60 Ribu Warga Papua Mengungsi Massal, 2 Distrik Kosong, Sekolah Dibakar-Gereja Ditembaki

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA TENGAH – Konflik bersenjata kembali menyulut krisis kemanusiaan besar di wilayah Papua Tengah. 

Sekitar 60 ribu warga dari Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Puncak terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah dan kampung halaman mereka demi keselamatan jiwa.

Anak-anak, perempuan, hingga lansia mengungsi ke wilayah-wilayah aman seperti Nabire dan Timika. 

Mereka tidak tahu kapan bisa kembali ke rumah—atau apakah mereka bisa kembali sama sekali.

Kekosongan pun terjadi di dua distrik, yaitu Sinak di Kabupaten Puncak dan Hitadipa di Intan Jaya. Tidak ada lagi aktivitas warga. 

Semuanya telah meninggalkan tempat tinggalnya karena ketakutan akan konflik bersenjata yang terus berlangsung antara aparat keamanan dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Teror terus berulang. Pada Sabtu (7/6/2025), sebuah gedung SMA di Kabupaten Nduga dibakar oleh orang tak dikenal (OTK). 

Informasi menyebutkan bahwa gedung tersebut sudah lama tidak digunakan, namun tetap saja peristiwa ini memperkuat suasana mencekam yang menyelimuti warga.

Tak hanya sekolah, gereja pun menjadi sasaran.

Pada Rabu (4/6/2025), dua warga sipil yang sedang membangun Gereja GKI Imanuel Air Garam di Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, menjadi korban penembakan brutal oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya. 

Keduanya tewas di lokasi, menyisakan trauma mendalam bagi warga yang tengah membangun rumah ibadah sebagai simbol damai.

Jenazah keduanya telah dipulangkan ke Jawa Barat.

Baca juga: KKB Tembak Mati 2 Pekerja Bangunan, Reaksi Kaops Damai Cartenz: Ini Aksi Keji Tak Bisa Ditolerir

Sementara itu, dari Nabire, situasi tak kalah genting. Sebanyak 19 narapidana kabur dari Lapas Kelas IIB Nabire pada Senin (2/6/2025) pukul 10.30 WIT.

Dari jumlah itu, 11 narapidana diketahui berafiliasi dengan KKB.

Kaburnya para napi ini tidak berjalan damai.

Dalam proses pelarian, mereka menyerang petugas Lapas.

Dua petugas mengalami luka berat dan satu lainnya luka ringan.

Daftar 19 narapidana yang kabur:

Ardinus Kogoya

Yantis Murib

Junius Waker

Agus Gobai

Alenus Tabuni alias Komputer

Jeheskies Degey

Anan Nawipa

Marenus Tabuni

Yotenus Wonda

Alison Wonda

Pelinus Kogoya alias Mairon Tabuni

Noak Tekege

Tandangan Kogoya alias Kamenak Kogoya

Roy Wonda

Andreas Tekege

Salomo Tekege

Yakobus Nawipa

Jemison Gobai

Mandison Kogoya alias Gimun Kogoya

Pihak keamanan kini memperluas pencarian ke seluruh wilayah Papua Tengah.

Baca juga: Dua Jenazah Korban Penembakan KKB di Jayawijaya Papua Diterbangkan ke Jawa Barat

Dalam kondisi mencekam ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti ekonomi Papua Tengah yang mengalami kontraksi hingga minus 25,53 persen.

Ia menyebut pertumbuhan negatif ini sebagai akibat langsung dari stagnasi belanja daerah.

"Ekonomi enggak berputar karena belanja pemerintah enggak diturunkan. Uang disimpan di bank, akibatnya mundur. Papua Tengah menuju kemunduran," ujar Tito.

Menurutnya, anggaran yang ada hanya digunakan untuk membayar gaji, tanpa alokasi signifikan ke sektor-sektor vital seperti jalan, pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga:  Nduga Papua: Begini Pengalaman Sri Mulyani Kunjungi Zona Konflik di Tengah Ancaman KKB

Kunjungan Menteri dan Pertemuan Strategis

Sebagai respons cepat atas krisis ini, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu (7/6/2025).

Keduanya disambut Forkopimda Mimika di Bandara Mozes Kilangin sebelum bertolak ke Nduga.

Letkol Inf M. Slamet Wijaya menyampaikan bahwa kunjungan dua menteri ini membawa agenda penting demi stabilisasi wilayah.

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai juga menggelar pertemuan strategis di Bali pada Jumat (6/6/2025) bersama pejabat Papua Tengah—Gubernur, anggota DPRD, dan bupati dari daerah terdampak.

Pertemuan ini merupakan respons atas demo di Kantor Kementerian HAM pada Selasa sebelumnya.

"Pertemuan ini kami gelar untuk mendapatkan informasi langsung dari lapangan dan bersama-sama memastikan penanganan yang tepat agar situasi konflik di Puncak dan Intan Jaya bisa teratasi," ujar Pigai.

Ia menambahkan bahwa kementerian sedang mendorong upaya rekonsiliasi dan pembentukan Pokja Papua yang akan fokus menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Dua Distrik Kosong, Rencana Pos Militer Baru

Pigai mengungkapkan bahwa dua distrik di Papua kini benar-benar kosong: "Tidak ada lagi masyarakatnya karena semua sudah mengungsi," katanya.

Pemerintah daerah pun mengusulkan pembangunan pos militer agar aparat tidak lagi menggunakan gereja atau rumah warga sebagai tempat bertugas.

Isu-isu lainnya yang ikut dibahas adalah program Makan Bergizi Gratis, sekolah rakyat, serta pembangunan infrastruktur jalan Trans-Papua.

Pigai menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah memiliki niat bersama untuk mewujudkan Papua Tanah Damai.

Kementeriannya berkomitmen untuk mengawal proses rekonsiliasi dan restoratif justice berbasis adat.

"Kami ingin Papua damai dan kembali aman. Itu yang paling penting," tegasnya.