Protes Warga Pati hingga Usul Pemakzulan Bupati Sudewo, Kedekatan Prabowo-Mega Disebut Jadi Penentu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, memicu protes warga, terutama soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan.

Di Kabupaten Pati, PBB dipungut pemerintah daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Buntutnya, demonstrasi besar-besaran menuntut penghapusan kebijakan dan bahkan meminta Sudewo mundur setelah pernyataannya yang dianggap arogan memicu kemarahan publik.

Pengamat politik dan peneliti dari Lembaga Constra, Revan Fauzano, menilai, kombinasi kebijakan yang membebani rakyat dan arogansi kekuasaan menjadi penyebab utama konflik.

Constra berdiri sejak tahun 2025, fokus kajiannya adalah tentang politik dan sistem politik, termasuk menjadi lembaga survei politik.

Revan, lulusan magister ilmu politik Universitas Andalas ini menilai kenaikan PBB di tengah kesulitan ekonomi warga ibarat 'menyiram minyak ke dalam api'. 

Dirinya menekankan pentingnya evaluasi kebijakan dan pola komunikasi yang konstruktif.

Revan menyoroti relevansi politik nasional dalam dinamika Pati. 

"Hal yang paling menarik adalah seperti apa peristiwa di Pati belakangan ini mempengaruhi peristiwa politik di sana ke depannya, bagaimana akhir dari proses pemakzulan yang saat ini sedang bergulir?" ujarnya.

Dirinya menyebut, kemungkinan pemakzulan terjadi masih 50:50, prosesnya sangat bergantung pada dinamika politik di DPRD.

Dia mengatakan jika melihat kemungkinan pemakzulan terjadi, keuntungan bisa saja ada pada oposisi politik yang menjadi lawan head to head pada pemilihan bupati tahun 2024 lalu. 

"Sebagaimana yang kita tahu, bahwa pertarungan antara Bupati Sudewo diusung dari Partai Gerindra yang memenangkan pertarungan elektoral melawan kandidat dari PDIP. Bagaimana konstelasi politik di Pati sangat mempengaruhi proses pemakzulan, tentu ini akan sangat bergantung kepada transaksi politik antara Gerindra dengan PDIP. Kemudian kita lihat pada level nasional, hubungan antara Prabowo dengan Megawati yang makin lama menunjukkan kedekatan, hal ini dapat mempengaruhi proses politik di Pati," ujarnya.

Selain dari bergantung pada proses politik di DPRD, Revan menyampaikan analisa relevansi kedekatan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri dengan peristiwa politik di Pati menjadi salah satu faktor yang akan mempengaruhi pemakzulan. 

"Ada beberapa penyebab dari kemungkinan terjadinya pemakzulan. Pertama, adanya political deal antara gerindra dengan PDIP untuk menyelesaikan kasus Pati dengan lebih kondusif, mengingat pemerintahan Prabowo selalu menginginkan kestabilan politik, sehingga penyelesaian akan lebih pragmatis dan menjaga agar bola liar tidak lagi berkembang di masyarakat. Menjaga citra dan wibawa partai di hadapan rakyat selalu menjadi prioritas Prabowo, mengingat rakyat sudah protes keras terhadap tindakan dan ucapan Bupati Sudewo," katanya.

Peta politik