Aksi Demonstrasi di Pati
3 Fakta Demo Warga Pati Besok: 50 Ribu Orang Akan Hadir, Tuntut Lengserkan Sudewo
Kericuhan Satpol PP dan warga soal donasi air minum bikin Pati jadi sorotan. Demo besar menolak kenaikan PBB-P2 digelar 13 Agustus 2025.
Penulis:
Faisal Mohay
Editor:
Pravitri Retno W
TRIBUNNEWS.COM - Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi sorotan nasional setelah kericuhan antara warga dengan Satpol PP pada Selasa (5/8/2025) lalu.
Personel Satpol PP mengambil paksa kardus air minum yang dikumpulkan warga di depan Kantor Bupati Pati.
Kardus air minum tersebut akan digunakan dalam aksi menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen pada 13 Agustus 2025.
PBB-P2 adalah pajak atas tanah dan bangunan di wilayah perdesaan dan perkotaan yang dibayarkan oleh pemilik atau pengguna.
Di Pati, kenaikan tarifnya hingga 250 persen memicu protes warga karena dianggap memberatkan.
Meski Bupati Pati, Sudewo telah membatalkan kenaikan PBB-P2 warga tetap menggelar demo.
Bahkan, posko donasi yang didirikan sejak Jumat (1/8/2025), semakin ramai setelah video kericuhan viral.
Warga Pati dan luar daerah mengirimkan makanan hingga minuman yang diletakkan memanjang di depan Kantor Bupati.
Mereka tak menerima donasi uang karena tidak ingin aksi ini ditunggangi kepentingan politik.
Lokasi demo akan berpusat di alun-alun Pati yang letaknya hanya ratusan meter dari Kantor Bupati yang dijadikan posko.
Kedua lokasi tersebut berada di pusat kota Pati yang memiliki jumlah penduduk 1.370.821 jiwa.
Berikut tiga fakta demo warga Pati yang akan digelar besok:
1. Hanya Ada Satu Tuntutan
Baca juga: Spanduk dan Karangan Bunga Banjiri Posko Donasi Demo di Pati, Minta Presiden Copot Bupati Sudewo
Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menjadi pelopor pembuatan posko dan menolak kebijakan Sudewo.
Sudewo dianggap sebagai kepala daerah yang arogan karena menantang warga dengan mengucapkan tidak takut didemo 50 ribu orang.
Politisi Gerindra tersebut menegaskan tak boleh ada yang mengganggu masa kepemimpinannya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.