Senin, 29 September 2025

Demonstrasi di Berbagai Wilayah RI

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Temui Massa Demo, Warga Ngadu Polisi Represif: Katanya Mengayomi

Saat audiensi, perwakilan massa dari mahasiswa pun menyampaikan kekesalannya kepada polisi yang bertindak represif kepada massa aksi. 

Penulis: Rifqah
Editor: Nuryanti
Kolase Tribunnews.com
DEMO RICUH DI JAWA BARAT - Kolase foto (kiri) Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman dan Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa saat duduk beraudiensi dengan para pengunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Jabar, Sabtu (30/8/2025) dan (kanan) penampakan demo ricuh di DPRD Jabar pada Sabtu (30/8/2025). Saat audiensi, perwakilan massa dari mahasiswa pun menyampaikan kekesalannya kepada polisi yang bertindak represif kepada massa aksi.  

Hingga saat ini, polisi masih berjaga di depan gedung DPRD Jabar untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerusuhan lanjutan. 

Beberapa kendaraan taktis juga telah disiagakan untuk menghadapi potensi kerusuhan yang lebih besar.

Polda Jawa Barat Tetapkan Siaga 1 Usai Demo Ricuh di DPRD

Polda Jawa Barat menetapkan status siaga 1 buntut aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat, untuk mengantisipasi adanya kericuhan pada unjuk rasa yang terjadi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan penetapan status Siaga 1 berdasarkan arahan dari Mabes Polri.

"Kapolda Jabar menetapkan surat telegram kepada polres jajaran untuk anggota seluruh Jawa Barat saat ini adalah Siaga 1," kata Hendra, Sabtu.

Hendra juga mengatakan bahwa seluruh personel polres jajaran berada di mako masing-masing dan tetap siaga untuk memantau situasi perkembangan.

Aksi unjuk rasa ini sudah berjalan sejak 25 Agustus 2025 lalu, ratusan mahasiswa dan kelompok sipil bentrok dengan aparat di gedung DPR, Jakarta.

Massa menuntut pembubaran DPR, penolakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, pengesahan RUU Perampasan Aset, penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK), reformasi sistem perpajakan bagi buruh, pengesahan RUU ketenagakerjaan tanpa omnibus law, revisi terhadap RUU Pemilu, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur.

Kemudian, pada Kamis (28/8/2025), demo digelar juga di lokasi serupa hingga berujung ricuh, bahkan bentrokan yang terjadi itu tercatat sebagai salah satu demonstrasi terbesar yang melibatkan pelajar dan mahasiswa.

Puncak demo ini adalah tewasnya seorang driver ojek online (ojol), Affan Kurniawan, yang terlindas mobil Rantis Brimob saat unjuk rasa berakhir ricuh.

Kemudian, pada 29 Agustus, demo digelar sebagai respons atas insiden tewasnya Affan Kurniawan, yang terlindas mobil Rantis Brimob saat demo tersebut.

Tak sampai di situ saja, demo pun masih terus berlanjut hingga Sabtu ini dan digelar di berbagai daerah. Bahkan, massa sampai melakukan pembakaran gedung-gedung DPRD.

Pengamat Sebut Kerusuhan di Berbagai Daerah akibat Masyarakat Frustrasi

Pengamat kebijakan publik, dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, mengatakan bahwa rentetan aksi massa yang berujung rusuh di berbagai daerah itu disebabkan karena masyarakat sudah frustasi terhadap penguasa.

Dia menjelaskan bahwa secara teoritis demonstrasi merupakan partisipasi politik non-konvensional yang disajikan dalam bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada suprastruktur politik. 

"Penyebabnya adalah tidak efektifnya kanal komunikasi politik yang menjadi saluran artikulasi aspirasi tersebut," ujar Kristian, Sabtu, dikutip dari TribunJabar.id.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan