Fakta Terkini Polemik Lahan Prabowo: Diberikan oleh Wapres Jusuf Kalla hingga Reaksi Adik Prabowo

TRIBUNNEWS.COM - Ratusan ribu hektare lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto masih menjadi sorotan.

Adapun kepemilikan ratusan ribu hektare lahan Prabowo itu diungkap oleh Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) saat Debat Kedua Capres 2019, Minggu (17/2/2019).

Jokowi menyebut, Prabowo memiliki lahan sangat luas yakni 220.000 hektare di Kalimantan Timur dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. 

Kepemilikan lahan itu menuai tanggapan baik yang pro maupun kontra.

Baca: Ketua KPU Benarkan BPN Komplain Pernyataan Jokowi yang Singgung Lahan Prabowo

Terbaru, Wakil Presiden Jusuf Kalla turut berkomentar soal lahan Prabowo. 

Berikut Tribunnews.com merangkum fakta dan tanggapan terkini terkait ratusan ribu hektar lahan yang dikuasai Prabowo:

1. Diberikan oleh Jusuf Kalla (JK) di Masa Pemerintahan SBY

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, dirinya-lah yang memberikan izin kelola lahan negara atas dasar Hak Guna Usaha (HGU) kepada Prabowo Subianto di Kalimantan Timur pada 2004 silam.

"Bahwa Pak Prabowo menguasai tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola kepada Prabowo)," ujar JK yang ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

JK menguraikan, pada 2004 saat pemerintahan SBY, lahan itu berada di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) karena tersandung kredit macet, yang kemudian diambil alih oleh Bank Mandiri.

Dalam pengalihkan penjualan HGU itu, JK telah berpesan kepada Direktur Utama Bank Mandiri kala itu Agus Martowardojo, untuk memberikan izin penggunaan lahan hanya untuk orang pribumi saja.

"Datang Pak Prabowo sama saya (JK) bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'siap' (jawab Prab)."

"Kemudian saya minta Agus Marto (Gubernur Bank Mandiri saat itu) untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke Singapore," jelas JK.

Baca: TKN: Bantahan Eks GAM Soal Lahan Antitesis Pernyataan Prabowo Saya Nasionalis

JK menerangkan, akhirnya Prabowo membeli secara tunai HGU tersebut sebesar 150 juta dolar AS.

"Dia (Prabowo) belilah itu (HGU). Jadi itu kredit macet itu. Singapura mau beli waktu itu, daripada orang lain yang ngambil. Tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri," tutur dia.

Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02 itu menyatakan, ratusan ribu hektare tanah yang ia kuasai di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

"Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektare) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara," ujar Prabowo dalam sesi penutup Debat Capres Peemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Minggu (17/2/2019) malam.

2. TKN Dorong KPK Turun Tangan

Pesan yang disampaikan Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya ingin membuktikan kepada publik bahwa selama menjadi Presiden RI, dirinya tidak pernah memberikan konsensi lahan kepada konglomerat.

Hal tersebut diungkapkan Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Zuhairi Misrawi kepada Tribunnews.com, Senin (18/2/2019).

"Jokowi sebenarnya ingin membuktikan, selama menjadi Presiden RI tidak pernah memberikan konsensi lahan pada konglomerat. Justru Prabowo yang menikmati lahan ratusan ribu hektare," ujar Ketua DPP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) ini.

Baca: Pengamat Nilai Pernyataan Jokowi soal Prabowo Kuasai Lahan Bukan Serangan Personal

Dalam debat kedua, Jokowi menyebut Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare juga di Aceh Tengah 120.000 hektare.

Melalui penyampaian tersebut, kata Gus Mis demikian sapaannya, Jokowi mengungkap fakta inkonsistensi Prabowo ketika beretorika mengenai membela hak rakyat dengan kepemilikan ratusan ribu hektar lahan.

"Prabowo ingin beretorika ala kaum populis, tapi ia lupa, dirinya adalah bagian dari masa lalu yang menyimpan misteri dan persoalan. Akhirnya publik tahu tentang kepemilikan tanah yang luas sekali," jelas Gus Mis.

Jadi, lebih lanjut ia berpesan, kalau Prabowo memang nasionalis sejati dan mempunyai perhatian pada rakyat miskin, mestinya tanah-tanah itu dikembalikan kepada negara.

Setelah debat kedua berlangsung, imbuh dia, kini publik jadi bertanya-tanya bagaimana dulu Prabowo mendapatkan tanah seluas itu.

"Apakah prosesnya sesuai konstitusi atau justru bertentangan dengan konstitusi," ucapnya.

Untuk itu pula dia menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut kepemilikan tanah oleh Prabowo.

"Saya kira KPK perlu mengusut soal kepemilikan tanah Prabowo," ucapnya.

3. Adik Prabowo Sesalkan Pernyataan Jokowi

Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengaku tak rela calon presiden nomor urut 01 menyerang pribadi sang kakak.

Hashim Djojohadikusumo menilai Jokowi telah melanggar aturan KPU saat debat capres kedua, pada Minggu (17/2/2019).

Pasalnya menurut Hashim Djojohadikusumo, Jokowi membahas soal tanah atau lahan ratusan ribu hektare yang dikuasai oleh Prabowo Subianto.

Ia kemudian membongkar fakta terkait lahan ratusan ribu hektare itu.

Baca: Hanafi Sebut Kesalahan Data Jokowi dalam Debat Bisa Digugat

Awalnya Hashim Djojohadikusumo mengaku sangat menyesal dengan Jokowi.

Hal tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo seusai menghadiri debat capres kedua.

