Pendidikan GOTAG
Ahmad Redi
Berita
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Revisi UU TNI Hasil Kesepakatan Politik Jokowi dan Prabowo
Pakar Hukum Tata Negara Ahmad Redi menyatakan revisi UU TNI tidak semata-mata merupakan produk administratif.
-
Raperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Pemprov DKI Berpotensi Bertentangan dengan UU Cipta Kerja
Perda Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas berpotensi memberatkan masyarakat dan bertentangan dengan regulasi di atasnya.
-
Ini Penyebab Maraknya Kegiatan Pertambangan Ilegal di Sejumlah Daerah
Maraknya kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) di sejumlah daerah di Indonesia ditengarai akibat adanya pembiaran dan minimnya pengawasan
-
Pengusaha Pertambangan Ramai-ramai Gugat Pemerintah, Ada Apa?
Per 24 April 2022 lalu, sebanyak 227 perusahaan sudah mengajukan keberatan atas pencabutan IUP yang dilakukan
-
Pengamat: Omnibus Law Minerba Bukan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja
Sub klaster UU Cipta Kerja tidak mengatur mengenai hal-hal yang ada pada aturan-aturan Omnibus Law Minerba.
-
Pengamat: Produksi Baterai Kendaraan Listrik Bisa Jadi Sektor Andalan Antam
Dia mengapresiasi dukungan Aneka Tambang (Antam) terhadap upaya Pemerintah mendorong produksi baterai kendaraan listrik
-
Pemerintah Diminta Bertindak Tegas Tertibkan Pengeboran Ilegal
Praktik illegal drilling (pengeboran ilegal) dan illegal tapping (pencurian minyak) di beberapa daerah, telah menimbulkan kerugian negara
-
Pemerintah Diminta Fokus Susun Perizinan Usaha Berbasis Risiko untuk Implementasi UU Cipta Kerja
Ahmad Redi menjelaskan, merujuk pada PP 5 tahun 2021 sejatinya yang harus diprioritaskan adalah membuat perizinan berusaha berdasarkan risiko tinggi
-
Ibukota di Kaltim Ancam Penambangan Batubara, Ini Kata Indika Energy
Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masuk ke dalam wilayah Paser dan Kutai Kartanegara bisa saja berhenti operasi.
-
Payung Hukum Holding BUMN Migas Akan Digugat
Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN tidak patah arang menggugat kebijakan pemerintah dalam melakukan holdingisasi BUMN
-
Pengamat: Ada Kerancuan Hukum dalam Pembentukan Holding BUMN Tambang
Kerancuan saham Dwi Warna ini membuat induk holding tidak memiliki otoritas penuh sebagai syarat konsolidasi.
-
Gugatan Holding BUMN Tambang Mandeg di Mahkamah Agung
Gugatan yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat sipil ini meminta supaya PP 72/2016 dinyatakan batal.
-
Gugatan Aturan Holding BUMN Tambang Didaftarkan ke Mahkamah Agung
Hilangnya kontrol pemerintah dan DPR secara langsung pada PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah sangat berbahaya
-
Pengamat: Chappy Hakim Mundur dari Dirut Freeport karena Kuatnya Tekanan dari Kanan-Kiri
Chappy Hakim juga menghadapi desakan dari masyarakat agar PTFI dilanjutkan jadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat dilakukan divestasi saham.
-
Bankability dan Alotnya Negoisasi Berpeluang Tunda Penandatanganan PPA di Proyek PLTGU Jawa 1
Terkait kekeliruan dalam perhitungan pasokan LNG untuk proyek tersebut, Redi menilai hal tersebut perlu dinegoisasikan secara jelas.
-
Segera Sepakati PPA Proyek PLTGU Jawa I
Redi yakin Pertamina akan mampu mengelola para mitranya untuk menjaga komitmen agar proyek PLTGU Jawa I tetap berjalan.
-
Pengamat: Ketahanan Energi PGN Lebih Baik Ketimbang Pertamina
"Dalam konteks ketahanan energi PGN lebih baik ketimbang Pertamina," ujar Ahmad Redi.
-
Pengamat: Masuknya Arcandra Bisa Mengakselerasi Kinerja Pertamina
“Archandra adalah Wakil Menteri (ESDM), secara psikologis tidak mungkin hanya menjadi komisaris biasa, wakil komut itu yang cocok"
