: Jumlahnya Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"
Revisi dilakukan untuk mengubah pasal yang mengatur jumlah Kementerian, dari yang semula sebanyak 34 menjadi disesuaikan dengan kebutuhan presiden
-
Baleg DPR Sebut Pembahasan Revisi UU Kementerian Akan Dipercepat, Presiden Jokowi Jadi Penentu
Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas menyatakan, pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara akan dipercepat.
-
Baleg DPR dan Pemerintah Setuju Pilgub Jakarta Hanya 1 Putaran
Pemerintah dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pemilihan gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) berlangsung 1 putaran.
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Ketua Dewan Aglomerasi DKJ Ditunjuk Presiden
DPR bersama pemerintah menyepakati penunjukan Ketua Dewan Kawasan Aglomerasi dalam RUU DKJ dilakukan presiden.
-
Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati 4 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023
Baleg DPR RI dan pemerintah menyepakati empat rancangan undang-undang (RUU) masuk ke dalam daftar program legislasi nasional prolegnas.
-
Kunker ke Chile, Anggota Baleg DPR Pelajari Sistem dan Kebijakan Industri Farmasi
Kunker Baleg ke Chile karena negara tersebut dianggap berhasil dalam menjalankan sistem dan kebijakan di sektor farmasi.
-
Baleg DPR RI Usulkan Anggaran Desa Diusulkan Naik Jadi Rp 2 Miliar
Anggaran desa diusulkan mengalami kenaikan sebesar 100 persen, dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar per tahun.
-
Tanggapan Kemnaker Setelah Baleg DPR RI Setujui RUU Perppu Cipta Kerja Menjadi UU
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, secara umum materi muatan Perppu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022 sama dengan isi UU Cipta Kerja.
-
Baleg Setujui Perppu Ciptaker Jadi UU, Pengamat: Momentum Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
Baleg DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan.
-
RUU Sisdiknas Tak Masuk Prolegnas, Muhammadiyah: Prosesnya Tidak Transparan
RUU ini telah keliru sejak dalam pemikiran para perancangnya yang sampai sekarang bahkan tidak pernah dibuka identitasnya oleh pihak Kemendikbudristek
-
Baleg DPR Sebut Masyarakat dan Aparat Hukum Harus Disiapkan dalam Pelaksanaan UU TPKS
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menuntut kesiapan aparat penegak hukum dan masyarakat.
