Perpanjangan Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id Ubah Jadwal Seleksi, Cek Jadwal Terbaru Jateng

Dari jumlah itu, sebanyak 1.510.192 orang sudah memilih instansi. 

Sedangkan jumlah pelamar yang sudah selesai mendaftar sebanyak 919.450 orang.

Baca: CPNS 2018: Bocoran Instansi Sepi Peminat dengan Tawaran Gaji Diatas Rp 10 Juta

Kemudian jumlah pelamar yang sudah diverifikasi oleh instansi sebanyak 231.106.

Adapun pendaftaran CPNS 2018 bakal dibuka hingga 15 Oktober 2018 mendatang. 

Selain menyampaikan data jumlah pelamar, BKN juga menyampaikan data instansi yang sepi peminat.

Di urutan pertama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi instansi yang paling sepi peminat dengan jumlah pelamar sebanyak 181.

Lalu Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan 102 pelamar, Setjen WANTANNAS 113 pelamar, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 118 pelamar dan Badan Koordinasi Penanaman Modal 121 pelamar. 

Baca: BKN Jelaskan Mengenai Hasil Unggahan Dokumen Ganda yang Ramai Dipertanyakan Pelamar CPNS 2018

BKN juga menyampaikan data bottom lainnya: 

Selengkapnya bisa kamu lihat di sini:

Malam #SobatBKN calon ASN 2019
Nah sembari mempersiapkan diri, kamu juga perlu tau kalkulasi medan perjuangan yang akan dihadapi.

#UpdateSSCN2018
Kamis, 04 Okt pukul 16.00 WIB

Instansi go live: 93% 
Jumlah akun pelamar: 3.169.048 orang
Pelamar pilih instansi: 1.510.192 orang 
Pelamar selesai daftar: 919.450 orang
Pelamar telah diverifikasi oleh instansi: 231.106 orang

*Bottom 3 Universitas Pelamar*
1. Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Islam Darussalam Ogan Komering Ilir Sumsel: 1
2. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Darul Qur'an Minak Selebah : 1
3. Sekolah Tinggi Hukum Militer AHM – PTHM : 1

*Bottom 3 Prodi asal pelamar*
1. Doktor Sain Veteriner: 1
2. Manajemen Perkotaan: 1
3. Bimbingan Konseling Pendidikan Islam: 1

*Bottom 5 instansi pusat* 
1. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: 181
2. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 102
3. Setjen WANTANNAS: 113
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: 118
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal: 121