Rangkuman Aksi Demo Warga Pati di Jakarta, AMPB Berikan Jamu ke KPK, Botok: Biar Tidak Masuk Angin

TRIBUNNEWS.COM - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) gelar aksi demo di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2025).

Tak ada orasi maupun mobil komando dengan suara pengeras, AMPB datangi KPK sambil shalawatan dan membawa spanduk.

Spanduk-spanduk tersebut berisi tuntutan agar Bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya dan segera ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap Proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

Sudewo sendiri sebelumnya telah diperiksa KPK pada Rabu (27/8/2025).

Mengenakan batik cokelat dan celana hitam, Sudewo masuk ke Gedung KPK menggunakan masker.

Ia juga irit bicara saat bertemu dengan wartawan.

Ia diduga menerima suap dalam kasus korupsi proyek DJKA yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan pada saat ia menjabat sebagai DPR RI.

Sudewo diduga terlibat dalam banyak proyek dalam kasus yang tengah diusut KPK ini.

AMPB pun memberikan oleh-oleh simbolis berupa obat herbal masuk angin.

Oleh-oleh tersebut merupakan bentuk sindiran karena KPK dinilai lamban dalam menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

"Kayaknya KPK itu masuk angin dan biar enggak masuk angin," ujar Supriyono alias Botok setelah jalani audiensi dengan KPK.

Baca juga: Nyanyikan Lagu Terima Kasih, Warga Pati Bubarkan Diri Usai Aksi Damai di Depan Gedung KPK

Supriyono menuturkan, pemberian obat herbal tersebut merupakan wujud kekecewaan warga Pati.

Supriyono juga menuturkan, pihaknya mendesak KPK untuk segera menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Sudewo dari jabatannya.

"Kalau KPK tidak tegak lurus, jangan salahkan Masyarakat Pati akan marah, jangan salahkan Pati akan membakar," ancamnya.

AMPB gelar aksi demo saat suasana Jakarta tengah dalam kondisi yang tidak kondusif karena banyak aksi demo di Gedung DPRD Senayan dan Mako Brimob Polda Metro Jaya Kwitang.

Supriyono menegaskan, AMPB tak khawatir adanya penyusup dalam gerakannya ini.

Ia mengatakan bahwa aksi ini digelar tanpa adanya kerusuhan, terlebih setelah pihaknya diterima oleh perwakilan KPK untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

“Enggak (khawatir) sih, kita disini engga mau hura-hura atau engga mau, di sini kita menyampaikan aspirasi dengan cara sholawatan, kita dengar sendiri toh,” kata Supriyono kepada Tribunnews di lokasi.

Sebagai bentuk antisipasi, ia juga membagikan sebuah tanda kepada massa aksi supaya tidak ada penyusup yang mengacaukan agendanya.

“Kita sudah sediakan alat pengenal, kita juga siapkan kain untuk mengawal massa dari Pari dan ini sudah di kelilingi aparat keamanan,” jelasnya.

KPK Temui Warga

Juru Bicara KPK, Budi Praseyo juga nampak menemui massa AMPB.

Ia menuturkan, proses penyelidikan kasus yang menjerat Sudewo saat ini masih terus berjalan.

"Kami sampaikan dan kami pastikan kepada bapak ibu seluruh rekan-rekan masyarakat Pati bahwa penyidikan perkara tersebut masih berproses, jadi kami pastikan penyidikan perkara itu tidak berhenti," ucap Budi di hadapan massa.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh warga Pati kepada KPK.

"Jika ada informasi tambahan yang kiranya dapat menjadi pengayaan bagi KPK dalam penanganan perkara tersebut, tentu kami terbuka, kami sangat terbuka menerima saran dan masukan," ujarnya.

Baca juga: Di Hadapan Warga Pati, KPK Tegaskan Penyidikan Kasus Korupsi Bupati Sudewo Terus Berjalan

Setelah semua agendanya selesai, massa dari AMPB pun membubarkan diri dengan tertib pada Senin sore.

Setelah menerima surat resmi dari KPK yang menegaskan komitmen antirasuah tersebut dalam penanganan kasus Sudewo, AMPB mulai meninggalkan lokasi.

Pantauan Tribunnews, sekitar 350 warga yang telah berorasi sejak pukul 08.47 WIB tampak memunguti sampah di sekitar lokasi sebelum kembali ke bus masing-masing.

Aksi bersih-bersih tersebut menjadi penutup dari demonstrasi yang berlangsung sejak pagi.

"Terima kasih Bapak Polisi, terima kasih Bapak Polisi," seru massa sambil melambaikan tangan ke arah Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, dan jajarannya.

AMPB Berikan Jamu ke Angota DPRD Pati

Aksi pemberian jamu masuk angin juga pernah terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Masuk angin sendiri merupakan istilah yang diciptakan oleh AMPB yang menandakan dugaan adanya intervensi di dalam Pansus Hak Angket DPRD Pati.

Di jeda istirahat rapat Pansus Hak Angket DPRD Pati kemarin, Teguh Istiyanto selaku koordinator AMPB memberikan obat herbal masuk angin yang dirangkai seperti kalung.

AMPB sendiri selalu mengawal Pansus Hak Angket DPRD Pati dalam proses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.

Saat obat herbal hendak dikalungkan ke Irianto Budi Utomo, anggota DPRD Pati dari Partai Gerindra tersebut menolaknya.

"Supaya Pak Ir tidak masuk angin, saya serahkan obat masuk angin ini," kata Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto.

"Nggak usah, Mas," ucap Irianto menolak pemberian Teguh.

Kepada TribunJateng.com, Teguh mengatakan bahwa pihaknya melihat Irianto ada indikasi "masuk angin".

"Kami lihat Pak Ir, dari Partai Gerindra, kayaknya dalam sidang Pansus sedang mengalami gejala 'masuk angin',"

Baca juga: Warga Pati Klaim KPK akan Surati Prabowo dan Kemendagri soal Penonaktifan Bupati Sudewo

"Maka kami berikan obat itu supaya tidak masuk angin,"

"Kami akan tetap kawal, siap sedia obat masuk angin,"

"Dilihat dari tutur katanya agak serak-serak basah," kata Teguh dengan kata-kata bernada satire.

Saat ditanya kenapa menolak saat dipasangi kalung obat masuk angin, Irianto mengatakan karena melihat ada yang bocor dan takut bajunya kotor.

"Saya tidak tahu, saya malah kaget begitu didatangi, mau dikasih kalung obat masuk angin,"

"Kebetulan kemasannya tadi ada yang bocor, nanti malah kotor (baju saya), makanya saya menolak," ujar Irianto.

Secara tidak langsung, ia juga membantah ada indikasi 'masuk angin' dan berkomitmen amanah terhadap masyarakat.

"Kami hargai, karena Pansus ini aspirasi masyarakat. Gerindra ikut menyepakati usulan pembentukan Pansus Hak Angket," ujarnya.

Irianto menuturkan, Pansus harus berdiri secara objektif, tidak memihak siapapun.

"Tidak boleh condong sana atau condong sini, melainkan hanya untuk menggali informasi dari saksi-saksi yang ada. Pansus tidak boleh menjustifikasi, kami hanya menggali informasi."

"Itu kalau pendapat saya," kata Irianto.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul HEBOH Irianto Anggota Pansus Hak Angket DPRD Pati Tolak Dikalungi Obat Masuk Angin: Ada yang Bocor

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Ilham Rian Pratama)(TribunJateng.com, Mazka Hauzan Naufal)