Dedi Mulyadi Tegaskan Larangan Study Tour Meski Pekerja Pariwisata Demo di Gedung Sate

Okupansi hotel menurun 

Di daerah tujuan wisata seperti Yogyakarta, okupansi hotel turun hingga 40 persen karena hilangnya segmen pelajar dari Jawa Barat yang sebelumnya menyumbang sekitar 30% kunjungan.

Pembatalan dan perubahan rute wisata 

Perusahaan otobus mencatat pembatalan hingga 50?ri pemesanan study tour, serta perubahan rute ke wisata lokal atau dalam provinsi.

Demonstrasi dan Penolakan 

Sopir bus dan pelaku wisata melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, menuntut pencabutan larangan karena dianggap “mematikan” roda ekonomi pariwisata.

Kebijakan ini memang kontroversial, namun Dedi Mulyadi tetap kukuh bahwa larangan tersebut adalah bentuk perlindungan terhadap keluarga siswa dan upaya membenahi sistem pendidikan. 

Melihat hal ini akan dilakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Bandung (pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat) pada Senin 25 Agustus 2025. 

Peserta aksi dari pelaku pariwisata: sopir bus, agen perjalanan, pemandu wisata, dan pelaku UMKM.  Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB).

Mereka menuntut mencabut larangan study tour yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA. Menyuarakan dampak ekonomi yang dirasakan akibat kebijakan tersebut, seperti penurunan omzet dan ancaman gulung tikar.

Dedi Mulyadi, menegaskan dirinya tidak akan mencabut kebijakan larangan kegiatan study tour bagi siswa sekolah.

Sikap itu ia sampaikan melalui video di akun TikTok pribadinya, @dedimulyadiofficial, pada Minggu (24/8/2025), meski kebijakan tersebut menuai penolakan dari sejumlah pihak.

Diketahui, Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB) berencana menggelar aksi unjuk rasa lanjutan pada Senin (25/8/2025). Demo ini digelar sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kebijakan larangan study tour yang dianggap merugikan banyak pihak di sektor pariwisata.

Dalam pernyataannya, Dedi mengungkapkan bahwa dua hari sebelumnya ia menerima perwakilan rombongan koordinator aksi yang menyuarakan penolakan terhadap aturan tersebut.

Para pelaku pariwisata merasa keberatan lantaran larangan study tour dinilai memukul sektor ekonomi, mulai dari agen travel, sopir bus, pengusaha transportasi, hingga pelaku usaha yang selama ini bergantung pada kegiatan wisata sekolah.