Wabup Pati Disebut Belum Terlibat Pengambilan Keputusan, Sudewo Justru 'Gandeng' Tim Pemenangan

TRIBUNNEWS.COM - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pemakzulan Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo menyebut Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra belum dilibatkan dalam pengambilan kebijakan selama menjabat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Pansus, Muntamah, setelah mendengar kesaksian dari Wabub Chandra yang dipanggil saat Rapat Pansus Hak Angket, Jumat (3/10/2025) kemarin.

“Intinya Pak Wakil selama ini belum dilibatkan dalam kebijakan yang substansial," ujar Muntamah.

Ia menilai, Chandra baru diajak bicara ketika kebijakan tersebut sudah direalisasi dan selama proses sosialisasi.

"Diajak bicara ketika kebijakan itu sudah direalisasi dan proses sosialisasi," kata Muntamah.

Chandra dalam rapat mengaku bahwa aksi demo besar-besaran pada Agustus 2025 lalu berdampak pada hubungannya dengan Sudewo.

"Untuk agresif dan tidaknya, sudah saya komunikasikan dengan Bupati,"

"Alhamdulillah Pak Bupati juga welcome," jawab Chandra ketika Sekretaris Pansus, Muntamah memintanya lebih agresif untuk dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan Bupati.

Diketahui, pasangan Sudewo-Chandra ini dilantik pada Februari 2025 lalu di Istana Kepresidenan Jakarta.

Keduanya menang dalam Pilkada 2024 dan diusung oleh Partai Gerindra, PKB, dan NasDem sebagai pengusung utama.

Keduanya juga mendapat dukungan dari Golkar, PPP, PSI, PKN, dan Partai Gelora.

Baca juga: Pembakaran Rumah Pentolan AMPB di Pati Buat Anggota DPRD Pati Waswas, Ada Dugaan Ancaman ke Politisi

Chandra berharap, setelah kejadian demo Agustus lalu, hubungannya dengan Sudewo bisa makin erat.

"Ya dengan adanya Pansus dan gelombang demo kemarin, tujuannya agar Pati lebih baik,"

"Mudah-mudahan setelah ini sinkronisasi, hubungan Bupati-Wabup ke depan bisa lebih baik," ujar Chandra, dikutip dari TribunJateng.com.

Dalam rapat Jumat kemarin, muncul sebuah nama yang disebut 'Tim 8'.

Tim 8 tersebut lebih banyak dilibatkan Sudewo dalam berdiskusi kebijakan strategis.

Tim tersebut berisikan orang-orang di luar pemerintahan yang dulunya pendukung Bupati Pati, Sudewo sejak Pilkada.

Saat ditanya siapa saja anggota Tim 8, Chandra menyebut hanya tahu sebagian.

"Detail orangnya saya tidak tahu. Hanya beberapa yang saya tahu. Tidak komplit,"

"Ada Pak Manurung, Pak Narwi, Pak Agus Eben, Pak Tono, Pak Subur. Saya tahunya itu,” jelas Chandra.

Ia juga mengatakan bahwa tugas Tim 8 tersebut untuk berkoordinasi dengan Bupati.

“Kalau untuk operasional saya tidak tahu. Tidak paham juga."

"Adapun tugasnya mestinya berkoordinasi dengan Bupati."

"Saya kurang paham (apakah tim ini ikut andil dalam pengambilan kebijakan), karena tiap Tim 8 dipanggil saya juga tidak hadir di situ."

"Selama ini belum pernah Tim 8 berkoordinasi dengan Wakil Bupati," papar Chandra.

Baca juga: Kepemimpinannya Dianggap Buat Gaduh, Bupati Sudewo: Uji Saja, Betul karena Saya atau Tidak

Chandra melanjutkan bahwa ia mendapatkan informasi bahwa Tim 8 tersebut saat ini sudah dibubarkan.

Sudewo Dipanggil Pansus

Bupati Pati juga telah dihadirkan dalam rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati pada Kamis (2/10/2025) kemarin.

Banyak yang ditanyakan kepada Sudewo, termasuk terkait kebijakan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo menanyakan, kenapa Sekretaris Daerah (Sekda) Pati yang saat itu menjabat Jumani, tidak dilibatkan dalam pembahasan kebijakan tersebut.

"Saya melihat konteksnya, tidak mesti setiap kebijakan yang saya ambil Sekda harus dilibatkan," jawab Sudewo.

Anggota Pansus lainnya, Muhammadun alias Madun pun menanyakan, kenapa Sudewo tidak melibatkan DPRD sebagai representasi masyarakat terkait pembahasan kenaikan PBB-P2.

Bahkan, menurut Madun, rapat awal kebijakan malah dilakukan di rumah pribadi Sudewo.

"Dengan kawan-kawan DPRD, meskipun tidak saya libatkan dalam pengambilan keputusan ini, tapi dewan sudah membentuk Peraturan Daerah (Perda),"

"Kalau mengacu Perda Nomor 1 Tahun 2024, kenaikan PBB 1.000 persen lebih, ini di bawah 200 persen, hanya 120 persen (setelah menyampaikan bahwa kenaikan 250 persen adalah kesalahannya ketika mengumumkan ke publik),"

"Artinya kalau di bawah jauh, tanpa harus kami konsultasikan, anggota dewan secara logika pasti setuju. Kecuali saya menarik di atas ketentuan Perda, itu bapak boleh tidak setuju," ujar Sudewo, dikutip dari TribunJateng.com.

Sudewo juga ditanyai terkait penunjukan Torang Manurung yang merupakan tim suksesnya saat Pilkada dulu sebagai Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RAA Soewondo.

Sudewo menjawab, awalnya ia menunjuk Manurung sebagai Ketua Dewas karena dinilai memiliki kemampuan.

Namun, tak semua yang dilakukan Manurung ia setujui.

Sudewo juga mengaku kaget setelah tahu bahwa Manurung memanfaatkan jabatannya untuk melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)  dengan memberikan pekerjaan kepada istrinya sebagai pemasok bahan baku instalasi gizi rumah sakit.

Baca juga: Sidak RSUD, Pansus DPRD Pati Bongkar Kasus Nepotisme, Istri Dewas Jadi Pemasok Bahan Makanan

"Saya sama sekali tidak tahu. Saya malah terkejut bahwa istrinya Pak Manurung ambil pekerjaan di situ,"

"Saat Bu Rini (direktur RSUD) laporan, saya tanya penunjukannya prosedural dan sesuai peraturan atau tidak. Lalu Pak Manurung langsung saya minta mundur," tegas dia.

Penilaian Sudewo terhadap Manurung disebut telah berubah setelah Manurung Walk Out dari rapat pansus setelah dicecar terkait dugaan nepotisme di RSUD Soewondo.

“Terus terang saya kecewa dan jadi punya penilaian berbeda terhadap Pak Manurung setelah kejadian itu (walk-out dari Pansus). Dia tidak menghargai forum Pansus. Itu jadi pembelajaran bagi saya, ketika menunjuk orang harus hati-hati,” kata dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Wabup di Pansus Hak Angket DPRD Pati: Bupati Sering Libatkan Tim 8 untuk Ambil Kebijakan Strategis

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJateng.com, Mazka Hauzan Naufal)