Once Mekel Apresiasi Aturan Baru Royalti Musik, Bisa Dorong Optimalisasi Peran LMK dan LMKN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi sekaligus anggota DPR RI, Once Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Aturan ini dirasa oleh Once bisa mempertegas mekanisme pembayaran royalti penggunaan lagu dan musik di layanan publik yang bersifat komersial melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Baca juga: Ini Cara Yovie Widianto Menyikapi Royalti Musik

Peraturan baru royalti Hak cipta lagu atau musik ini yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur bahwa penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha wajib membayar royalti melalui LMKN, tanpa perlu perjanjian lisensi langsung dengan pencipta atau pemegang hak.

Bagi Once, regulasi ini memberi kepastian hukum bagi musisi sekaligus menjaga akses publik terhadap karya musik.

Once Mekel selama ini dikenal sebagai salah satu vokalis legendaris Indonesia yang melejit bersama Dewa 19 pada awal 2000-an lewat hits seperti 'Roman Picisan', 'Pupus', dan 'Separuh Nafas'.

Setelah keluar dari Dewa 19, ia meniti karier solo dengan merilis beberapa album dan single, sekaligus aktif menulis lagu.

Pada 2024, Once terjun ke dunia politik dan terpilih menjadi anggota DPR RI, di mana ia kini fokus memperjuangkan kebijakan yang mendukung ekosistem musik dan hak-hak pelaku kreatif di tanah air.

“Musik sebagai hasil kebudayaan masyarakat harus tetap bisa diakses publik, sekaligus menjamin hak-hak ekonomi pencipta dan pelaku terkait," ujar Once Mekel saat dihubungi awak media, Kamis (14/8/2025).

Baca juga: Soal Kisruh Royalti Musik, Istana Dorong Dialog Win-Win untuk Seniman dan Pelaku Usaha

"Peraturan Menteri Hukum ini menjadi fondasi hukum yang memperkuat ekosistem pertunjukan dan musisi nasional,” kata Once.

Once menekankan perlunya langkah lanjutan agar penerapan aturan ini berjalan efektif.

Ia mengungkapkan pentingnya mengoptimalkan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai pihak pendistribusi royalti.

“Distribusi royalti harus berjalan efektif dan transparan supaya semua pihak merasa adil dan percaya pada sistem,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya penataan hubungan fungsional antara LMK dan LMKN.

“Hubungan LMK dan LMKN harus tertata dengan baik, agar pengelolaan royalti musik secara kolektif bisa dilakukan secara efisien dan tidak tumpang tindih,” tutur Once.