ARUN Dukung Dialog Damai dalam Konflik Agraria di Ketapang: TNI Sudah Ambil Langkah Tepat

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Rakyat untuk Nusantara Kalimantan Barat (DPD ARUN Kalbar), Binsar Ritonga, menilai tepat upaya TNI menahan diri dan mengurangi kehadiran militer di lokasi konflik agraria antara masyarakat Desa Pelanjau Jaya dengan PT Budidaya Agro Lestari, anak perusahaan Minamas, di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

Menurut dia, upaya itu sebagai langkah maju menuju penyelesaian konflik agraria yang mengedepankan dialog antara masyarakat dan perusahaan.

“DPD ARUN Kalbar mengapresiasi langkah TNI yang menahan diri," kata Binsar dalam keterangannya pada Kamis (12/6/2025).

DPD ARUN Kalbar menegaskan pentingnya pendekatan jalan tengah dalam penyelesaian konflik agraria yang kerap terjadi di sektor perkebunan kelapa sawit di Ketapang.

Mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius dan berpihak kepada rakyat dalam menyelesaikan sengketa lahan, sambil tetap menjaga iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.

Baca juga: Saatnya Membentuk Lembaga Pengawas Pertanahan dan Reforma Agraria

Untuk mendukung semangat dialog, ARUN akan menggelar dikusi atau musyawarah rakyat yang rencananya berlangsung pada 14 Juni 2025 di Kampung Bukuk. Acara ini akan dihadiri Sekjen DPP ARUN, Bungas T. Fernando Duling, serta jajaran pengurus pusat lainnya.

Sebagai bentuk dukungan politik dan kebijakan, kegiatan juga akan memutar video sambutan dari Ketua Umum DPP ARUN Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi DPR RI, serta anggota Komisi III DPR RI. Hadir pula Ketua Komisi Kejaksaan RI Pujiyono Suwadi dan pakar hukum tata negara Suhardi Somomoeljono.

Diskusi Rakyat atau Musyawarah Rakyat akan memutarkan video salam dari Ketua Umum DPP ARUN Bob Hasan, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, dan anggota Komisi III DPR RI.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menuju Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR RI yang dijadwalkan segera digelar usai masa reses DPR RI berakhir.

"Konflik agraria tak bisa diselesaikan dengan pendekatan represif. Negara harus hadir lewat keberpihakan kepada masyarakat dan reformasi tata kelola lahan. Kami di ARUN akan terus mengawal," tambah Binsar.

Baca juga: TNI Cetak Sejarah Rekrut 24.000 Tamtama untuk Batalyon Urusan Sipil, Kadispenad: Fungsi Tempur Jalan

Menurut pengamatan masyarakat Desa Pelanjau Jaya dan sekitarnya menjelang pelaksanaan Musyawarah Rakyat di Kampung Bukuk, aktivitas patroli oleh aparat TNI/Polri di kawasan perkebunan telah jauh berkurang dan bahkan tidak tampak lagi.

Kondisi ini memberi ruang kondusif bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka.