Pendidikan GOTAG
ambang batas
Berita
-
Baleg DPR Gelar Rapat Bahas Putusan MK & RUU Pilkada, PDIP: Tak Masuk Akal MK Dikoreksi Lembaga Lain
Juru Bicara PDI Perjuangan (PDI-P) Chico Hakim memberikan tanggapannya soal DPR yang menggelar rapat untuk membahas putusan MK terkait Pilkada.
-
PDIP Kecam Baleg DPR usai Ubah Putusan MK soal Ambang Batas Pilkada
PDIP mengecam Baleg DPR yang mengubah putusan MK soal ambang batas pencalonan di Pilkada. Baleg dianggap mengangkangi putusan MK.
-
DPR Bakal Patahkan Putusan Ambang Batas Pencalonan? PDIP: Jangan Coba Mainkan Kedaulatan Rakyat
Ia pun menduga rencana pembahasan RUU Pilkada ini sebagai langkah untuk mengembalikan peraturan sebelum adanya putusan MK.
-
Mahfud Dukung Putusan MK, Sebut Bisa Minimalisir Kotak Kosong dan Calon Boneka di Pilkada 2024
Mahfud nilai putusan MK soal ambang batas pencalonan kepala daerah bisa meminimalisir potensi kotak kosong dan calon boneka di Pilkada Serentak 2024.
-
PDIP Ingin KPU Langsung Revisi Aturan Ambang Batas Pilkada Tanpa Lakukan Konsultasi ke DPR
PDIP menginginkan agar KPU langsung merevisi aturan ambang batas Pilkada tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu ke DPR.
-
DPR Apresiasi Putusan MK soal Ambang Batas Pilkada, Bisa Kurangi Politik Transaksional
DPR mengapresiasi MK yang memutuskan bahwa parpol tidak lolos DPRD bisa mengusung calon sendiri di Pilkada. Putusan ini bisa mengurangi politik uang.
-
MK Ubah Syarat Calon Kepala Daerah, Said Iqbal: Anies Cukup Diusung PDIP, Partai Buruh dan Hanura
Dikatakannya, PDIP bersama Partai Buruh dan Hanura bisa merealisasikan agar Anies Baswedan bisa maju sebagai Calon Gubernur Jakarta pada Pilkada
-
Mahfud MD Ingatkan Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Berlaku Sejak Palu Diketok
Ia mengaku pernah menyampaikan persoalan ambang batas tersebut saat Dapat Dengar Pendapat di DPR pada tahun 2018.
-
MK Ubah Syarat Pengusungan Calon Kepala Daerah di Pilkada, Presiden PKS Minta Kadernya Tidak Pecah
Syaikhu berharap seluruh kader PKS tetap solid dengan tetap mendukung calon kepala daerah yang telah diusung oleh DPP PKS pada Pilkada Serentak 2024.
-
Berpeluang Usung Calon Sendiri di Pilkada Usai Putusan Baru MK, PDIP Siap Jagokan Anies-Hendrar?
- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengubah ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah, Selasa (20/8/2024).
-
Pegiat Pemilu Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden, MK Pertanyakan Legal Standing
Pada normanya, lanjut Guntur, yang punya legal standing untuk mengajukan ihwal ambang batas pencalonan presiden adalah partai politik atau gabungan
-
BPOM Minta Produsen Air Minum Patuhi Standar soal Kadar Bromat: Tak Boleh Lebihi Ambang Batas
Rizka Andalusia mengingatkan agar kandungan bromat di air minum dalam kemasan (AMDK) tidak boleh melebihi ambang batas
-
Perbandingan Partai Tak Lolos ke Senayan saat Pemilu 2024 dan 2019: Ada PSI, Perindo hingga Hanura
Berikut ini perbandingan partai yang tak lolos di Senayan pada Pemilu 2024 dan Pemilu 2019.
-
PSI Tak Lolos Ambang Batas, Grace Natalie hingga Cynthia Riza Gagal Melenggang ke Senayan
PSI belum mampu melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen sesuai ketentuan Pileg DPR RI 2024, caleg-calegnya juga otomatis gagal ke Senayan
-
Usulan Ambang Batas Parlemen 7 Persen, Pengamat: akan Semakin Banyak Suara Rakyat Hilang
Gugatan Perludem itu diajukan lantaran banyaknya suara rakyat yang hilang saat ambang batas parlemen sebesar 4 persen
-
Lonjakan Suara PSI, Operasi Senyap, Rawan Kekacauan hingga Jokowi Kena Kritik
Soal suara PSI melonjak, operasi senyap hingga kemungkinan muncul kekacauan disinggung, Presiden Jokowi pun kena imbasnya, dikritik.
-
Talkshow Kacamata Hukum Tribunnews 4 Maret 2024: Pro Kontra MK Ubah Ambang Batas Parlemen
Talkshow Kacamata Hukum Tribunnews tema 'Pro Kontra MK Ubah Ambang Batas Parlemen', tayang malam ini, Senin (4/3/2024) pukul 19.00 WIB.
-
Selain Koreksi Ambang Batas Parlemen, HNW Dorong MK Evaluasi Presidential Threshold
HNW merespons putusan MK yang menyatakan pembentuk undang-undang perlu mengoreksi 4 persen sebagai ketentuan Parliamentary Threshold.
-
Saat Partai Kecil Kompak Setuju Ambang Batas Parlemen Dihapuskan di Pemilu 2029
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian pengujian aturan mengenai ambang batas parlemen 4 persen.
-
Ahli Tegaskan Ambang Batas Parlemen Perlu Dibahas Ulang
Menurutnya, perlu dibahas ulang mengenai makna 'penyederhanaan sistem multipartai' yang kerap menjadi tujuan diberlakukannya ambang batas.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved