Dewan Adat Dayak Kotim Tolak Transmigrasi, Begini Tanggapan Gubernur Kalteng

“Sejak era 1970-an, program transmigrasi nasional sudah banyak menimbulkan persoalan. Tanah-tanah adat hilang, hutan rusak, masyarakat lokal kehilangan ruang hidupnya,” tegasnya.

Tak hanya persoalan ekonomi, ia juga menyoroti dampak transmigrasi terhadap hak-hak politik dan budaya masyarakat Dayak. 

Masuknya warga baru dari luar daerah dikhawatirkan akan mengubah komposisi sosial serta menggeser identitas lokal secara perlahan.

“Ini seperti kolonisasi modern. Jangan sampai atas nama pembangunan, hak-hak masyarakat adat dikorbankan. Kami menolak model pembangunan yang tidak berpihak pada masyarakat lokal,” ujarnya.

Gahara mengingatkan bahwa Kalimantan bukanlah tanah kosong. 

Sejak jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Dayak sudah tinggal dan hidup dari hasil hutan dan alam di wilayah tersebut. 

Karena itu, ia menolak anggapan bahwa wilayah Kalimantan Tengah bisa dijadikan lokasi 'kosong' untuk menampung gelombang transmigran.

“Jangan anggap Kalimantan ini tidak berpenghuni. Kami sudah lama ada di sini, jauh sebelum republik ini berdiri,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia menyesalkan masih minimnya perhatian negara terhadap kesejahteraan masyarakat adat. 

Ia menyebut banyak hasil kekayaan alam seperti hasil hutan, perkebunan, dan tambang yang dikirim ke pusat, sementara masyarakat lokal tidak menikmati hasilnya.

Baca juga: Ketua Komisi IV DPRD Kalteng Soroti Program Transmigrasi, Usulkan 70 Persen Kuota untuk Warga Lokal

“Kami ini diakui secara hukum sebagai masyarakat adat, tapi faktanya hak kami tidak diurus. Lahan makin sempit, akses pendidikan dan kesehatan juga masih terbatas,” ujarnya.

Gahara berharap pemerintah lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal ketimbang membuka wilayah transmigrasi baru. 

Menurutnya, jika pemerintah memang ingin melakukan transmigrasi, sebaiknya diprioritaskan untuk masyarakat lokal Kalimantan yang belum memiliki lahan atau pekerjaan tetap.

“Kami bukan anti pembangunan. Tapi tolong, berikan ruang untuk masyarakat lokal berkembang dulu. Jangan kami dikorbankan lagi,” tutupnya.

Penulis: Muhammad Iqbal Zulkarnain

Artikel ini telah tayang di Tribunkalteng.com dengan judul Soroti Program Transmigrasi, Gubernur Kalteng: Orang Lokal Harus Jadi Tuan di Rumah Sendiri

dan

Dewan Adat Dayak Kotim Tolak Transmigrasi Nasional di Kalteng, Khawatir Masyarakat Lokal Tersingkir