Jejak Kontroversi Bupati Bone Andi Asman: Kerabat Mentan-Gubernur Sulsel di Pusaran PBB

TRIBUNNEWS.COM -  Sosok Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman sedang menjadi perhatian.

Jejak kontroversi seolah tak lepas dari kepemimpinan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman. 

Sebelum sorotan soal isu kenaikan PBB, dia sempat disorot, karena mempunyai hubungan kekerabatan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sekaligus Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, adalah adik kandung dari dua tokoh nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI dan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan

Ketiganya berasal dari Bone, Sulawesi Selatan, dan merupakan bagian dari keluarga besar yang dikenal aktif di bidang pemerintahan dan bisnis.

Pada Selasa (19/8/2025) ini, kantor Bupati Bone, di Jend. Ahmad Yani, Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akan digelar aksi unjuk rasa. 

Kebijakan kenaikan  tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang ia sahkan sedang menjadi sorotan dan memicu demonstrasi besar-besaran di Bone.

Kabupaten Bone terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Watampone, yang berada di Kecamatan Tanete Riattang. 

Bone berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar dan dikenal sebagai Bumi Arung Palakka.

Sebanyak 2.000 warga Bone, Sulawesi Selatan, dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa memprotes kenaikan PBB-P2

Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bone, yang disebut mencapai rata-rata 65 persen, dipicu oleh beberapa faktor utama:

Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT). ZNT di Bone tidak pernah diperbarui selama 14 tahun. Akibatnya, banyak nilai jual objek pajak (NJOP) yang sangat rendah, bahkan ada yang hanya Rp 7.000 per meter.

 Badan Pemeriksa Keuangan menilai banyak objek pajak yang hanya dikenakan pajak tanah, padahal di atasnya berdiri bangunan mewah. Ini dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai riil properti.

Pemerintah daerah berharap kenaikan ini bisa meningkatkan PAD untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan.

Meskipun pemerintah pusat membantah bahwa pemangkasan anggaran daerah menjadi pemicu, banyak daerah termasuk Bone merasa perlu menyesuaikan pendapatan lokal untuk menutup kekurangan transfer dana dari pusat.