Bandung Sempat Memanas Polda Jabar Siaga 1, Mataram Juga Bendera Merah Putih di Polda NTB Diturunkan

Setelah itu, massa aksi langsung masuk ke halaman kantor DPRD yang pintu gerbangnya sudah terbuka. 

Sebagian massa kemudian menyeret keluar sebuah sepeda motor berplat merah yang terparkir di sana dan langsung dibakar.

Tak berselang lama, anggota Polisi langsung datang dan menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. 

Dikutip dari YouTube Kompas TV, atas kejadian ini, pihak aparat pun melakukan blokade di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat, tampak juga ada sejumlah mobil rantis yang siap siaga untuk mengantisipasi kericuhan.

Sejumlah massa yang melakukan tindakan anarkis diketahui sudah berhasil dibubarkan.

Massa berpencar ke arah Jalan Aria Jipang, Sulanjana dan Jalan Pusdai. Kondisi di Jalan Diponegoro pun sementara dilakukan penutupan.

Pengamat Sebut Kerusuhan di Berbagai Daerah Akibat Masyarakat Frustasi

Pengamat kebijakan publik, dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan bahwa rentetan aksi massa yang berujung rusuh di berbagai daerah itu disebabkan karena masyarakat sudah frustasi terhadap penguasa.

Dia menjelaskan bahwa secara teoritis demonstrasi merupakan partisipasi politik non-konvensional yang disajikan dalam bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada suprastruktur politik. 

"Penyebabnya adalah tidak efektifnya kanal komunikasi politik yang menjadi saluran artikulasi aspirasi tersebut," ujar Kristian, Sabtu, dikutip dari TribunJabar.id.

Ketidakefektifan ini, kata Kristian, disebabkan oleh dua hal, yakni aspirasi tidak didengar dan tidak diakomodir dalam pengambilan kebijakan, lalu aspirasi didengar tetapi tidak kunjung diadopsi kedalam kebijakan. 

"Hal ini mengakibatkan rasa frustasi masyarakat terhadap penguasa politik," katanya.

Kristian mengatakan, rasa frustasi itu sebagai akumulasi dari kekecewaan terhadap kebijakan-kebijakan kontroversial yang terus berjalan tanpa henti.

Mulai dari revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, eksploitasi lingkungan hidup, UU TNI, RUU KUHP, kenaikan pajak lokal, tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah hingga tunjangan perumahan yang diberikan dalam bentuk uang kepada anggota DPR-RI.

"Terakhir munculnya korban dalam penanganan demonstrasi massa. Rentetan masalah yang berkepanjangan inilah yang membuat situasi politik menjadi bergejolak."