Rencana Demo 50 Ribu Orang Gagal, Ini Sikap Terbaru Inisiator Aliansi Pati terhadap Pansus Angket

Keputusan tersebut ia ambil usai menjalin komunikasi langsung dengan Bupati Pati, Sudewo.

Husein mengungkapkan, kesepakatan damai tercapai setelah dirinya melakukan panggilan video dengan Sudewo pada Selasa (19/8/2025).

Dalam pertemuan virtual itu, ia menegaskan tidak lagi menuntut agar Bupati Pati lengser dari jabatannya.

Padahal sehari sebelumnya, Senin (18/8/2025), Husein sempat menyatakan akan menggelar aksi besar dengan menghadirkan hingga 50 ribu massa.

Aksi itu direncanakan untuk mendesak DPRD Pati segera menuntaskan pembahasan Pansus Hak Angket yang menyoroti kepemimpinan Bupati Sudewo.

Bahkan, demi menghindari konflik dengan kesepakatan AMPB bersama Polresta Pati yang melarang aksi selama Pansus berlangsung, Husein menyiapkan bendera baru dengan nama Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu.

Namun, hanya dalam hitungan hari, rencana tersebut dibatalkan.

Husein juga menyatakan dirinya telah menarik diri dari sebagian kelompok yang tetap memilih mengawal jalannya Pansus Hak Angket dengan mendirikan posko di depan Gedung DPRD Pati.

“Sudah batal ini, saya sudah tidak berkecimpung di sana lagi, dan masyarakat sudah saya kasih tahu, tanggal 25 batal.

Pertimbangannya, semakin saya lihat, orang-orang itu semakin melenceng jauh.

Kayak-kayak ditunggangi politik, kalau saya kan dari awal riil dari masyarakat,” jelas dia pada TribunJateng.com via sambungan telepon, Selasa (19/8/2025).

Husein mengaku membatalkan rencana aksi lanjutannya karena merasa hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang sudah ditunggangi kepentingan politik.

“Intinya mohon maaf pada masyarakat. Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan tanggal 25 batal demo,” kata dia.

Husein menegaskan, dirinyalah yang pertama kali mencetuskan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Namun, dia saat ini sudah tidak mau ikut campur lagi dengan proses Pansus Hak Angket yang berlangsung di DPRD Pati.

Dia bahkan meyakini bahwa gerakan “teman-temannya” yang saat ini masih mengawal Pansus Hak Angket sudah tidak murni lagi.