"Ya saya terus terang saja sangat menyesal ya, bahwa pak Jokowi itu menyerang pribadi Pak Prabowo yang mengenai tanah yang seolah-olah milik Pak Prabowo," kata Hashim Djojohadikusumo dikutip TribunJakarta.com dari TV One, pada Selasa (19/2/2019).

Ia menjelaskan lahan ratusan ribu haktare itu milik perusahaan bukan Prabowo Subianto.

"Ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh itu milik perusahaan bukan milik pribadi Prabowo," tambah Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo mengatakan di tahun 2004 lahan tersebut diambil alih Prabowo Subianto dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (bppn).

"Dan waktu itu tahun 2004 Pak Prabowo ambil alih dari BPPN, itu BPPN adalah badan negara yang mengelola utang-utang orang lain, yang kredit macet," ucap Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo menyebut tindakan Prabowo Subianto itu telah menolong Indonesia.

"Sebenarnya Prabowo menolong negara," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Jelas Prabowo menolong negara, dengan ambil alih aset-aset yang bermasalah," tambahnya.

Hashim Djojohadikusumo kembali menegaskan keberatan dengan pernyataan Jokowi.

Ia mengatakan akan melaporkan Jokowi ke Bawaslu.

"Kami keberakatan, dan nanti akan kami gugat," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Akan lapor ke Bawaslu," Hashim Djojohadikusumo.

Baca: Kapala Dinas LHK Aceh: Lahan HTI Prabowo di Gayo 93.000 Ha Bukan 120.000 Hektar

Tak cuma itu Hashim Djojohadikusumo juga menceritakan ia sudah membicarakan tindakan Jokowi ke Ketua KPU, Arief Budiman.

"Tadi saya sudah berbicara ke ketua KPU, Pak Arif Budiman ya memang itu diajukan saja," ucap Hashim Djojohadikusumo.

Ia mengatakan dalam aturan, seorang peserta debat dilarang menyinggung atau menyerang pribadi lawannya.

Hashim Djojohadikusumo menganggap Prabowo Subianto saja tak pernah menyerang pribadi Jokowi.

"Diaturan debat tidak boleh menyerang pribadi, Pak Prabowo kan tidak pernah menyerang Jokowi pribadi," kata Hashim Djojohadikusumo.

"Tadi jelas Jokowi menyerang pribadi Prabowo kami tidak rela,"

"Pak Jokowi melanggar aturan KPU," tambahnya Hashim Djojohadikusumo.

3. Kata Pengamat Ray Rangkuti

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai Calon Presiden petahana Joko Widodo atau Jokowi tidak sedang menyerang personal rivalnya, capres Prabowo Subianto terkait penguasaan lahan ratusan ribu hektare saat debat kedua capres, Minggu (17/2/2019) malam.

"Tentu saja pernyataan itu tidak dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap personal."

"Memiliki lahan sebesar itu apalagi dengan status HGU jelas merupakan masalah publik."

"Dan berkebetulan sang pengelola merupakan salah satu calon presiden Indonesia," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Selasa (19/2/2019).

Menurut Ray Rangkuti, BPN Prabowo - Sandi tidak perlu terlalu merisaukan hal ini jika sejak dari awal mereka memang melakukan langkah-langkah antisipasi.

Karena lanjut dia, di dalam diri seseorang yang terlibat dalam pencapresan, apa yang dianggap sebelumnya merupakan wilayah privat dengan sendirinya bisa menjadi wilayah publik.

"Soal kesehatan, kekayaan, kecerdasan, moralitas, tingkah laku, dan sebagainya yang selama ini dilihat sebagai wilayah private akan menjadi masalah publik ketika yang bersangkutan jadi calon presiden," jelas Ray Rangkuti.

Sekalipun begitu, kata dia, bukan berarti seluruh wilayah privat sang calon merupakan masalah publik.

Untuk itu imbuh dia, BPN sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kinerja mereka berkaitan dengan dua kali debat yang sudah dilakukan.

"Secara umum dapat dilihat, kinerja mereka tidak terlalu baik," papar Ray Rangkuti.

5. Wapres JK Puji kejujuran Prabowo soal Kepemilikan tanah

Ketua Dewan Pengaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Jusuf Kalla, menilai penampilan Joko Widodo lebih baik daripada Prabowo Subianto selama debat kedua capres, Minggu (18/2/2019).

Meski demikian, Kalla menghargai sikap jujur Prabowo.

"Jadi tadi Pak Jokowi itu jelas dalam debat ini lebih menguasai masalah, lebih baik; tetapi Pak Prabowo juga sangat jujur untuk menanggapi yang dia anggap baik," kata Kalla usai menggelar nonton bareng debat capres di kediaman dinasnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu malam, seperti dikutip Antara dan dikutip Kompas.com. 

Baca: Serangan Jokowi soal Kepemilikan Lahan Prabowo Dinilai sebagai Kampanye Negatif

Menurut Kalla, penampilan Jokowi dalam debat kedua lebih unggul daripada Prabowo karena memiliki pengalaman sebagai presiden sejak 2014. Jokowi dianggapnya menguasai masalah berkaitan dengan tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

"Pak Jokowi di sini, secara umum, lebih baik daripada Prabowo karena pengalaman, karena beliau menjawab dari pengalaman yang ada, dari apa yang telah dilaksanakan; sehingga lebih faktual," jelasnya.

Sementara Prabowo, lanjut JK, meskipun sudah tiga kali mengikuti debat capres juga tampil baik dan jujur dalam mengapresiasi keberhasilan program kerja pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya juga mau menghargai Pak Prabowo karena kejujurannya. Artinya kalau itu dianggap baik, dia akan puji Pak Jokowi; termasuk yang terakhir tadi itu, pernyataannya (soal kepemilikan tanah,-red) itu jujur," ujar Kalla.

(Tribunnews.com/Daryono)