Pembantaian Pekerja di Papua
Fakta Terbaru KKB Pasca Pembunuhan, Buat Surat ke Jokowi Hingga Tanggapan Istana
Pasca pembunuhan, pada Senin (10/12/2018), tepat di Hari HAM Sedunia, pihak KKB Papua menyerukan surat terbuka mereka untuk Presiden Jokowi.
lihat foto
3. Tanggapan Istana
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sudah tak ada lagi peluang berdialog dengan kelompok separatis untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Kalla mengatakan Pemerintah Indonesia sudah memberikan semuanya kepada Papua kecuali kemerdekaan.
Baca: Pengakuan Seorang Korban Selamat Mengenai Deretan Kekejaman KKB Terhadap Pekerja di Nduga
"Opsi dialog itu juga pertanyaannya apanya lagi yang bisa didialogkan? Semua sudah dikasih ke daerah (Papua) kecuali kemerdekaan," kata Kalla saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (11/12/2018).
Ia menyebutkan, di bidang ekonomi pemerintah sudah memberikan dana otonomi khusus yang besar kepada Papua.
Karena itu Kalla merasa heran dengan pihak yang menyatakan Pemerintah Indonesia merampok kekayaan Papua melalui PT Freeport Indonesia.
Kalla menyatakan hasil yang diberikan Freeport tak sebanding dengan dana transfer yang diberikan pemerintah pusat kepada Papua.
Baca: Pasukan Gabungan TNI-Polri Tangkap Seorang Anggota KKB Papua
"Freeport itu pada tahun lalu hanya membayar pajak royalti sedikit di atas Rp 10 triliun. Dan dulu pernah Rp 18 triliun. Kita (pemerintah pusat) transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak," ujar Kalla.
Sementara itu, di sektor politik pemerintah telah memberikan keistimewaan bagi Papua.
Kalla mengatakan di Papua hanya penduduk asli yang bisa menjadi bupati dan gubernur.
Hal itu tak terjadi di Aceh yang sama-sama dilanda masalah separatisme.
Baca: Tokoh Masyarakat Papua Jelaskan Perbedaan Istilah KKB dan KSB
Bahkan, kata Kalla, saat ini pemerintah yang sedang membangun jalan Trans Papua demi kemajuan masyarakat di sana justru dipandang negatif oleh kelompok separatis.
Mereka, kata Kalla, menilai dengan dibangunnya jalan Trans Papua justru semakin mendatangkan orang dari luar untuk menguasai Papua.
"Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai. Apanya lagi yang bisa didialogkan coba? Semua sudah maksimum," ujar Kalla.
"Maka tinggal juga pemahaman yang dilakukan oleh masing-masing pihak pimpinan-pimpinan untuk memahami supaya bersih birokrasi di sana, supaya apa yang telah diberikan dinikmati semua pihak," lanjut dia.
(Tribunnews.com/Whiesa)
