Bupati Pati Sempat Tantang Warganya Demo, Pakar: Saat Tertekan, Pemimpin Terkadang Out of Control

TRIBUNNEWS.COM - Pakar kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (Undip) Teguh Yuwono mengomentari sikap Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, yang sempat menantang warganya untuk berdemo.

Hal itu terkait dengan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2

Terkait hal itu, Teguh Yuwono menilai, terkadang dalam suasana tertekan, seorang pemimpin menjadi lepas kendali atau out of control.

"Pemimpin dalam suasana tertekan seperti itu kan juga kadang-kadang out of control ya. Beliau mungkin tidak menyadari bahwa itu berdampak ke banyak hal." 

"Seolah-olah kemudian menantang masyarakat. Kemudian seolah-olah tidak takut sama masyarakat bahwa seolah-olah keputusannya paling benar," ucapnya dalam acara On Focus di YouTube Tribunnews, Jumat (8/8/2025).

Namun, dirinya meyakini di balik hal tersebut, ada intervensi dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi maupun Kementerian Dalam Negeri yang menginginkan suasana di Pati lebih kondusif.

Teguh pun menyampaikan apresiasi kepada Sudewo yang sudah meminta maaf kepada masyarakat atas polemik kenaikan tarif PBB-P2 tersebut.

"Semoga masyarakat saya sarankan ya memberi maaf karena yang namanya pemimpin kan bisa keliru, bisa khilaf, tetapi diberi kesempatan untuk memperbaiki diri supaya ditata ulang." 

"Kalau nanti membuat kebijakan harus melibatkan masyarakat. Kalau memutuskan sesuatu melibatkan banyak orang. Kepentingan-kepentingan itu dijadikan sebagai pertimbangan. Jangan diputuskan sendiri, merasa paling benar sendiri," ujar Teguh.

Baca juga: Kisruh Tarif Pajak 250 Persen Diharapkan Bisa Buat Bupati Pati Sudewo Belajar Mendengar Masyarakat

Ia mengingatkan, di atas bupati masih ada kekuasaan gubernur, kekuasaan presiden dan di atasnya lagi masih ada rakyat.

Jika rakyat bergerak dan tak berhenti melakukan demo, sambungnya, maka pemimpinnya akan kewalahan karena hari-harinya habis untuk mengurusi hal itu.

"Tidak sempat membimbing atau membangun kabupaten kotanya. Jadi saya kira sikap bupati ini sudah bagus ya walaupun kemarin sempat kurang oke karena statementnya seperti itu, tetapi orang kan belajar, orang kan learning, orang kan ada proses gitu loh." 

"Jadi saya kira saya minta masyarakat bisa memaklumi dan memaafkan Pak Bupati (Sudewo) supaya Pati lebih sejahtera," tutur Teguh Yuwono.

Pernyataan bupati

Sebelumnya, kebijakan penyesuaian NJOP yang mengakibatkan kenaikan tarif PBB-P2 dibatalkan oleh Sudewo.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers darurat di Pendopo Kabupaten Pati, Jumat.

“Mencermati perkembangan situasi dan kondisi, juga mengakomodasi aspirasi masyarakat yang berkembang, saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB-P2 saya batalkan,” ujarnya didampingi Kapolresta, Dandim, dan Kajari Pati.

Sudewo menyebut, keputusan ini diambil demi menciptakan situasi aman dan kondusif serta dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati.

Konsekuensi pembatalan ini adalah tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti 2024, tanpa ada kenaikan 1 persen pun.

“Bagi yang sudah terlanjur membayar, uang sisa akan dikembalikan oleh pemerintah, akan diatur teknisnya oleh BPKAD dan kepala desa,” jelas Sudewo.

Ia menyebut, terlepas dari kontroversi dari kebijakan ini, pihaknya tetap akan konsisten membangun Pati secara maksimal.

Pembangunan akan tetap dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Saya tetap akan melayani masyarakat secara maksimal, setulus-tulusnya. Keputusan saya ini murni dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif. Saya tulus ikhlas untuk rakyat Pati, semuanya, tidak ada yang saya bedakan,” tegasnya.

Ia juga meminta maaf atas tutur kata dan perbuatannya selama ini yang membuat masyarakat kurang berkenan.

Sudewo lantas mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk kembali solid bergotong-royong demi kemajuan daerah.

Bagaimana respons masyarakat?

Meski kenaikan tarif PBB sudah dibatalkan, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan bahwa aksi demo besar-besaran pada 13 Agustus 2025 akan tetap digelar.

Bersatu, Teguh Istiyanto, bahkan mempertanyakan kebenaran pernyataan sang bupati.

Hal itu disampaikan Teguh di posko donasi depan Kantor Bupati Pati, Jumat (8/8/2025).

“Apakah memang benar? Suratnya mana? Dulu dia waktu kampanye janji tidak akan memberatkan warga dengan pajak, tapi faktanya setelah jadi bupati dia menaikkan pajak."

"Setelah itu, nantang warga yang tidak setuju untuk demo. Setelah kami terima tantangannya, dia ngomong membatalkan kenaikan pajak. Bagi saya itu kata-kata seperti pepesan kosong, omon-omon saja,” ucapnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Teguh menilai, selama ini pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Sudewo penuh dengan kebohongan sehingga dirinya tak percaya dengan hal tersebut.

“Sekalipun benar pajak kembali diturunkan, kami akan tetap demo. Kami akan tetap penuhi Alun-Alun Pati tanggal 13 besok. Targetnya menurunkan Sudewo dari jabatan bupati,” tegasnya.

Ia meyakini, jika Sudewo benar-benar membatalkan kenaikan pajak, hal itu bukan karena hati nurani, melainkan karena terpaksa akibat tekanan publik.

“Kalau dia memang prorakyat, harusnya sejak awal tidak ada pemikiran dia untuk menaikkan pajak. Ini dia batalkan karena ada tekanan dari warga. Kalau dia ngomong akan membela rakyat, saya katakan itu bullshit,” ucapnya.

Menurutnya, problem kepemimpinan politikus Partai Gerindra itu bukan hanya mengenai isu pajak tersebut.

Isu kenaikan tarif PBB-P2 hanya menjadi titik kulminasi, puncak kemarahan masyarakat, dari tingkah laku Sudewo sebelumnya.

“Bukan hanya masalah pajak, ada arogansi dan lain-lain. Pajak hanya isu utama, ada persoalan lain di tata kelola pemerintahan Sudewo yang penuh keburukan. Artinya seperti itu. Pati hanya akan damai dan sejahtera kalau dia turun,” tuturnya.

Teguh menekankan, bagaimanapun mekanismenya, pihaknya bakal terus menuntut Sudewo dicopot dari jabatannya.

“Sampai kapan pun selama dia masih menjabat, kami akan berusaha menurunkan dia, minta dia diganti. Siapa pun nanti penggantinya, kami tidak peduli, yang penting bukan Sudewo. Sikap dia itu penuh kesombongan."

"Terserah caranya bagaimana, dia mengundurkan diri, kek, dipecat sama Pak Prabowo atau Pak Tito Karnavian, kek, atau kami yang lengserkan, yang penting bupatinya bukan dia,” ungkapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Bupati Batalkan Kenaikan PBB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Akan Tetap Demo: Target Sudewo Lengser.

(Tribunnews.com/Deni)(TribunJateng.com/Mazka Hauzan Naufal)