Pendidikan GOTAG
amandemen
Berita
-
Kurang Greget, Pakar Hukum Tata Negara Minta Kewenangan DPD Diperkuat
"Jadi DPD hanya layaknya aksesoris atau pelangkap dalam sistem bernegara di Indonesia," kritik Asep.
-
DPD RI Harus Membuka Diri Punya Utusan Golongan
Yudi Latief mengakui legitimasi yuridis DPD RI saat ini sangat kurang sehingga peran ke masyarakat juga kurang.
-
Jimly Setuju Penguatan DPD RI dan Penambahan Utusan Golongan
Penguatan kewenangan DPD RI secara kelembagaan terus mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.
-
Demokrasi Indonesia Move On Lanjutkan Partisipasi Politik Warga Negara
Menurut Grace, ini mencederai kemajuan demokrasi Indonesia yang partisipatif.
-
Gernas Penguatan DPD Temui Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo
Asri menegaskan bahwa dalam pertemuan dengan Syahrul Yasin Limpo ada sejumlah catatan penting yang disampaikan.
-
Wapres Jusuf Kalla Setuju Amandemen UUD 1945
UUD, menurut Kalla, justru harus diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
-
Rakyat Mudah Marah, Ketua MPR Sebut Perlunya GBHN
Karena itu diperlukan haluan negara semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
-
Wakil Ketua MPR Sebut yang Ingin Amandemen UUD Minta Dihidupkan Kembali GBHN
Politikus Golkar itu menuturkan, ada agenda prioritas yang dihendaki masyarakat untuk mengamandemen UUD.
-
Aburizal Bakrie Setuju Amandemen Terbatas UUD 1945
Menurut Aburizal, amandemen terbatas itu dalam rangka membuat haluan negara sebagai pendukung membangun bangsa.
-
Perkuat Peran DPD, Sekjen Gandeng Yayasan Senator Perintis 2004
Hal itu bertujuan untuk memajukan eksistensi dan kiprah DPD untuk kepentingan daerah.
-
Soal Amandemen UUD 1945 Tinggal Menunggu 'Gong' Anggota MPR
Progressnya sebenarnya sudah tinggal gong saja yakni usulan dari anggota MPR
-
Bahas Amandemen UUD 1945, MPR Libatkan 50 Perguruan Tinggi
Setelah itu, mendatangi beberapa ormas besar maupun kecil, tokoh masyarakat dan ahli tata negara
-
Amandemen Konstitusi Harus Kuat Dasarnya
Luthfi lebih sepakat jika amandemen konstitusi didasarkan pada hal-hal yang lebih mendasar seperti soal pilihan sistem ekonomi.
-
Mantan Ketua DPR/MPR 92 Nilai UUD Saat Ini Jauh dari Pancasila
ebaliknya, justru menurut Syaiful UUD 1945 lebih kepada ideologi liberalisme.
-
-
Ruhut Sitompul: Jadikan KPK Lembaga Permanen, Kita Butuh Kok
Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, menolak keberadaan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang UU KPK
-
Wapres Jusuf Kalla: Falsafah Negara Tak Bisa Diubah
Wapres Jusuf Kalla mengingatkan amandemen undang-undang dilakukan untuk menyesuaikan keadaan, tapi falsafah negara tidak bisa diubah.
-
Irman Janjikan UUD 1945 Yang Lebih Baik Lagi
Memang Undang-Undnagnya itu harusnya di amandemen, dan tadi sudah diputuskan di rapat paripurna MPR
-
DPD akan Kuatkan Sistem Presidensial dengan Amandemen UUD 45
Amandemen itu, kata Damayanti, sudah sangat mendesak dilakukan terutama pada sistem ketatanegaraan Indonesia yakni sistem pemerintahan presidensial.
Amandemen UUD 1945 Hanya Tinggal Menunggu 'Gong' Anggota MPR
Perubahan UUD dapat diagendakan bila diajukan oleh sepertiga anggota MPR, diajukan secara tertulis dan disebutkan pasal mana yang ingin dirubah
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved