Pendidikan GOTAG
Abraham Liyanto
Berita
-
Abraham Liyanto: Media sebagai Jembatan Isu Pengelolaan SDA dan Pembangunan Berkelanjutan
Ketua Badan Sosialisasi MPR, Ir. Abraham Liyanto mengatakan media memiliki peranan sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat.
-
Anggota DPD RI Soroti Banyaknya Kades yang Lolos dari Kasus Hukum Terkait Dana Desa
Mereka lolos berkat adanya aturan yang menyebut pemeriksa awal atas dugaan korupsi dana desa dilakukan inspektorat daerah.
-
Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto: Cabut Nota Kesepakatan Pengusutan Dana Desa
Nota kesepakatan tersebut dinilai dapat menjadi tameng bagi para koruptor dana desa untuk bebas dari jeratan hukum.
-
Anggota DPD RI: Cabut Nota Kesepakatan Pengusutan Dana Desa
MoU tersebut dinilai menjadi tameng para koruptor dana desa bisa bebas dari jeratan hukum.
-
Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto: Ketiadaan Tata Ruang Menghambat Pembangunan
Abraham Liyanto mendesak pemerintah pusat dan daerah agar segera menyelesaikan berbagai RTRW dan RDTR untuk percepat pembangunan nasional dan daerah
-
Anggota DPD RI: Ketiadaan Tata Ruang Menghambat Pembangunan
Ia menyebut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, sudah sangat jelas menyebut tujuan pembuatan tata ruang.
-
Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto: BUMDes belum Efektif, Perlu Pihak Ketiga sebagai Pengelola
Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto mengusulkan BUMDes untuk dikelola pihak ketiga yang profesional agar efektif mencapai tujuan yang ditetapkan
-
Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto: Mafia Tanah Menghambat Investasi
Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto berharap agar pemberantasan praktik mafia tanah mencakup seluruh wilayah di Indonesia, termasuk daerah pelosok
-
Senator NTT: BUMDes Belum Efektif Tingkatkan Ekonomi Desa
Abraham telah keliling ke ratusan desa di NTT untuk melakukan pengawasan dana desa.
-
Percepat Pembangunan, Anggota DPD Ingin NTT Punya UU Sendiri
UU itu dibentuk saat Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS).
-
Senator NTT Nilai Impor Garam Tidak Perlu
Abraham curiga pemerintah tidak serius menggali potensi yang ada. Buktinya di NTT, garam berlimpah dan tidak terserap.
-
Anggota DPD RI Apresiasi Kejaksaan Agung Usut Praktik Kasus Tanah di Labuan Bajo
Abraham melihat praktik seperti itu menjadi subur karena ada bekingan atau perlindungan dari sejumlah pihak.
-
DPD Minta Kepastian Kelanjutan Pemekaran Wilayah
Ketika dilakukan pemekaran, daerah diberi kewenangan untuk mengurusi dirinya, terutama menyangkut pengelolaan sumber daya alam
-
Anggota DPD: Tunda Pilkada di Zona Merah dan Hitam
Anggota Komite I DPD RI Abraham Liyanto mengusulkan agar pelaksanaan Pilkada di zona merah dan hitam harus ditunda
-
Perkuat Kewenangan, DPD Minta Tidak Diatur Dalam UU MD3
Jika lembaga-lembaga lain punya UU tersendiri seperti UU KPK, BPK, Bank Indonesia, Kepolisian, dan sebagainya, DPD mestinya juga punya UU tersendiri.
-
Abraham Liyanto: Pembentukan RUU Provinsi NTT Sangat Mendesak
Anggota DPD RI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto mengemukakan sudah waktunya, NTT diatur dalam UU tersendiri.
-
Abraham: Perppu Pilkada Ambigu
dari isi Perppu tersebut, terlihat jelas pemerintah belum mampu memastikan kapan penyebaran wabah virus Corona
-
Lawan Covid-19, Abraham Bagikan Perlengkapan Kesehatan di NTT
Penyerahan secara simbolis diiberikan Abraham dan diterima langsung oleh Wakil Bupati Kabupaten Kupang Jerry Manafe.
-
Abraham: Pemerintah Perlu Fasilitasi Link and Match BUMDes dengan Pengusaha
Link and match adalah kesesuaian, ketersambungan dan keselarasan antara apa yang dilakukan BUMDes dengan kebutuhan para pengusaha.
-
Abraham: Tinjau Kembali Penghapusan Eslon III di Daerah
Di sisi lain, pegawai yang telah dihapus jabataannya akan setengah hati, bahkan tidak mau membantu pejabat eslon II.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved