4 Fakta Terbaru Uighur: Spanduk Bendera China Dibakar hingga Alasan Pemerintah Bersikap Hati-hati

TRIBUNNEWS.COM - Polemik mengenai suku Uighur di Xinjiang China masih terus berlanjut.

Kali ini pemerintah China diteror dengan kritik dari masyarakat dunia terkait perlakuan yang tidak adil dan semena-mena terhadap suku minoritas tersebut.

Terdapat 4 fakta baru terkait Uighur, mulai dari spanduk bendera China yang dibakar saat demo hingga pemerintah yang berhati-hati untuk membantu.

Baca: Bagaimana propaganda pemerintah Cina untuk kaum Uighur di Xinjiang

Tribunnews merangkum dari WartaKota, Sabtu (22/12/2018) fakta terkait kasus Uighur.

1. Massa aksi demo membakar spanduk bendera China

Aksi demo dilakukan oleh massa 2112 pada Jumat (21/12/2018) di Kedubes China dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap suku Uighur.

Sedikitnya ada dua spanduk berukuran bendera yang dibakar oleh massa yang terkonsentrasi di depan Kedutaan Besar China, pada Jumat (21/12/2018) pukul 16:55 WIB.

Dua bendera tersebut dibakar di dua lokasi, yang pertama adalah di dekat mobil komando yang terletak di seberang kantor kedutaan. Sementara yang kedua dibakar di kawat berduri yang mengelilingi kantor kedutaan.

"Bakar sampai habis semuanya," kata orator di atas mobil komando.

Setelah membakar, massa menginjak-injak spanduk bergambar bendera tersebut hingga menyebabkan asap mengepul.

2. Saat demo berlangsung ada ucapan untuk membakar gedung Kedubes China

Massa hampir saja terpancing untuk melakukan sesuatu pada gedung kedutaan, usai ada teriakan-teriakan "bakar gedung" yang tak tahu berasal dari mana, namun mobil komando berhasil menenangkan massa.

"Jaga ketertiban dan jangan terpancing," ujar suara dari mobil komando.

Setelah aksi pembakaran, KH Sobri Lubis, Ketua Umum FPI melakukan orasi terakhir dan usai orasi tersebut, massa membubarkan diri pada pukul 17:20 WIB.

3. Massa akan melakukan aksi kembali jika tuntutan tidak dipenuhi

"Kami harap dengan aksi hari ini sudah bisa diadakan suatu pertemuan dan diskusi agar info tidak simpang siur dan semakin keruh suasananya," kata Yusuf selaku Ketua GNPF.

Kendati demikian, Yusuf mengharapkan dengan aksi hari ini, Jumat (21/12/2018), tuntutan mereka bisa dipenuhi dan meyakini akan adanya suatu solusi atas tuntutan mereka yang ditekankan untuk mengklarifikasi soal kekerasan HAM tersebut.

Yusuf juga meminta pemerintah Indonesia harus bersikap untuk mempertanyakan pada pemerintah China atas dugaan pelanggaran HAM pada etnis Uighur yang menurutnya sudah lama terjadi.

"Karena pemerintah tidak menyampaikan, jangan disalahkan kalau kami menyampaikan aspirasi. Karena bagi kami, satupun nyawa manusia itu tidak boleh dihilangkan tanpa dasar hukum yang jelas," ucap Yusuf.

4. Pemerintah bersikap hati-hati untuk membantu Uighur

Keputusan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terhadap kejahatan kemanusiaan Uighur, suku minoritas muslim China sangat disesalkan seluruh pihak.

Pernyataan penyesalan tersebut disampaikan World Uighur Congress (Kongres Uighur Sedunia) sebuah organisasi kelompok Uighur internasional dalam pengasingan yang ditujukan untuk mewakili kepentingan kolektif suku Uighur baik di dalam maupun di luar Kawasan Otonomi Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok.

Pasalnya, di tengah desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta agar pemerintah dapat membantu pembebasan warga Uighur, pihaknya tidak dapat melakukan bantuan dengan alasan tidak dapat mencampuri kebijakan bangsa lain.

“Tentu saja kami menolak atau (ingin) mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, kami tidak ingin campur tangan dalam urusan domestik negara lain,” Jusuf Kalla dikutip dari The Jakarta Post pada Senin (17/12/2018).

Menjawab pernyataan pemerintah, World Congress Uighur menyayangkan keputusan tersebut. Sebab, Indonesia yang diketahui merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia seharusnya dapat membantu sesama umat muslim lainnya.

"Meskipun ada tekanan, Wakil Presiden #Indonesia Jusuf Kalla @Pak_JK mengatakan Indonesia tidak akan ikut campur dalam perlakuan # China #Uighurs. Tanggapan ini sangat mengecewakan. Indonesia harus berbicara menentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini," tulis admin World Congress Uighur.

"Investasi, uang, dan pengaruh Cina tidak boleh ditempatkan di atas manusia. Kami mendesak #Indonesia untuk menemukan suaranya dan berbicara untuk orang-orang #Uighur," tambahnya.

Sebelumnya, baru-baru ini Beijing mengeluarkan aturan baru yang melarang warga muslim Uighur melakukan ibadah atau mengenakan pakaian keagamaan di depan umum.

Baca: ACT Ajak Masyarakat Indonesia Peduli Nasib Etnis Uighur di Tiongkok

Larangan tersebut antara lain mengatur batas usia remaja untuk bisa memasuki masjid menjadi 18 tahun dan kewajiban pemuka agama untuk melaporkan naskah pidatonya sebelum dibacakan di depan umum.

(Tribunnews.com/Vebri)