Imigrasi Balikpapan Siap Naik Kelas, Pelayanan Publik Bakal Lebih Cepat dan Modern

TRIBUNNEWS.COM, BALIKPAPAN – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan bersiap naik status menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balikpapan. Rencana ini mengemuka usai Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan rekomendasi langsung dalam kunjungan kerjanya ke Kalimantan Timur.

Langkah ini dinilai strategis untuk mendorong peningkatan kualitas layanan keimigrasian di wilayah Balikpapan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi.

"Kantor Imigrasi Balikpapan memiliki fasilitas yang sangat bagus dan sudah memenuhi standar untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus," kata Adies Kadir dalam keterangannya pada Sabtu (26/4/2025)

Pernyataan itu disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk memantau langsung kondisi dan kinerja Kantor Imigrasi di wilayah tersebut.

Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja lembaga imigrasi.

Naik Kelas, Layanan Imigrasi Dipastikan Lebih Optimal

Menurut Adies, peningkatan status menjadi Kelas I Khusus bukan sekadar perubahan administratif. Kelas ini memungkinkan kantor imigrasi menjalankan layanan dengan sumber daya yang lebih besar, termasuk dari sisi teknologi, personel, dan jangkauan layanan.

Dengan status baru ini, diharapkan pelayanan imigrasi, seperti pembuatan paspor, pengawasan orang asing, dan pengurusan izin tinggal, bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan berbasis digital modern.

"Dengan naik kelas, pelayanan bisa lebih cepat dan efisien, masyarakat akan sangat diuntungkan," tambahnya.

Baca juga: Viral! Tanda Tangan Kapolda Babel Berbentuk Emoji Senyum, Ini Penjelasan Irjen Hendro Pandowo

Imigrasi Samarinda Juga Didorong untuk Pindah Lokasi

Tak hanya Balikpapan, perhatian juga diberikan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda.

Adies Kadir menyarankan agar kantor tersebut dipindahkan ke lokasi baru yang lebih strategis dan aman dari banjir, mengingat lokasi saat ini dinilai rawan dan kurang optimal.

"Kantor imigrasi harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja petugas imigrasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat," jelasnya.

Ia juga meminta dukungan dari Gubernur Kalimantan Timur untuk membantu menyediakan lahan pembangunan gedung baru bagi Kantor Imigrasi Samarinda.

"Kami berharap Gubernur Kalimantan Timur dapat membantu menyediakan lahan yang strategis dan layak untuk pembangunan kantor imigrasi yang baru, sehingga proses pemindahan dapat berjalan lancar dan efektif," imbuhnya.

Baca juga: Periksa Napi dari Lapas Sukamiskin, KPK Dalami Pengadaan Server SCC yang Rugikan RI Rp280 Miliar

Komitmen Tingkatkan Kualitas Layanan Publik

Rekomendasi ini merupakan bagian dari upaya serius DPR RI dalam mendorong reformasi pelayanan publik di sektor keimigrasian. Dengan infrastruktur yang lebih layak dan sistem kerja yang ditingkatkan, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat, nyaman, dan transparan.

"Jika ini ditindaklanjuti dengan serius, masyarakat akan langsung merasakan dampaknya. Ini demi pelayanan publik yang lebih baik," pungkas Adies.