Anggota DPR RI Asal PDIP Sebut Aspirasi HMI Ngawi Jadi Contoh Komunikasi Elegan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDIP, Budi Sulistyono, mengapresiasi cara mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ngawi dalam menyampaikan aspirasi terkait kinerja aparat penegak hukum (APH). 

Menurutnya dialog yang dilakukan secara langsung dan damai menjadi bentuk komunikasi sehat antara mahasiswa dan wakil rakyat.

“Saya menyambut baik kehadiran teman-teman HMI. Cara mereka datang langsung, berdialog, tanpa teriak-teriak di jalan, ini bentuk komunikasi yang elegan. Aspirasi soal menjaga Ngawi agar tetap ramah akan saya bawa ke pusat,” ujar Budi Sulistyono atau yang akrab disapa Kanang kepada wartawan dikutip Senin (8/9/2025) 

Mantan Bupati Ngawi dua periode itu menambahkan, seluruh pejabat vertikal di Kabupaten Ngawi perlu tetap menjalankan tugas sesuai aturan.

Ia juga membuka kemungkinan menghadirkan Komisi III DPR RI untuk memantau kinerja aparat penegak hukum di daerah.

“Kami akan pantau dan evaluasi. Jika dibutuhkan, saya akan undang Komisi III untuk melihat langsung bagaimana kinerja para pejabat vertikal, mulai dari Kapolres, Dandim, Kajari, hingga instansi lain seperti BPS dan Kementerian Agama,” tegas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur VII itu. 

Sebelumnya puluhan mahasiswa HMI Cabang Ngawi sebelumnya mendatangi kediaman Kanang di Jalan Hasanudin, Ngawi.

Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang terletak di bagian barat dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. 

Ketua HMI Ngawi, Eko Purnomo, mengatakan aksi ini merupakan instruksi organisasi untuk menyuarakan aspirasi kepada wakil rakyat di daerah masing-masing.

HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) adalah organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta, diprakarsai oleh Lafran Pane bersama 14 mahasiswa dari Sekolah Tinggi Islam (sekarang Universitas Islam Indonesia). 

“Kami datang ke rumah beliau untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Di beberapa daerah aksi massa berujung ricuh, tapi di Ngawi kami menjunjung nilai Ngawi Ramah, sehingga kami pilih untuk sowan,” kata Eko.

Dalam pertemuan tersebut, HMI menyampaikan keprihatinan atas penegakan hukum yang dinilai mulai bergeser dari nilai keramahtamahan khas Ngawi.

Eko menekankan bahwa meski beberapa kasus korupsi berhasil diungkap, pendekatan aparat sebaiknya tetap memperhatikan kultur masyarakat.

“Kinerja APH memang penting, tetapi bagaimana suasana dan pendekatan yang digunakan juga harus diperhatikan. Kita tidak ingin ada ketegangan yang menciptakan ketakutan di masyarakat,” ujarnya.